RAGAM RB - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandung memberikan sejumlah masukan terhadap empat rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan Pemerintah Kota Bandung.

Meski menyatakan persetujuan agar seluruh rancangan aturan tersebut berlanjut ke tahap pembahasan berikutnya, PKS mengingatkan pentingnya penguatan aspek pengawasan, transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Pandangan fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis, 15 Oktober 2026. Forum yang menjadi bagian dari pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 Tahap II itu dipimpin Ketua DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi H. Toni Wijaya, S.E., S.H.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, jajaran anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan kewilayahan.

Empat regulasi yang menjadi perhatian meliputi Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG), Raperda Penyelenggaraan Rumah Susun, perubahan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening.

PUG Jangan Berhenti pada Regulasi, Kelompok Rentan Harus Terlindungi

Dalam menyikapi rancangan aturan mengenai Pengarusutamaan Gender, PKS mendukung kebijakan pembangunan yang memberikan kesempatan setara kepada perempuan dan laki-laki. Namun, penerapannya diminta tetap berlandaskan nilai Pancasila, ajaran Islam, prinsip keadilan, keseimbangan, dan semangat kemitraan.

PKS menilai peningkatan status aturan PUG dari Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan Daerah merupakan langkah positif untuk memperkuat landasan kebijakan. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), termasuk penggunaan Gender Budget Statement (GBS) dan tujuh prasyarat PUG, juga dinilai dapat membantu memastikan anggaran daerah digunakan secara lebih adil.

Meski demikian, regulasi tersebut perlu memberikan perlindungan lebih konkret kepada kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan. Perempuan dengan kondisi ekonomi terbatas, perempuan kepala keluarga (PEKKA), lanjut usia, hingga penyandang disabilitas menjadi kelompok yang harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Fraksi PKS juga menilai perlu adanya konsekuensi administratif bagi perangkat daerah yang tidak menjalankan kewajiban pengarusutamaan gender. Selain itu, pembagian kewenangan antara Kelompok Kerja PUG dan Tim Driver perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program.

Aspek pendataan turut menjadi perhatian. PKS mendorong agar data gender terhubung dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Bandung dan dapat diakses masyarakat. Langkah tersebut dianggap penting untuk memperkuat transparansi sekaligus membuka ruang pengawasan publik.

Dengan sejumlah usulan penyempurnaan tersebut, Fraksi PKS menyatakan menerima dan menyetujui Raperda PUG untuk diteruskan ke pembahasan Panitia Khusus (Pansus).

Raperda Rumah Susun Diminta Jamin Akses Hunian MBR

Persoalan ketersediaan tempat tinggal yang layak di tengah keterbatasan lahan perkotaan menjadi perhatian PKS dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Rumah Susun.

Fraksi tersebut memandang pembaruan aturan diperlukan agar kebijakan pembangunan rumah susun mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu poin yang mendapat sorotan adalah ketentuan hunian berimbang. Pengembang rumah susun komersial diwajibkan menyediakan 20 persen rumah susun umum. Apabila kewajiban tersebut diganti melalui pembayaran dana, PKS meminta mekanisme pengelolaannya diawasi secara ketat.

Dana pengganti tersebut diharapkan memiliki peruntukan khusus untuk pembangunan hunian bagi MBR di Kota Bandung. PKS mengingatkan agar dana tersebut tidak digabungkan dengan pendapatan umum APBD sehingga penggunaannya tetap terarah.

Persoalan lain yang perlu diperjelas adalah keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam menyerap unit rumah susun umum. Menurut PKS, penugasan tersebut harus disertai kepastian penyertaan modal dan kesiapan tata kelola perusahaan agar tidak menimbulkan persoalan pembiayaan baru bagi pemerintah daerah.

Fraksi PKS juga menyoroti masa peralihan pengelolaan rumah susun dari pengembang kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Transparansi biaya pengelolaan dinilai menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan.

Untuk melindungi calon pemilik, PKS mengusulkan agar laporan keuangan serta hasil audit akuntan publik dapat diketahui sebelum serah terima pengelolaan dilakukan. Pengembang juga perlu memiliki tenggat waktu yang tegas dalam menyerahkan prasarana, sarana, utilitas, serta lahan pemakaman kepada pemerintah daerah.

Tidak hanya soal kepemilikan dan pengelolaan, kelengkapan fasilitas hunian juga harus menjadi bagian dari aturan. PKS menginginkan jaminan ketersediaan tempat ibadah, ruang terbuka hijau, area bermain anak, serta fasilitas yang mudah diakses lansia dan penyandang disabilitas.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, Fraksi PKS menyetujui Raperda Rumah Susun untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Pansus dengan harapan seluruh masukan dapat dimasukkan dalam penyempurnaan regulasi.

Pengelolaan Aset Pemkot Bandung Diminta Lebih Terbuka

Catatan berikutnya disampaikan terhadap rencana perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

PKS mengingatkan bahwa seluruh aset milik pemerintah merupakan kekayaan publik yang pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Optimalisasi aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal dinilai berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendukung pelayanan masyarakat, sekaligus menekan risiko sengketa dan penyimpangan.

Untuk mewujudkan pengelolaan yang lebih efektif, pembagian tanggung jawab antara wali kota, sekretaris daerah, pejabat penatausahaan barang, dan pengguna barang perlu diatur secara tegas. Kejelasan kewenangan tersebut diharapkan dapat menghindari tumpang tindih tugas serta mempercepat proses administrasi aset.

Namun, pendelegasian kewenangan dalam pemanfaatan barang milik daerah juga harus diikuti pengawasan yang memadai. PKS mengusulkan agar laporan terkait pemanfaatan aset dan pelimpahan kewenangan disampaikan kepada DPRD Kota Bandung setiap enam bulan.

Pemeriksaan oleh Inspektorat juga perlu dilakukan secara rutin, terutama terhadap aset yang tidak digunakan oleh perangkat daerah. Dengan begitu, keberadaan aset pemerintah dapat terpantau dan tidak dibiarkan terbengkalai.

Persoalan legalitas tanah turut menjadi perhatian, termasuk pendataan dan sertifikasi tanah brandgang serta fasilitas sosial dan fasilitas umum. PKS meminta pemerintah melakukan pemeriksaan riwayat kepemilikan dan pemetaan fisik secara teliti dengan melibatkan masyarakat sekitar.

Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya konflik kepemilikan maupun penetapan aset yang berpotensi mengabaikan hak keperdataan warga.

Dalam mekanisme penjualan aset tertentu tanpa melalui lelang, PKS mengingatkan pentingnya penilaian harga secara objektif dengan melibatkan penilai independen.

Fraksi tersebut juga meminta adanya tindakan tegas terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan aset. Sanksi disiplin dan kewajiban mengganti kerugian harus diterapkan, tanpa menutup kemungkinan proses pidana apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang.

Dengan sejumlah catatan tersebut, PKS menyetujui agar perubahan Perda Pengelolaan BMD dilanjutkan ke pembahasan Pansus.

Penyertaan Modal Perumda Tirtawening Rp37,66 Miliar Jadi Perhatian

Raperda terakhir yang mendapat perhatian Fraksi PKS berkaitan dengan penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening. Dalam rancangan tersebut, pemerintah berencana menyertakan aset tanah milik daerah dengan nilai mencapai Rp37,66 miliar.

Aset tersebut diarahkan untuk mendukung efisiensi operasional perusahaan sekaligus memperkuat pengembangan infrastruktur pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah.

PKS menilai pengalihan aset berupa stasiun pompa, jaringan pipa air limbah, dan mata air harus menghasilkan dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Penambahan modal melalui aset daerah tidak boleh sebatas memperkuat posisi perusahaan, tetapi harus berujung pada peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan sanitasi.

Sebelum regulasi ditetapkan, PKS meminta pemerintah menyampaikan kajian kelayakan ekonomi dan investasi secara menyeluruh kepada DPRD. Dokumen tersebut dinilai penting sebagai dasar untuk memastikan bahwa penyertaan modal benar-benar memberikan manfaat dan memiliki perhitungan yang jelas.

PKS juga memberikan perhatian khusus terhadap kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan air minum. Penyertaan modal tersebut ditegaskan tidak boleh dijadikan alasan untuk menaikkan tarif air bagi warga berpenghasilan rendah.

Selain itu, mekanisme penilaian aset dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan perlu dijelaskan secara terperinci. Kejelasan materi dalam setiap pasal juga dibutuhkan agar tidak memunculkan perbedaan penafsiran ketika aturan mulai diterapkan.

Fraksi PKS menyatakan menerima dan menyetujui Raperda penyertaan modal kepada Perumda Tirtawening untuk dilanjutkan dalam pembahasan Pansus DPRD Kota Bandung.

Secara keseluruhan, sikap PKS terhadap empat Raperda tersebut menunjukkan dukungan terhadap pembaruan regulasi daerah, dengan sejumlah persyaratan dan catatan yang harus diperhatikan.

Mulai dari perlindungan kelompok rentan, penyediaan hunian terjangkau, pengelolaan aset yang akuntabel, hingga jaminan layanan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seluruh masukan tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan aturan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.***