RAGAM RB - Pembenahan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi salah satu pekerjaan penting yang tengah didorong DPRD Kota Bandung.

Melalui Panitia Khusus (Pansus) 21, DPRD berupaya memperkuat aturan pengelolaan aset pemerintah daerah agar lebih transparan, tertib, dan memiliki kepastian hukum.

Upaya tersebut dilakukan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Anggota Pansus 21 DPRD Kota Bandung, Juniarso Ridwan, menilai pembaruan regulasi diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan aset yang belum tertata secara optimal.

Menurutnya, aset pemerintah merupakan kekayaan publik yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

“Barang milik daerah merupakan aset publik yang harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Juniarso.

Ia menegaskan, pengelolaan aset daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pencatatan administrasi. Lebih dari itu, diperlukan kepastian hukum dalam setiap proses, mulai dari pengamanan, pemanfaatan hingga pemindahtanganan aset.

Sejumlah kebijakan Pemkot Bandung sepanjang 2026, termasuk kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Kebun Binatang Bandung serta persetujuan hibah aset di Jalan Cihampelas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menjadi contoh pentingnya regulasi yang kuat.

Menurut Juniarso, setiap keputusan terkait pemanfaatan maupun pengalihan aset harus memiliki landasan hukum yang jelas. Dengan begitu, proses pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Empat Aspek Pengelolaan Aset yang Harus Diperkuat

Juniarso menekankan bahwa pembenahan aset milik Pemkot Bandung harus mengacu pada empat prinsip utama. Keempatnya meliputi tertib administrasi, tertib hukum, tertib pemanfaatan, serta tertib pengawasan.

Keempat aspek tersebut dinilai saling berkaitan untuk memastikan seluruh aset pemerintah tercatat dengan benar, memiliki status hukum yang jelas, digunakan secara optimal, dan berada dalam pengawasan yang memadai.

“Keempat aspek tersebut harus dipenuhi agar aset milik Pemkot Bandung yang selama ini masih bermasalah bisa diperbaiki. Jangan sampai aset daerah tidak jelas statusnya, tidak optimal pemanfaatannya, bahkan menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ungkapnya.

Melalui perubahan peraturan daerah tersebut, Juniarso berharap seluruh aset yang selama ini belum terdata atau belum dikelola dengan baik dapat segera diinventarisasi dan ditangani secara profesional.

Ia juga menyoroti pentingnya memperbaiki sistem pengelolaan aset agar berbagai catatan maupun temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Barang Milik Daerah dapat diminimalkan.

Menurutnya, pembaruan regulasi harus diikuti dengan sistem pendataan yang akurat, pengawasan berkelanjutan, serta transparansi dalam setiap proses pengelolaan.

Dengan demikian, Raperda yang tengah dibahas tidak sekadar menjadi perubahan aturan administratif. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjadi landasan pembenahan aset pemerintah, meningkatkan nilai manfaat kekayaan daerah, sekaligus memperkuat akuntabilitas keuangan Pemkot Bandung.***