RAGAM RB - Pemerintah Kota Bandung didorong memiliki kebijakan pembangunan yang lebih adil dan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu upaya yang tengah ditempuh adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Pembahasan regulasi tersebut kini menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) 19 DPRD Kota Bandung.

Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta tim penyusun naskah akademik, Pansus 19 terus mengkaji berbagai aspek agar aturan yang dihasilkan memiliki dasar hukum kuat dan bisa diterapkan secara efektif.

Anggota Pansus 19 DPRD Kota Bandung, Indri Rindani, mengingatkan bahwa keberadaan Raperda Pengarusutamaan Gender tidak boleh sebatas memenuhi kebutuhan administrasi maupun menjadi aturan tertulis tanpa implementasi yang jelas.

Menurutnya, regulasi tersebut harus berangkat dari persoalan yang benar-benar terjadi di masyarakat.

Dengan begitu, kebijakan yang dirumuskan dapat mendorong kesempatan dan akses pembangunan yang setara bagi perempuan maupun laki-laki.

“Pengarusutamaan gender jangan hanya dipahami sebagai konsep dalam regulasi. Hal yang paling penting adalah bagaimana kebijakan ini dapat diterapkan dalam program pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, penyusunannya harus memperhatikan kondisi di lapangan, didukung data yang akurat, serta memiliki mekanisme pelaksanaan dan evaluasi yang jelas,” demikian rumusan statemen Indri Rindani untuk melengkapi pemberitaan pembahasan Raperda PUG.

Indri juga menyoroti pentingnya keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan kebijakan pengarusutamaan gender.

Kesamaan pemahaman antarlembaga dinilai menjadi faktor penting agar perspektif gender tidak hanya muncul dalam dokumen perencanaan, tetapi juga diterapkan dalam penganggaran hingga evaluasi program pembangunan.

Dengan koordinasi yang baik, setiap OPD diharapkan mampu mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender sesuai tugas dan kewenangannya. Hal ini sekaligus menjadi upaya agar Raperda PUG nantinya benar-benar berfungsi sebagai pedoman dalam menghasilkan kebijakan pemerintah yang lebih responsif dan inklusif.

Susunan Keanggotaan Pansus 19 DPRD Kota Bandung

Pansus 19 DPRD Kota Bandung secara khusus mendapat mandat membahas Raperda tentang Pengarusutamaan Gender. Berdasarkan dokumen susunan keanggotaan yang diterima, berikut komposisi personel yang terlibat:

Ketua:

1. Susi Sulastri, drg., M.H.Kes.

Wakil Ketua:

2. Christian Julianto Budiman.

Anggota:

3. H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H.

4. Elton Agus Marian, S.E.

5. Angelica Justicia Majid.

6. H. Rizal Khairul, S.Ip., M.Si.

7. H. Aries Supriatna, S.H., M.H.

8. Sendi Lukmanuthakim, S.H.

9. Asep Sudrajat, S.A.P.

10. Indri Rindani.

Dalam menjalankan pembahasan, Pansus 19 juga mendapatkan dukungan tenaga pembantu teknis yang terdiri dari Hilman, Alma, dan Ajie.

Dorong Regulasi yang Bisa Diterapkan

Pembahasan bersama DP3A dan tim penyusun naskah akademik menjadi bagian dari upaya memastikan Raperda PUG memiliki arah kebijakan yang terukur.

Setiap ketentuan di dalamnya diharapkan mempunyai tujuan yang jelas, dapat dijalankan oleh perangkat daerah, serta memiliki sistem pengawasan dan evaluasi.

Pansus 19 juga berupaya memastikan regulasi tersebut tidak berhenti pada pengaturan normatif. Lebih dari itu, aturan ini diharapkan mampu menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola pembangunan daerah agar semakin memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Sebab, keberhasilan pembangunan Kota Bandung semestinya tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur.

Kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan serta memperoleh manfaat secara adil juga menjadi ukuran penting.

Melalui Raperda Pengarusutamaan Gender, DPRD Kota Bandung berharap kebijakan pembangunan ke depan dapat semakin inklusif dan memberikan ruang yang setara bagi seluruh warga.***