RAGAM RB - Pemerintah Kota Bandung didorong untuk mengubah pola pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) agar tidak hanya berfokus pada pendataan dan administrasi, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi daerah.

Optimalisasi aset milik pemerintah dinilai menjadi salah satu peluang untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pemanfaatan berbagai aset yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Barang Milik Daerah DPRD Kota Bandung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Eko Kurnianto W, menilai pembenahan tata kelola aset harus menjadi salah satu prioritas pemerintah kota.

Menurutnya, kekayaan daerah yang telah dimiliki pemerintah semestinya dikelola secara produktif dan memberikan dampak langsung, baik terhadap peningkatan pendapatan maupun manfaat sosial bagi masyarakat.

Karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat sistem pengelolaan aset yang tertib, terbuka, bertanggung jawab, serta memiliki kepastian hukum.

“Jangan sampai aset daerah hanya menjadi barang inventaris yang tercatat dalam administrasi pemerintah. Aset tersebut harus bisa dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah, termasuk berkontribusi terhadap peningkatan PAD,” ujarnya.

Eko menjelaskan, pengelolaan BMD bukanlah pekerjaan yang sebatas mencatat jumlah dan keberadaan aset. Ada rangkaian proses yang harus dijalankan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penilaian.

Selain itu, proses pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian juga harus menjadi bagian dari sistem pengelolaan yang diperkuat melalui regulasi baru.

Aset Daerah Harus Mampu Menghasilkan Pendapatan

Salah satu poin yang menjadi perhatian Eko dalam pembahasan Raperda adalah pengaturan mengenai mekanisme pemanfaatan aset pemerintah daerah.

Ia menilai, terdapat sejumlah skema yang bisa dimaksimalkan untuk mengubah aset yang belum produktif menjadi sumber penerimaan daerah. Di antaranya melalui penyewaan, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), serta Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Berbagai pola kerja sama tersebut dinilai dapat membuka peluang pemanfaatan aset dengan melibatkan pihak ketiga, selama pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Eko turut menyoroti usulan Pasal 63 dalam Raperda yang mengatur Kerja Sama Pemanfaatan. Mekanisme tersebut diarahkan untuk meningkatkan fungsi dan produktivitas barang milik daerah sekaligus memperbesar penerimaan pemerintah kota.

Melalui skema ini, aset yang belum dimanfaatkan secara optimal berpeluang dikelola bersama mitra kerja sama tanpa harus mengalihkan kepemilikannya dari pemerintah daerah.

“Potensi aset yang belum tergarap harus bisa dioptimalkan. Pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain, tetapi mekanismenya harus jelas, transparan, dan tetap memberikan keuntungan bagi pemerintah kota,” ungkapnya.

Namun, Eko mengingatkan bahwa kerja sama pemanfaatan aset harus disertai perhitungan kontribusi dan pembagian keuntungan yang menguntungkan pemerintah daerah.

Dalam mekanisme tersebut, mitra kerja sama diwajibkan memberikan kontribusi tetap setiap tahun selama periode kerja sama berlangsung. Penetapan nilai kontribusi menjadi kewenangan Wali Kota dengan mempertimbangkan berbagai komponen.

Beberapa aspek yang perlu diperhitungkan meliputi nilai wajar aset, besaran investasi pemerintah daerah, investasi yang dikeluarkan mitra, risiko kerja sama, hingga kelayakan bisnis.

Dengan dasar perhitungan yang terukur, pemerintah kota diharapkan memperoleh pemasukan secara berkelanjutan. Di sisi lain, mitra kerja sama juga mendapatkan kepastian dalam menjalankan kegiatan pemanfaatan aset.

Pengamanan Aset dan Kepastian Hukum Jadi Perhatian

Selain mengejar peningkatan PAD, pembenahan regulasi BMD juga harus menjamin seluruh kekayaan milik Pemerintah Kota Bandung terlindungi secara hukum.

Eko menilai, kepemilikan aset pemerintah harus didukung dokumen yang lengkap dan status penguasaan yang jelas. Hal ini penting untuk mencegah munculnya persoalan akibat aset yang secara administrasi tercatat sebagai milik pemerintah, tetapi kondisi penguasaannya di lapangan justru tidak sesuai.

Salah satu materi yang menjadi perhatian dalam Raperda adalah penertiban tanah milik daerah yang dikuasai atau dimanfaatkan pihak lain tanpa perjanjian pemanfaatan yang masih berlaku maupun dokumen penguasaan yang sah.

Pengaturan tersebut diharapkan memberikan dasar bagi pemerintah kota untuk menata kembali aset tanah sekaligus menangani persoalan penguasaan oleh pihak yang tidak memiliki landasan hukum.

“Pengamanan aset ini sangat penting. Jangan sampai pemerintah memiliki aset, tetapi secara administrasi maupun penguasaan di lapangan justru tidak jelas. Karena itu, seluruh dokumen kepemilikan dan status pemanfaatannya harus dipastikan,” katanya.

Ia menambahkan, perlindungan aset pemerintah tidak cukup dilakukan melalui kelengkapan dokumen. Pengamanan juga harus mencakup aspek fisik, administrasi, pengasuransian, hingga penanganan melalui jalur hukum apabila diperlukan.

Begitu pula dengan sistem pencatatan aset yang harus terus diperbaiki melalui pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan secara konsisten. Ketersediaan data yang akurat akan mempermudah pemerintah dalam mengawasi keberadaan aset serta menentukan langkah pemanfaatannya.

Jangan Sampai Pemanfaatan Aset Ganggu Pelayanan Publik

Eko berharap, Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tengah dibahas DPRD Kota Bandung nantinya tidak hanya menjadi penyesuaian terhadap regulasi pemerintah pusat.

Lebih dari itu, aturan baru tersebut harus mampu menjawab berbagai persoalan pengelolaan aset yang dihadapi Kota Bandung sekaligus memberikan solusi terhadap potensi kekayaan daerah yang belum tergarap.

Ia mengingatkan, orientasi untuk meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan aset tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat. Penggunaan maupun kerja sama pengelolaan aset pemerintah harus tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan publik serta tidak menghambat tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dengan demikian, aset daerah tidak hanya dipandang sebagai kekayaan yang harus diamankan, tetapi juga sebagai sumber daya strategis yang dapat dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

“Harapannya, melalui Perda yang baru nanti, pengelolaan aset Kota Bandung semakin profesional.

Aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal bisa menjadi lebih produktif, tetapi tetap mengutamakan kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Eko menegaskan, pembentukan regulasi baru harus menjadi titik awal perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan kekayaan milik daerah. Tata kelola yang transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum akan menjadi modal penting bagi Kota Bandung untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah dalam mengelola BMD tidak cukup diukur dari jumlah aset yang tercatat dalam laporan keuangan.

Hal yang jauh lebih penting adalah kemampuan pemerintah mengamankan, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan tersebut agar menghasilkan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.***