RBCOM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat memasuki periode kepengurusan baru setelah Tantan Sulthon B resmi dilantik sebagai Ketua PWI Jawa Barat masa bakti 2026-2031.

Pelantikan dilakukan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).

Pergantian kepemimpinan tersebut sekaligus menjadi awal bagi jajaran PWI Jabar untuk menjalankan agenda organisasi selama lima tahun ke depan.

Kepengurusan baru tidak hanya diarahkan pada penguatan organisasi, tetapi juga peningkatan profesionalisme wartawan, perlindungan hukum, kesejahteraan anggota hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan media digital.

Tantan Sulthon Bawa Misi Baru

Tantan Sulthon akan memimpin PWI Jawa Barat bersama jajaran pengurus yang menangani sejumlah sektor strategis.

Bidang organisasi, pendidikan, pembelaan dan pembinaan hukum, kesejahteraan, kemitraan, multimedia dan teknologi informasi hingga pengelolaan aset menjadi bagian dari struktur kepengurusan baru.

Untuk memperkuat koordinasi di daerah, PWI Jawa Barat juga membagi wilayah kerja ke dalam enam kawasan. Pola tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan organisasi tingkat provinsi dengan PWI di 22 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Selain penguatan organisasi, perhatian juga diberikan terhadap peningkatan kemampuan wartawan, advokasi hukum serta kesejahteraan anggota di tengah perubahan ekosistem media.

Akhmad Munir Ingatkan Amanah Pengurus

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir meminta jajaran pengurus yang baru dilantik tidak memandang jabatan organisasi sebagai sekadar posisi struktural.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada pengurus membawa tanggung jawab yang harus dijalankan hingga akhir masa kepengurusan.

“Kepercayaan, kehormatan, dan kemuliaan yang diterima hari ini sebagai pengurus nantinya harus dipertanggungjawabkan di akhir masa bakti,” ujar Akhmad Munir.

Akhmad Munir juga menempatkan PWI sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga kemerdekaan pers, mencerdaskan masyarakat serta ikut memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

“Pers harus berjalan bersama dengan pemerintah untuk tujuan sama mencerdaskan masyarakat, dan turut membangun bangsa dan negara, khususnya saat ini membangun Jabar,” katanya.

Menurutnya, kerja sama antara pers dan pemerintah tetap dibutuhkan selama memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan Jawa Barat.

Sementara itu, bagi Tantan Sulthon, pelantikan di Gedung Merdeka bukanlah akhir dari proses organisasi. Momentum tersebut justru menjadi awal untuk menjalankan berbagai program dan memperkuat kehidupan pers di Jawa Barat.

“Pengukuhan ini tidak hanya sekadar seremonial, tapi ini harus menjadi awal kita untuk terus membangun pers,” ujar Tantan.

Ia memastikan PWI Jabar akan membangun hubungan kerja dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, kemitraan tersebut tetap berjalan beriringan dengan fungsi pers dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Kita punya kewajiban untuk terus mengawal,” katanya.

Dengan jumlah anggota yang mencapai lebih dari 1.000 wartawan dan tersebar di berbagai daerah, PWI Jawa Barat memiliki jaringan yang cukup luas untuk menjalankan fungsi organisasi sekaligus memperkuat komunikasi publik.

Dedi Mulyadi Tekankan Independensi

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya independensi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Menurut Dedi, perkembangan arus informasi membuat masyarakat berhadapan dengan berbagai jenis konten. Karena itu, pers profesional dinilai tetap memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang diterima publik bersumber dari fakta.

“Wartawan itu kan independen, maka PWI harus terus menjunjung tinggi independensi, keberpihakan pada fakta dan menyajikan berita sesuai fakta, tidak menambah, tidak mengurangi,” ujar Dedi.

Dedi juga menyebut pers memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan demokrasi. Selain menyampaikan informasi, media menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Karena ini profesi terhormat dalam membangun keseimbangan demokrasi di Indonesia dan Jawa Barat dan upaya melakukan cek and balance terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalau di Jawa Barat dipimpin oleh saya,” katanya.

Pesan mengenai independensi dan objektivitas tersebut juga menjadi salah satu poin utama yang diberitakan dalam pelantikan PWI Jabar pada Jumat, 2 Oktober 2026.

PWI Jabar Siap Jadi Mitra sekaligus Pengawas

Tantan menegaskan, hubungan antara PWI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan diarahkan pada kemitraan yang produktif. Namun, posisi pers sebagai pengawas kebijakan publik tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

“Kita juga memiliki niat baik, Pak, untuk membesarkan, untuk terus menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentunya pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal,” tegas Tantan.

Menurutnya, wartawan tidak hanya bertugas menyampaikan program dan capaian pemerintah kepada masyarakat. Pers juga memiliki tanggung jawab membawa aspirasi masyarakat agar dapat diketahui pemerintah.

Dengan dukungan lebih dari 1.000 anggota yang tersebar di 22 kabupaten dan kota serta empat kelompok kerja di Bandung Raya, PWI Jawa Barat ingin memperkuat peran komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Tantan mengatakan informasi mengenai berbagai program pemerintah akan disampaikan kepada publik, sementara persoalan dan aspirasi masyarakat juga akan menjadi bagian yang dikawal oleh insan pers.

“Dan tentunya kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya. Kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat,” ucapnya.***