RAGAM RB - Persoalan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi salah satu isu penting yang harus dijawab melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun di DPRD Kota Bandung.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, S.E., mengingatkan agar regulasi tersebut tidak hanya berorientasi pada penyempurnaan aturan, tetapi juga mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat, terutama penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Menurutnya, kebijakan mengenai rumah susun harus dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan warga yang menjadikan hunian vertikal sebagai tempat tinggal sekaligus ruang untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Karena itu, aspek kepastian hukum, kemampuan membayar biaya sewa, keamanan, serta kelayakan fasilitas harus menjadi bagian utama dari regulasi yang tengah dibahas.

“Rumah susun bukan sekadar bangunan tempat tinggal, melainkan ruang bagi masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Karena itu, regulasi yang disusun harus mampu menghadirkan kepastian hukum, keterjangkauan biaya, dan rasa aman bagi penghuninya,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian Aswan adalah kebijakan pemindahan penghuni rusunawa, termasuk kasus yang dialami warga Rusunawa Rancacili.

Ia menilai, proses relokasi tidak boleh dilakukan hanya dengan mempertimbangkan kepentingan administratif pemerintah. Hak dan kondisi sosial ekonomi warga juga harus menjadi pertimbangan utama.

Menurutnya, setiap kebijakan pemindahan penghuni perlu disertai sosialisasi yang terbuka, prosedur yang jelas, serta jaminan tersedianya tempat tinggal pengganti yang layak. Langkah tersebut penting agar masyarakat tidak kehilangan kepastian tempat bermukim dan tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.

Di samping persoalan relokasi, Aswan turut menyoroti pentingnya pengaturan tarif sewa rusunawa. Ia mengingatkan bahwa kemampuan ekonomi penghuni, khususnya MBR dan kelompok rentan, harus menjadi dasar dalam menentukan besaran biaya hunian.

Jangan sampai kebijakan pengelolaan rumah susun justru menambah tekanan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan akses terhadap tempat tinggal dengan harga terjangkau.

“Solusinya harus berpijak pada kondisi riil masyarakat. Kita perlu mendorong skema biaya hunian yang terjangkau, pengelolaan fasilitas yang transparan, serta kejelasan tanggung jawab antara pemerintah dan pengelola. Jika ada persoalan, masyarakat harus mengetahui ke mana mereka mengadu dan bagaimana penyelesaiannya,” tegasnya.

Lebih jauh, Aswan mendorong agar Raperda tersebut mengatur standar pengelolaan rumah susun secara lebih terarah dan profesional. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian meliputi ketersediaan air bersih, perawatan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta keterbukaan informasi mengenai tarif layanan.

Kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah dan pengelola juga dinilai penting. Dengan adanya pedoman yang tegas, penghuni memiliki dasar perlindungan ketika menghadapi persoalan, sementara pengelola dapat menjalankan tugasnya sesuai tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Aswan menegaskan, keberhasilan Raperda Rumah Susun nantinya tidak cukup hanya dilihat dari selesainya pembahasan di tingkat legislatif maupun pengesahannya menjadi peraturan daerah.

Hal yang jauh lebih penting adalah dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Regulasi harus mampu mengatasi persoalan yang selama ini dihadapi penghuni, bukan sekadar menambah ketentuan dalam administrasi pemerintahan.

“Kami ingin Raperda ini benar-benar menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas hidup warga. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan kepastian di atas kertas, tetapi masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh hunian yang layak dan terjangkau. Regulasi harus memberikan jalan keluar, bukan menambah beban,” tandasnya.

Ia berharap hasil pembahasan Pansus 20 dapat melahirkan aturan yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh pihak, mulai dari penghuni rumah susun, pemerintah daerah, hingga pengelola.

Dengan demikian, penyelenggaraan rumah susun di Kota Bandung tidak hanya berjalan lebih tertib dari sisi tata kelola, tetapi juga mampu menjamin akses terhadap tempat tinggal yang aman, layak, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.***