RAGAM RBCOM - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun 2025 kini memasuki tahap penting. DPRD Kota Bandung mulai memfokuskan pembahasan pada evaluasi pelaksanaan berbagai program pemerintah sepanjang tahun anggaran berjalan.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, S.H., menjelaskan bahwa LKPJ menjadi instrumen penting untuk mengukur capaian pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Melalui dokumen tersebut, DPRD dapat melihat sejauh mana program yang telah direncanakan mampu direalisasikan oleh pemerintah daerah di lapangan.

“LKPJ menjadi bahan evaluasi dari RKPD. Dari sini kita bisa menilai apakah pelaksanaan oleh eksekutif sudah sesuai rencana atau masih terdapat penyimpangan,” ujarnya.

Menurut Heri, perbedaan antara target perencanaan dan realisasi program menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan pansus. Hasil evaluasi nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk penyusunan RKPD Tahun 2027.

“Evaluasi ini akan menghasilkan rekomendasi yang nantinya menjadi acuan dalam RKPD 2027, agar berbagai kekurangan tidak terulang,” katanya.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD menaruh perhatian khusus terhadap sejumlah sektor strategis, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan penanganan stunting.

Pada sektor pendidikan, Heri menilai masih terdapat anak usia sekolah yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Masih ada anak yang belum bersekolah. Ini harus menjadi perhatian bersama. Begitu juga dengan stunting dan persoalan lainnya,” tuturnya.

Sementara di bidang kesehatan, DPRD mendorong penguatan upaya promotif dan preventif. Selama ini layanan kesehatan dinilai masih terlalu berfokus pada pengobatan atau pendekatan kuratif, yang berdampak pada tingginya beban pembiayaan kesehatan.

Heri menyoroti besarnya anggaran kesehatan melalui skema BPJS yang dalam setahun mencapai sekitar Rp800 miliar dan terus mengalami peningkatan. Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandung juga telah mengalokasikan sekitar Rp260 miliar untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat kurang mampu.

“Jika hanya fokus pada pengobatan, pembiayaan akan terus membengkak. Karena itu, pendekatan pencegahan harus diperkuat,” jelasnya.

Menurutnya, peran puskesmas perlu dioptimalkan, terutama dalam memberikan edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat agar penyakit dapat dicegah sejak dini.

“Puskesmas harus lebih aktif dalam upaya promotif dan preventif agar penyakit bisa dicegah sejak dini,” tambahnya.

Saat ini, penyusunan rekomendasi pansus masih terus dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor terkait. DPRD Kota Bandung memastikan rekomendasi yang dihasilkan akan lebih terukur, aplikatif, dan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.

“Rekomendasi sedang difinalisasi. Harapannya bisa menjadi solusi konkret untuk meminimalkan kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan ke depan,” pungkasnya.