RAGAM RB - Persoalan tempat tinggal dan kepastian masa depan penghuni rumah susun menjadi perhatian serius Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung.

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun, sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi penghuni maupun pengelola hunian vertikal turut menjadi bahan evaluasi.

Melalui rapat kerja yang berlangsung Selasa (20/10/2026), Pansus 20 mengundang perwakilan penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan pengelola apartemen untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai berbagai kendala di lapangan.

Salah satu persoalan yang mencuat adalah belum adanya kepastian mengenai relokasi sekitar 125 kepala keluarga (KK) yang menghuni Rusunawa Rancacili. Kejelasan mengenai nasib warga tersebut dinilai penting agar mereka tidak terus berada dalam ketidakpastian terkait tempat tinggal.

Selain masalah relokasi, pembahasan juga menyinggung kemampuan masyarakat dalam memenuhi biaya sewa hunian.

Penghuni menyampaikan aspirasi mengenai kemungkinan pemberian keringanan tarif sewa bagi kelompok veteran serta perlunya kebijakan yang menjamin masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap memiliki akses terhadap hunian layak dengan biaya terjangkau.

Pansus 20 Tampung Berbagai Persoalan Penghuni Rusun

Ketua Pansus 20 DPRD Kota Bandung, H. Sutaya, S.H., M.H., memimpin jalannya rapat yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan tersebut.

Aspirasi yang disampaikan para peserta rapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan aturan mengenai penyelenggaraan rumah susun di Kota Bandung. Pembahasan tidak hanya diarahkan pada aspek pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut perlindungan penghuni dan kepastian pengelolaan.

Pansus 20 memandang bahwa regulasi rumah susun perlu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Mulai dari hak masyarakat sebagai penghuni, kemampuan ekonomi dalam membayar sewa, hingga tanggung jawab pengelola dalam menyediakan lingkungan hunian yang layak.

Dengan demikian, Raperda yang tengah dibahas diharapkan tidak berhenti sebagai aturan administratif, tetapi mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang benar-benar terjadi di masyarakat.

Ketersediaan Air hingga Legalitas Apartemen Ikut Dibahas

Persoalan lain yang turut disampaikan penghuni berkaitan dengan kebutuhan layanan dasar dan fasilitas pendukung di lingkungan rumah susun.

Ketersediaan air, pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, hingga penetapan tarif penggunaan sarana olahraga menjadi beberapa hal yang mendapatkan perhatian. Masukan tersebut memperlihatkan bahwa kenyamanan penghuni sangat bergantung pada kualitas pelayanan dan tata kelola lingkungan tempat tinggal.

Di sisi lain, perwakilan P3SRS TSM Apartemen juga menyampaikan sejumlah kendala yang berkaitan dengan perizinan, pengelolaan air, serta aspek legalitas.

Berbagai persoalan tersebut menjadi masukan bagi Pansus 20 untuk mengkaji kebutuhan pengaturan yang lebih jelas, terutama menyangkut mekanisme pengelolaan dan kepastian hukum bagi pemilik maupun penghuni apartemen.

Anggota Pansus 20 DPRD Kota Bandung, Asep Robin, S.H., M.H., turut menyoroti pentingnya menggali persoalan secara langsung dari masyarakat.

Menurut Asep Robin, penyerapan aspirasi dan pemahaman terhadap situasi faktual di lapangan menjadi bagian penting agar kebijakan yang disusun tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat.

Delapan Anggota DPRD Terlibat dalam Pansus 20

Pansus 20 DPRD Kota Bandung mendapat mandat untuk membahas Raperda tentang Rumah Susun. Dalam menjalankan tugasnya, pansus dipimpin H. Sutaya, S.H., M.H. sebagai ketua dan H. Deni Nursani, S.Pd.I. sebagai wakil ketua.

Adapun anggota Pansus 20 terdiri dari:

Hj. Siti Marfu’ah, S.S., S.Pd., M.M.

Asep Robin, S.H., M.H.

Muhammad Bagja Jaya Wibawa, S.H.

Drs. H. Isa Subagdja.

Aswan Asep Wawan.

Dr. dr. Agung Firmansyah Sumantri, SpPD., KHOM., MMRS., FINASIM.

Muhamad Syahlevi Erwin Apandi.

Dr. Sherly Theresia, Amd.Keb., S.ST., M.A.R.S., M.M.

Melalui serangkaian pembahasan dan penyerapan aspirasi tersebut, Pansus 20 diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang mampu menjawab tantangan penyelenggaraan rumah susun di Kota Bandung.

Kepastian relokasi, keterjangkauan biaya hunian, pemenuhan fasilitas dasar, serta tertibnya pengelolaan dan legalitas menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan aturan tersebut.

Pada akhirnya, Raperda tentang Rumah Susun diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi penghuni sekaligus menciptakan sistem pengelolaan hunian vertikal yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.***