RAGAM RB - Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih menghadapi sejumlah persoalan.

Mulai dari dokumen kepemilikan yang belum jelas, kendaraan dinas yang hilang, hingga ketidaksesuaian antara data inventaris dan kondisi aset di lapangan.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung yang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Anggota Pansus 21 dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Erick Darmajaya B.Sc., M.K.P., mengungkapkan bahwa pembenahan regulasi diperlukan karena pengelolaan aset pemerintah masih menyisakan berbagai persoalan, baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan teknis.

Menurutnya, pembentukan Pansus 21 diharapkan menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem pengelolaan aset agar lebih transparan, tertib, dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas.

“Pansus ini dibentuk karena masih banyak persoalan dalam pengelolaan aset milik pemerintah. Kami ingin meminimalkan berbagai kesalahan administrasi maupun persoalan teknis di lapangan yang selama ini menimbulkan masalah,” ujar Erick.

Ia menjelaskan, persoalan yang ditemukan tidak sebatas aset tanah yang belum dilengkapi sertifikat atau dokumen kepemilikan. Sejumlah kendaraan dinas yang hilang serta barang milik pemerintah yang tidak tercatat secara baik dalam daftar inventaris juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Bahkan, ketidaksesuaian antara catatan administrasi dan kondisi fisik aset di lapangan kerap menjadi persoalan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Erick menilai, penggunaan sistem pendataan manual menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu berbagai masalah tersebut. Proses pencatatan secara konvensional membuka kemungkinan terjadinya kesalahan memasukkan data, kekeliruan penulisan, hingga hilangnya informasi inventaris.

“Masih ada pendataan yang dilakukan secara manual. Akibatnya, bisa terjadi salah input, salah tulis, bahkan data terhapus. Persoalan seperti ini sering kali muncul ketika terjadi serah terima jabatan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti kondisi ketika suatu barang masih tercatat dalam buku inventaris, tetapi keberadaan fisiknya maupun dokumen pendukungnya sulit dipastikan saat dilakukan pemeriksaan.

Kondisi tersebut dinilai tidak boleh terus berulang. Setiap barang milik pemerintah harus memiliki informasi yang jelas, mulai dari lokasi keberadaan, status kepemilikan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.

Karena itu, perubahan regulasi diharapkan mampu menjadi dasar pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan aset Pemkot Bandung. Selain memperbaiki administrasi, aturan baru tersebut juga diharapkan dapat menekan potensi penyimpangan dan menghindari sengketa kepemilikan aset.

“Harapannya, melalui Perda ini, berbagai persoalan yang selama ini terjadi bisa diperbaiki. Jangan sampai aset milik pemerintah tidak jelas statusnya atau keberadaannya.

Pengelolaannya harus lebih tertib dan seluruh aset bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Pansus 21 Dorong Digitalisasi Pendataan Aset

Selain mengevaluasi persoalan administrasi, Pansus 21 DPRD Kota Bandung juga mendorong penggunaan teknologi digital untuk memperbaiki sistem inventarisasi barang milik daerah.

Melalui digitalisasi, seluruh informasi aset diharapkan dapat tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, proses pencarian data, pemantauan keberadaan barang, hingga penelusuran riwayat pengelolaan dapat dilakukan lebih mudah.

Sistem tersebut juga diharapkan mampu menjaga keamanan data ketika terjadi pergantian pejabat maupun petugas yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset.

Erick turut menekankan perlunya fasilitas gudang khusus untuk menampung barang milik pemerintah yang sudah tidak digunakan atau masih menunggu penyelesaian administrasi.

Menurutnya, keberadaan gudang harus disertai mekanisme pencatatan yang teratur. Setiap barang yang masuk dan keluar wajib memiliki data serta informasi mengenai pihak yang bertanggung jawab.

“Ke depan, kami berharap ada digitalisasi sehingga seluruh aset tercatat dengan baik. Kalau ada barang yang masuk ke gudang, harus jelas datanya, keberadaannya, dan siapa yang bertanggung jawab. Dengan begitu, pengelolaan aset bisa lebih tertib,” ujarnya.

Target Raperda Rampung Akhir November 2026

Dalam proses pembahasannya, Pansus 21 menargetkan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan atau paling lambat pada akhir November 2026.

Untuk memperdalam materi pembahasan, Pansus 21 juga melakukan studi banding ke Kabupaten Karawang. Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari pengalaman daerah yang telah menyelesaikan regulasi mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Erick berharap, hasil pembahasan Raperda nantinya dapat menjadi landasan bagi Pemkot Bandung untuk membangun tata kelola aset yang lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga berharap pembenahan regulasi dapat mengurangi persoalan administrasi maupun temuan pemeriksaan yang selama ini berkaitan dengan pengelolaan aset pemerintah.

“Harapan kami, setelah aturan ini diperbaiki, persoalan administrasi dan aset yang selama ini menjadi temuan bisa diminimalkan dan semua aset milik Pemkot dikelola oleh BKAD sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Pemkot Bandung semakin meningkat,” ujarnya.***