RBCOM – Perbincangan mengenai pajak opsen yang belakangan ramai di tengah masyarakat mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya, B.Sc., M.K.P.

Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami asal-usul kebijakan tersebut dan menganggap DPRD Kota Bandung sebagai pihak yang mengusulkannya.

Padahal, menurut Erick, pajak opsen merupakan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pendapatan daerah.

Karena itu, ia meminta masyarakat untuk melihat persoalan ini secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai kewenangan dan sumber kebijakan tersebut.

Meski demikian, Erick menegaskan bahwa hal yang paling penting bukan hanya soal besaran pajak yang dibayarkan masyarakat, melainkan bagaimana hasil penerimaan tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga Kota Bandung.

“Yang terpenting, dana dari pajak opsen ini harus berdampak langsung bagi warga Kota Bandung. Seharusnya ada peningkatan kualitas fasilitas umum dan pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat. Jika dikelola dengan tepat, manfaatnya akan sangat besar,” ujar Erick.

Pendidikan dan Transportasi Jadi Prioritas

Menurut Erick, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah melalui pemanfaatan pendapatan yang lebih optimal.

Salah satu kebutuhan mendesak yang ia soroti adalah pemerataan akses pendidikan melalui penambahan sekolah negeri di sejumlah wilayah yang hingga kini masih mengalami keterbatasan fasilitas pendidikan.

Ia menyebut beberapa kawasan permukiman di Kota Bandung masih membutuhkan kehadiran sekolah negeri agar masyarakat memiliki akses pendidikan yang lebih mudah dan terjangkau.

Selain sektor pendidikan, Erick juga menaruh perhatian terhadap pembenahan sistem transportasi publik yang saat ini terus dikembangkan Pemerintah Kota Bandung.

Salah satu program yang diharapkan mampu menjadi solusi mobilitas warga adalah pengembangan Bus Rapid Transit (BRT).

“Kita sedang membenahi transportasi umum. Mudah-mudahan program BRT berjalan lancar sehingga masyarakat memiliki pilihan transportasi yang baik dan tidak selalu terpikir untuk membeli kendaraan pribadi,” katanya.

Erick menilai keberhasilan transportasi massal yang nyaman dan terintegrasi dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus menekan kemacetan yang selama ini menjadi tantangan Kota Bandung.

Pertumbuhan Penduduk dan Industri Jadi Tantangan

Di sisi lain, Erick juga menyoroti kondisi industri otomotif yang saat ini sedang menghadapi perlambatan. Menurutnya, sejumlah pelaku usaha di sektor kendaraan merasakan tekanan akibat semakin tipisnya perbedaan harga antara mobil baru dan mobil bekas.

Kondisi tersebut membuat persaingan pasar semakin ketat, terlebih produsen kendaraan baru terus menghadirkan berbagai inovasi, fitur unggulan, serta program promosi yang menarik perhatian konsumen.

Tak hanya itu, Erick mengingatkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk Kota Bandung yang kini mencapai sekitar 2,6 juta jiwa harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah.

Jika tidak, pemerintah kota akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan.

“Pertanyaannya, apakah pertumbuhan jumlah penduduk itu diikuti dengan peningkatan pendapatan daerah dari pajak dan sumber lainnya? Kalau tidak, tentu menjadi tantangan karena kebutuhan belanja kota sangat besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa beban fiskal pemerintah daerah saat ini cukup tinggi. Salah satu komponen terbesar berasal dari belanja pegawai yang mencapai sekitar 29 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

Menurut Erick, tantangan tidak berhenti pada aspek fiskal semata. Dunia usaha di Kota Bandung juga sedang menghadapi tekanan yang cukup berat akibat tingginya persaingan dengan produk impor serta biaya produksi dalam negeri yang masih relatif tinggi.

“Industri di Kota Bandung tidak sedang baik-baik saja. Ada gempuran produk impor dari China, sementara biaya produksi di sini cukup tinggi karena faktor tenaga kerja.

Di sisi lain, pelaku usaha juga menghadapi berbagai tantangan ekspor dan kepabeanan yang memengaruhi daya saing,” pungkasnya.

Ia berharap setiap peningkatan penerimaan daerah, termasuk dari pajak opsen, dapat dikelola secara efektif dan tepat sasaran.

Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta berbagai program yang mendukung kualitas hidup warga Kota Bandung.***