RAGAM RB - Pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) di sejumlah titik Kota Bandung mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, S.Ak., S.M.

Ia mempertanyakan perencanaan lokasi halte yang berada di tengah badan jalan karena dinilai berpotensi menghambat kelancaran lalu lintas.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatiannya berada di Jalan Ahmad Yani, kawasan Cicadas. Ruas jalan tersebut selama ini dikenal memiliki kepadatan kendaraan yang tinggi. Menurut Andri, keberadaan halte di area tengah jalan dikhawatirkan menambah hambatan baru bagi pengguna jalan.

Ia menilai pembangunan infrastruktur transportasi semestinya disesuaikan dengan karakteristik jalan dan kondisi lalu lintas setempat. Tanpa perencanaan yang matang, fasilitas yang seharusnya mendukung mobilitas masyarakat justru berisiko menimbulkan persoalan baru.

“Jalan Ahmad Yani di sekitar Cicadas dari dulu macetnya sangat parah. Kini ditambah ada halte di tengah-tengah jalan. Saya tidak habis pikir dengan pihak yang merancang bangunan ini, apa maksudnya,” ujar Andri.

Minta Lokasi Halte BRT Dikaji Ulang

Andri meminta pemerintah mengevaluasi penempatan halte BRT, baik di Jalan Ahmad Yani kawasan Cicadas maupun di Jalan Otto Iskandardinata, sekitar Pasar Baru.

Menurutnya, keputusan pembangunan harus mempertimbangkan volume kendaraan, ketersediaan ruang jalan, akses masyarakat, serta dampak operasional bus terhadap kelancaran lalu lintas.

Ia mengingatkan bahwa kemacetan merupakan persoalan lama di Kota Bandung. Karena itu, pembangunan fasilitas transportasi baru seharusnya tidak menambah beban bagi warga yang setiap hari beraktivitas di jalan raya.

“Jangan jadikan Kota Bandung sebagai kelinci percobaan. Warga sudah capek dengan kondisi kemacetan. Dengan adanya halte BRT di tengah jalan seperti ini, kemacetan dikhawatirkan semakin parah,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga mempertanyakan pertimbangan yang melatarbelakangi pemilihan lokasi halte di tengah Jalan Ahmad Yani. Ia menyinggung alasan bahwa penempatan tersebut dilakukan untuk menghindari terganggunya akses pertokoan di sekitar lokasi.

Bagi Andri, persoalan akses usaha seharusnya dapat diselesaikan melalui alternatif perencanaan lain tanpa harus mengurangi ruang gerak kendaraan di jalan utama.

“Kalau khawatir menghalangi pertokoan, solusinya bisa dengan membebaskan atau membeli tokonya. Bukan malah membangun halte di tengah jalan,” ujarnya.

Balai Tekstil Dinilai Bisa Menjadi Alternatif

Sebagai bahan pertimbangan, Andri mendorong pemerintah memetakan sejumlah lokasi alternatif yang memungkinkan digunakan untuk pembangunan halte.

Ia mencontohkan area di depan Balai Tekstil yang menurutnya memiliki lahan cukup luas untuk dikaji lebih lanjut. Lokasi tersebut dinilai layak dipertimbangkan agar pembangunan fasilitas BRT tidak mempersempit badan jalan.

Selain itu, Andri menyoroti keberadaan dua balai milik Kementerian Perindustrian di depan lokasi pembangunan halte di Jalan Ahmad Yani. Ia meminta ketersediaan lahan di kawasan tersebut turut diperhitungkan dalam evaluasi lokasi.

Menurutnya, kajian alternatif diperlukan untuk menghindari penyempitan ruas jalan atau bottleneck yang dapat menghambat pergerakan kendaraan.

Ia menilai persoalan ini perlu menjadi bahan evaluasi terhadap perencanaan proyek dan koordinasi antarpihak yang terlibat. Setiap keputusan pembangunan, katanya, harus didukung kajian teknis yang memadai serta memperhitungkan kebutuhan transportasi masyarakat.

Operasional Bus Dikhawatirkan Menambah Kepadatan

Andri juga menyoroti potensi dampak ketika layanan BRT mulai beroperasi. Aktivitas bus yang berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di halte tengah jalan dikhawatirkan mengganggu arus kendaraan, terutama pada waktu sibuk.

Menurutnya, kondisi lalu lintas yang sudah padat perlu menjadi pertimbangan utama sebelum fasilitas tersebut difungsikan.

“Tidak terbayang kemacetan yang akan terjadi ketika bus menaikkan dan menurunkan penumpang. Saat ini saja sudah macet, apalagi ketika operasional BRT berlangsung. Kemacetan bisa semakin parah dan merugikan masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan transportasi publik semestinya memberikan kemudahan bagi masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, perencanaan halte perlu memperhitungkan pola pergerakan bus, keselamatan pengguna jalan, serta kelancaran kendaraan lain yang melintasi kawasan tersebut.

Anggaran Pemerintah Pusat Tetap Harus Dipertanggungjawabkan

Selain persoalan lokasi, Andri mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran dalam pembangunan halte BRT. Meskipun proyek tersebut tidak menggunakan APBD Kota Bandung, ia mengingatkan bahwa pendanaan pemerintah pusat juga bersumber dari pajak masyarakat.

Atas dasar itu, ia meminta agar setiap proyek infrastruktur publik disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan dan melalui perencanaan yang cermat.

Menurut Andri, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya dinilai dari rampungnya konstruksi atau tersedianya fasilitas fisik. Infrastruktur harus mampu meningkatkan kualitas layanan, menunjang mobilitas warga, dan memberikan manfaat tanpa menimbulkan masalah baru.

Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap penempatan halte yang menjadi sorotan, termasuk mempertimbangkan lokasi alternatif yang lebih sesuai dengan kondisi lalu lintas Bandung.

“Setiap proyek pembangunan infrastruktur harus direncanakan secara cermat, mempertimbangkan kebutuhan warga, dan memperhitungkan dampaknya terhadap mobilitas masyarakat. Jangan sampai warga Kota Bandung justru menjadi korban dari perencanaan yang tidak matang,” pungkas Andri.***