RAGAM RB - Pemerintah Kota Bandung masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan penanganan serius, mulai dari pengelolaan sampah, ancaman banjir, hingga pembenahan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.

Pimpinan DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., menilai berbagai persoalan tersebut harus menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan 2027 agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Meski memberikan sejumlah catatan terhadap kinerja pemerintah, Edwin mengingatkan bahwa evaluasi harus dilakukan secara objektif. Menurutnya, capaian yang sudah diraih Pemkot Bandung tetap layak diapresiasi, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi tekanan akibat efisiensi anggaran.

“Kalau melihat secara objektif, ada yang baik dan perlu diapresiasi, tetapi memang ada juga yang perlu diperbaiki. Dalam kondisi yang sulit tahun ini karena ada efisiensi anggaran, situasinya tentu tidak normal. Namun, sejauh ini masih bisa dilalui,” ujarnya.

Ia berharap kinerja pemerintah daerah pada tahun mendatang semakin baik sehingga lebih banyak program prioritas bisa direalisasikan, meskipun kemampuan fiskal masih menjadi tantangan.

Edwin juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, menurutnya, keberhasilan tersebut harus diikuti peningkatan kesejahteraan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk melalui upaya mengurangi kemiskinan.

Sampah dan Banjir Butuh Penanganan Berkelanjutan

Persoalan sampah dan banjir menjadi dua masalah perkotaan yang menurut Edwin perlu ditangani melalui perencanaan jangka panjang. Penanganannya tidak cukup mengandalkan program sesaat, tetapi membutuhkan sistem yang efektif dan berkesinambungan.

Terkait sampah, DPRD terus mendiskusikan berbagai alternatif penyelesaian, termasuk melalui komunikasi dengan Badan Anggaran (Banggar). Salah satu rencana yang diharapkan membantu mengurangi timbunan sampah adalah pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di kawasan Gedebage.

Pemkot Bandung juga telah bekerja sama dengan vendor untuk membantu mengatasi sampah di sejumlah tempat penampungan sementara (TPS). Meski demikian, pelaksanaan di lapangan masih menemui kendala di beberapa titik.

Edwin menilai pengolahan sampah dari sumbernya juga perlu diperkuat. Pembangunan fasilitas pengomposan atau composting di berbagai wilayah, termasuk tingkat rukun warga (RW), dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi volume sampah yang dibawa ke tempat pemrosesan akhir.

Menurutnya, keberhasilan sistem pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada fasilitas yang tersedia, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar penanganannya lebih efektif.

Infrastruktur 2027 Harus Menjawab Kebutuhan Warga

Memasuki 2027, Edwin mendorong agar pembangunan infrastruktur diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat. Perbaikan jalan, pembenahan drainase untuk mengurangi risiko banjir, serta peningkatan penerangan jalan umum (PJU) menjadi beberapa hal yang perlu diprioritaskan.

Ia menegaskan, keberadaan PJU bukan sekadar pelengkap infrastruktur, melainkan juga berkaitan dengan keselamatan dan keamanan warga. Jalan yang minim penerangan dapat menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait potensi tindak kriminalitas seperti pembegalan.

Di sisi lain, pelaksanaan proyek pembangunan juga perlu direncanakan secara matang agar tidak menimbulkan kemacetan berkepanjangan. Edwin memahami bahwa kepadatan lalu lintas merupakan tantangan yang lazim di kota besar seiring pertumbuhan penduduk dan jumlah kendaraan.

Namun, pemerintah tetap perlu melakukan langkah terukur melalui rekayasa lalu lintas serta peningkatan kualitas transportasi umum. Dengan layanan angkutan publik yang lebih baik, masyarakat diharapkan memiliki pilihan perjalanan selain menggunakan kendaraan pribadi.

“Pemerintah harus mencari solusi, mulai dari rekayasa lalu lintas hingga memperbaiki transportasi umum. Yang terpenting, fasilitas dan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan,” katanya.

Pendidikan dan Kesehatan Tidak Boleh Terabaikan

Selain infrastruktur, Edwin mengingatkan bahwa pendidikan dan pelayanan kesehatan harus menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan Kota Bandung.

Ia berharap setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan serta mengakses layanan kesehatan yang layak. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan perlu disertai pembenahan sarana dan prasarana pendukung.

Fasilitas pendidikan yang memadai dinilai penting untuk menunjang proses belajar mengajar dan memperluas pemerataan kesempatan belajar. Sementara itu, layanan kesehatan perlu terus ditingkatkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

“Jangan sampai ada warga Kota Bandung yang tidak bisa sekolah atau tidak terlayani kesehatannya. Fasilitas dan kesejahteraan masyarakat harus terus ditingkatkan,” tegas Edwin.

Ia berharap seluruh program pembangunan pada 2027 disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dengan tetap memperhitungkan kemampuan anggaran daerah.

Dengan perencanaan yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, berbagai persoalan Kota Bandung diharapkan dapat diselesaikan secara bertahap.

Penanganan sampah, pengendalian banjir, perbaikan infrastruktur, peningkatan pendidikan dan kesehatan, hingga kesejahteraan sosial perlu berjalan beriringan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata.***