<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                <rss version="2.0">
                <channel>
                <title>republikbobotoh- ragam</title>
                <link>https://republikbobotoh.com/</link>
                <description>News aAnd Service</description>
                <lastBuildDate>1795274787</lastBuildDate>
                <pubDate>1795274787</pubDate>
                <ttl>60</ttl><item><title>Pansus 21 DPRD Kota Bandung Soroti Aset Daerah yang Belum Produktif, Ini yang Harus Dibenahi</title><description>Pansus 21 DPRD Kota Bandung soroti aset daerah yang belum produktif dan dorong pembenahan tata kelola BMD demi meningkatkan PAD serta pelayanan publik.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi salah satu perhatian Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Barang Milik Daerah.

Pansus 21 menilai, pengelolaan aset pemerintah tidak cukup hanya mengedepankan kelengkapan administrasi. 

Lebih dari itu, diperlukan pembenahan menyeluruh agar seluruh aset milik Pemerintah Kota Bandung memiliki kejelasan status hukum, terdata dengan baik, serta dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Anggota Pansus 21 DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, menyoroti sejumlah persoalan yang masih membayangi pengelolaan aset daerah. 

Mulai dari kewajiban pembayaran sewa yang belum terselesaikan, aset yang belum memberikan nilai ekonomi, hingga kemungkinan munculnya sengketa dalam pelaksanaan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan regulasi baru. Sebab, tanpa sistem pengelolaan dan pengawasan yang kuat, aset pemerintah berisiko tidak terurus, kehilangan potensi manfaat, bahkan memicu persoalan hukum pada masa mendatang.

Pembenahan juga perlu mencakup proses inventarisasi, penertiban dokumen kepemilikan, kepastian legalitas tanah dan bangunan, serta mekanisme pemanfaatan dan pengawasan aset. Dengan demikian, setiap aset pemerintah dapat diketahui status, kondisi, dan potensi penggunaannya secara jelas.

Pansus 21 berharap Raperda BMD nantinya mampu menjadi landasan untuk meningkatkan produktivitas aset daerah. Barang milik pemerintah yang memiliki potensi komersial dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di sisi lain, aset yang berkaitan dengan fasilitas dan kebutuhan publik harus diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Melalui regulasi yang lebih kuat, DPRD Kota Bandung berharap kekayaan daerah tidak hanya tercatat sebagai inventaris pemerintah, tetapi juga dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan kontribusi nyata.

Sebab, keberhasilan pengelolaan aset daerah pada akhirnya bukan diukur dari banyaknya barang yang dimiliki pemerintah, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Kota Bandung.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/11/17/pansus-21-dprd-kota-bandung-soroti-aset-daerah-yang-belum-produktif-ini-yang-harus-dibenahi</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/rendiana-awangga-ddd1_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/11/17/pansus-21-dprd-kota-bandung-soroti-aset-daerah-yang-belum-produktif-ini-yang-harus-dibenahi</guid><category>Pansus DPRD Bandung</category><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Raperda Kota Bandung</category></item><item><title>Aset Pemkot Bandung Jangan Cuma Jadi Inventaris, Eko Kurnianto Ungkap Potensi Besar untuk PAD</title><description>DPRD Kota Bandung mendorong optimalisasi aset daerah agar lebih produktif, meningkatkan PAD, memperkuat pengamanan, dan memberi manfaat bagi masyarakat.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB -&lt;/b&gt; Pemerintah Kota Bandung didorong untuk mengubah pola pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) agar tidak hanya berfokus pada pendataan dan administrasi, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi daerah.

Optimalisasi aset milik pemerintah dinilai menjadi salah satu peluang untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pemanfaatan berbagai aset yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Barang Milik Daerah DPRD Kota Bandung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Eko Kurnianto W, menilai pembenahan tata kelola aset harus menjadi salah satu prioritas pemerintah kota.

Menurutnya, kekayaan daerah yang telah dimiliki pemerintah semestinya dikelola secara produktif dan memberikan dampak langsung, baik terhadap peningkatan pendapatan maupun manfaat sosial bagi masyarakat.

Karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat sistem pengelolaan aset yang tertib, terbuka, bertanggung jawab, serta memiliki kepastian hukum.

“Jangan sampai aset daerah hanya menjadi barang inventaris yang tercatat dalam administrasi pemerintah. Aset tersebut harus bisa dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah, termasuk berkontribusi terhadap peningkatan PAD,” ujarnya.

Eko menjelaskan, pengelolaan BMD bukanlah pekerjaan yang sebatas mencatat jumlah dan keberadaan aset. Ada rangkaian proses yang harus dijalankan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penilaian.

Selain itu, proses pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian juga harus menjadi bagian dari sistem pengelolaan yang diperkuat melalui regulasi baru.

Aset Daerah Harus Mampu Menghasilkan Pendapatan

Salah satu poin yang menjadi perhatian Eko dalam pembahasan Raperda adalah pengaturan mengenai mekanisme pemanfaatan aset pemerintah daerah.

Ia menilai, terdapat sejumlah skema yang bisa dimaksimalkan untuk mengubah aset yang belum produktif menjadi sumber penerimaan daerah. Di antaranya melalui penyewaan, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), serta Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Berbagai pola kerja sama tersebut dinilai dapat membuka peluang pemanfaatan aset dengan melibatkan pihak ketiga, selama pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Eko turut menyoroti usulan Pasal 63 dalam Raperda yang mengatur Kerja Sama Pemanfaatan. Mekanisme tersebut diarahkan untuk meningkatkan fungsi dan produktivitas barang milik daerah sekaligus memperbesar penerimaan pemerintah kota.

Melalui skema ini, aset yang belum dimanfaatkan secara optimal berpeluang dikelola bersama mitra kerja sama tanpa harus mengalihkan kepemilikannya dari pemerintah daerah.

“Potensi aset yang belum tergarap harus bisa dioptimalkan. Pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain, tetapi mekanismenya harus jelas, transparan, dan tetap memberikan keuntungan bagi pemerintah kota,” ungkapnya.

Namun, Eko mengingatkan bahwa kerja sama pemanfaatan aset harus disertai perhitungan kontribusi dan pembagian keuntungan yang menguntungkan pemerintah daerah.

Dalam mekanisme tersebut, mitra kerja sama diwajibkan memberikan kontribusi tetap setiap tahun selama periode kerja sama berlangsung. Penetapan nilai kontribusi menjadi kewenangan Wali Kota dengan mempertimbangkan berbagai komponen.

Beberapa aspek yang perlu diperhitungkan meliputi nilai wajar aset, besaran investasi pemerintah daerah, investasi yang dikeluarkan mitra, risiko kerja sama, hingga kelayakan bisnis.

Dengan dasar perhitungan yang terukur, pemerintah kota diharapkan memperoleh pemasukan secara berkelanjutan. Di sisi lain, mitra kerja sama juga mendapatkan kepastian dalam menjalankan kegiatan pemanfaatan aset.

Pengamanan Aset dan Kepastian Hukum Jadi Perhatian

Selain mengejar peningkatan PAD, pembenahan regulasi BMD juga harus menjamin seluruh kekayaan milik Pemerintah Kota Bandung terlindungi secara hukum.

Eko menilai, kepemilikan aset pemerintah harus didukung dokumen yang lengkap dan status penguasaan yang jelas. Hal ini penting untuk mencegah munculnya persoalan akibat aset yang secara administrasi tercatat sebagai milik pemerintah, tetapi kondisi penguasaannya di lapangan justru tidak sesuai.

Salah satu materi yang menjadi perhatian dalam Raperda adalah penertiban tanah milik daerah yang dikuasai atau dimanfaatkan pihak lain tanpa perjanjian pemanfaatan yang masih berlaku maupun dokumen penguasaan yang sah.

Pengaturan tersebut diharapkan memberikan dasar bagi pemerintah kota untuk menata kembali aset tanah sekaligus menangani persoalan penguasaan oleh pihak yang tidak memiliki landasan hukum.

“Pengamanan aset ini sangat penting. Jangan sampai pemerintah memiliki aset, tetapi secara administrasi maupun penguasaan di lapangan justru tidak jelas. Karena itu, seluruh dokumen kepemilikan dan status pemanfaatannya harus dipastikan,” katanya.

Ia menambahkan, perlindungan aset pemerintah tidak cukup dilakukan melalui kelengkapan dokumen. Pengamanan juga harus mencakup aspek fisik, administrasi, pengasuransian, hingga penanganan melalui jalur hukum apabila diperlukan.

Begitu pula dengan sistem pencatatan aset yang harus terus diperbaiki melalui pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan secara konsisten. Ketersediaan data yang akurat akan mempermudah pemerintah dalam mengawasi keberadaan aset serta menentukan langkah pemanfaatannya.

Jangan Sampai Pemanfaatan Aset Ganggu Pelayanan Publik

Eko berharap, Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tengah dibahas DPRD Kota Bandung nantinya tidak hanya menjadi penyesuaian terhadap regulasi pemerintah pusat.

Lebih dari itu, aturan baru tersebut harus mampu menjawab berbagai persoalan pengelolaan aset yang dihadapi Kota Bandung sekaligus memberikan solusi terhadap potensi kekayaan daerah yang belum tergarap.

Ia mengingatkan, orientasi untuk meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan aset tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat. Penggunaan maupun kerja sama pengelolaan aset pemerintah harus tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan publik serta tidak menghambat tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dengan demikian, aset daerah tidak hanya dipandang sebagai kekayaan yang harus diamankan, tetapi juga sebagai sumber daya strategis yang dapat dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

“Harapannya, melalui Perda yang baru nanti, pengelolaan aset Kota Bandung semakin profesional.

Aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal bisa menjadi lebih produktif, tetapi tetap mengutamakan kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Eko menegaskan, pembentukan regulasi baru harus menjadi titik awal perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan kekayaan milik daerah. Tata kelola yang transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum akan menjadi modal penting bagi Kota Bandung untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah dalam mengelola BMD tidak cukup diukur dari jumlah aset yang tercatat dalam laporan keuangan. 

Hal yang jauh lebih penting adalah kemampuan pemerintah mengamankan, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan tersebut agar menghasilkan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/11/16/aset-pemkot-bandung-jangan-cuma-jadi-inventaris-eko-kurnianto-ungkap-potensi-besar-untuk-pad</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/eko-kurnianto-w-6f3d_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/11/16/aset-pemkot-bandung-jangan-cuma-jadi-inventaris-eko-kurnianto-ungkap-potensi-besar-untuk-pad</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Pansus DPRD Bandung</category><category>Raperda Kota Bandung</category></item><item><title>Perempuan Harus Punya Peluang Duduki Jabatan Strategis, Ini yang Didorong Pansus 19 DPRD Bandung</title><description>Indri Rindani mendorong Raperda PUG Kota Bandung untuk memperkuat kesetaraan gender, membuka peluang perempuan, dan mewujudkan pembangunan inklusif.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan menduduki jabatan strategis menjadi salah satu isu yang didorong dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Bandung.

Panitia Khusus (Pansus) 19 DPRD Kota Bandung menilai, kesetaraan gender perlu diwujudkan melalui kebijakan konkret yang memberikan ruang dan peluang setara bagi setiap kelompok masyarakat, terutama perempuan, untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Anggota Pansus 19 DPRD Kota Bandung, Indri Rindani, menegaskan bahwa regulasi PUG diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat pemenuhan hak perempuan sekaligus mendorong terciptanya pembangunan yang lebih adil dan merangkul seluruh lapisan masyarakat.

Ia menjelaskan, cakupan pengarusutamaan gender tidak terbatas pada persoalan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus memastikan kebutuhan anak-anak, lanjut usia (lansia), serta penyandang disabilitas turut diperhitungkan dalam setiap proses pembangunan.

“Raperda PUG ini berbicara tentang bagaimana perempuan bisa memperoleh kesempatan yang setara, termasuk untuk menempati posisi-posisi strategis, khususnya di Kota Bandung,” ujar Indri.

Menurutnya, penerapan prinsip pengarusutamaan gender memiliki keterkaitan erat dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan tidak mengabaikan kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan dan kondisi berbeda.

Indri juga menyoroti pentingnya menghadirkan perhatian yang lebih serius terhadap perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Sebab, komitmen untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok tersebut belum sepenuhnya merata di setiap daerah.

Karena itu, ia berharap pembahasan Raperda PUG dapat menjadi langkah penting bagi Pemerintah Kota Bandung dalam membangun sistem kebijakan yang lebih inklusif. Dengan demikian, prinsip kesetaraan tidak berhenti pada aturan tertulis, tetapi dapat diterapkan dalam berbagai program pembangunan.

Meski demikian, proses pembahasan regulasi tersebut diakui memiliki tantangan tersendiri. Pansus 19 DPRD Kota Bandung harus bekerja dengan waktu yang relatif terbatas karena diberikan tenggat sekitar satu bulan untuk merampungkan pembahasan Raperda PUG.

Di tengah keterbatasan tersebut, Indri menyampaikan apresiasinya terhadap semakin terbukanya ruang bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam berbagai sektor kehidupan, baik di lingkungan pemerintahan maupun bidang lainnya.

Ia berpandangan, perempuan memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkontribusi, tanpa perlu mengesampingkan identitas maupun fitrah sebagai perempuan.

“Perempuan sekarang sudah diberikan ruang yang luar biasa untuk berperan aktif dalam berbagai hal. Kita bisa memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, tanpa harus meninggalkan fitrah kita sebagai perempuan,” tuturnya.

Indri berharap, keberadaan Raperda Pengarusutamaan Gender nantinya mampu menghadirkan perubahan nyata di Kota Bandung. Kesetaraan gender, menurutnya, harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan akses, kesempatan, serta manfaat pembangunan secara adil bagi seluruh masyarakat.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/11/15/perempuan-harus-punya-peluang-duduki-jabatan-strategis-ini-yang-didorong-pansus-19-dprd-bandung</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/indri-rindani-834f_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/11/15/perempuan-harus-punya-peluang-duduki-jabatan-strategis-ini-yang-didorong-pansus-19-dprd-bandung</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Raperda Kota Bandung</category><category>Pansus DPRD Bandung</category></item><item><title>Toni Wijaya Sebut Raperda Aset Penting untuk Perkuat Tata Kelola Barang Milik Daerah</title><description>DPRD Kota Bandung mendorong pembenahan aset daerah melalui Raperda BMD agar pengelolaan lebih tertib, transparan, dan terhindar dari temuan BPK.</description><content>&lt;b&gt;RBCOM - &lt;/b&gt;Penataan aset milik Pemerintah Kota Bandung menjadi salah satu pekerjaan penting yang tengah mendapat perhatian DPRD Kota Bandung. 

Melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk memastikan setiap aset tercatat, terpelihara, dan dimanfaatkan secara maksimal.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya, menilai keberadaan aset daerah bukan sekadar persoalan administrasi atau pencatatan inventaris. 

Lebih dari itu, barang milik daerah memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Karena itu, Toni memastikan proses pembahasan regulasi yang kini ditangani Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung terus mendapatkan pengawasannya. Ia bahkan turut mengikuti sejumlah agenda pembahasan hingga konsultasi dengan pemerintah pusat.

“Saya selalu mengawal dan hadir dalam beberapa kali rapat, termasuk konsultasi dengan pemerintah pusat. Ini menjadi perhatian serius karena barang milik daerah perlu dioptimalkan, baik dari sisi penggunaan maupun pemanfaatannya,” kata Toni.

Menurutnya, pembenahan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) harus berorientasi pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan penerapan prinsip tersebut, aset yang dimiliki Pemkot Bandung diharapkan tidak hanya menjadi daftar inventaris, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Salah satu persoalan yang secara khusus menjadi perhatian Toni adalah aspek perlindungan dan pemeliharaan aset. 

Ia menilai kepastian administrasi kepemilikan harus menjadi prioritas agar seluruh barang milik pemerintah daerah memiliki dokumen legal yang jelas dan tercatat atas nama Pemkot Bandung.

“Saya menitipkan agar dalam Raperda ini diperhatikan aspek pengamanan dan pemeliharaan, khususnya pengamanan administratif. Ini penting untuk memastikan kelengkapan bukti kepemilikan yang sah atas nama Pemerintah Kota Bandung,” jelasnya.

Toni juga mengingatkan bahwa pembaruan aturan tersebut jangan sampai berhenti pada penyusunan regulasi semata. Raperda ini harus mampu menjawab berbagai persoalan nyata dalam pengelolaan aset yang selama ini belum tertangani secara maksimal.

Untuk mewujudkannya, inventarisasi menyeluruh perlu dilakukan agar keberadaan, kondisi, hingga status hukum setiap aset dapat diketahui secara pasti. Pengelolaan secara profesional juga dibutuhkan sehingga tidak ada aset daerah yang terbengkalai atau tidak jelas pemanfaatannya.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah upaya menekan potensi persoalan administrasi maupun pengelolaan aset yang selama ini tercatat sebagai catatan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Toni menegaskan, keberadaan peraturan daerah harus benar-benar diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten. Jangan sampai regulasi yang telah disusun hanya menjadi dokumen formal tanpa perubahan nyata dalam praktik pengelolaan aset.

“Perda Harus Ditegakan Jangan Hanya Aturan Tertulis Saja atau Tumpukan Berkas di Meja “

Ia berharap pembaruan regulasi dapat menghadirkan sistem pengelolaan yang lebih tertib, akurat, dan terbuka. Dengan begitu, proses pengawasan serta pertanggungjawaban atas penggunaan aset milik pemerintah daerah bisa berjalan lebih baik.

“Harapan saya, melalui pembaruan regulasi ini, berbagai persoalan aset yang selama ini menjadi catatan atau temuan BPK bisa diminimalkan. Kita ingin pengelolaannya lebih akurat, efektif, tertib, dan transparan,” ungkapnya.

Toni pun berharap Pansus 21 DPRD Kota Bandung dapat merampungkan pembahasan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan mempertimbangkan berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan di lapangan.

Baginya, regulasi yang komprehensif harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola seluruh aset yang dimiliki.

“Mudah-mudahan Pansus 21 bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kita berharap Raperda ini nantinya benar-benar menjadi solusi untuk memperbaiki tata kelola barang milik daerah di Kota Bandung,” pungkasnya.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/11/14/toni-wijaya-sebut-raperda-aset-penting-untuk-perkuat-tata-kelola-barang-milik-daerah</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/toni-wijaya-f6dd_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/11/14/toni-wijaya-sebut-raperda-aset-penting-untuk-perkuat-tata-kelola-barang-milik-daerah</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Raperda Kota Bandung</category></item><item><title>Pansus 19 DPRD Bandung Bedah Raperda Gender, Ada Hal Penting yang Ingin Diluruskan ke Masyarakat</title><description>Pansus 19 DPRD Kota Bandung mendalami Raperda Pengarusutamaan Gender. Regulasi ini ditargetkan rampung November demi pembangunan yang inklusif.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Penyusunan regulasi mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Bandung memasuki tahap pendalaman substansi. 

Panitia Khusus (Pansus) 19 DPRD Kota Bandung kini mencermati setiap bagian dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman ketika diterapkan nantinya.

Pembahasan tidak hanya menyangkut ketepatan rumusan hukum, tetapi juga bagaimana konsep pengarusutamaan gender dapat dimengerti secara benar oleh masyarakat luas.

Anggota Pansus 19 DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si, S.H., menjelaskan bahwa saat ini pembahasan masih diarahkan pada penelaahan naskah akademik bersama tim penyusun. Tahapan tersebut diperlukan untuk menyamakan persepsi mengenai berbagai istilah dan konsep yang menjadi dasar pembentukan regulasi.

Menurut Iman, salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pemahaman masyarakat mengenai istilah gender. Sebab, konsep tersebut masih sering disamakan dengan jenis kelamin, meskipun keduanya mempunyai makna yang berbeda.

“Kalau jenis kelamin berbicara tentang aspek biologis laki-laki dan perempuan, gender lebih berkaitan dengan konstruksi sosial dan budaya,”ujar Iman.

Ia menerangkan bahwa pengarusutamaan gender sejatinya merupakan pendekatan dalam pembangunan untuk menjamin seluruh masyarakat mendapatkan hak dan kesempatan yang setara. Prinsip tersebut mencakup akses terhadap layanan, peluang berpartisipasi, hingga pemerataan manfaat dari berbagai program pembangunan.

Dengan demikian, penerapan PUG tidak boleh terbatas pada satu bidang pemerintahan. Prinsip kesetaraan perlu menjadi bagian dari perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik.

Iman menilai perbedaan pemahaman antara perspektif akademis dan pandangan yang berkembang di masyarakat perlu dijembatani. Sosialisasi dan penjelasan yang menyeluruh menjadi penting agar substansi Raperda tidak disalahartikan dan tujuan pembentukannya dapat diterima secara luas.

“Jangan sampai ada kesenjangan informasi, kesenjangan pelayanan, maupun ketimpangan dalam menerima manfaat pembangunan. Seluruh warga Kota Bandung berhak memperoleh pelayanan secara inklusif tanpa memandang latar belakangnya,” katanya.

Lebih lanjut, Iman menyebutkan bahwa meskipun kebijakan PUG ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, perempuan, anak-anak, serta kelompok rentan tetap menjadi perhatian penting dalam implementasinya.

Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki peran strategis sebagai salah satu perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengarusutamaan gender tidak bisa hanya dibebankan kepada DP3A. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus ikut memasukkan prinsip PUG ke dalam program kerja dan kebijakan masing-masing.

Partisipasi masyarakat juga dinilai menjadi unsur penting agar pelaksanaan regulasi nantinya berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

Untuk memperkuat materi Raperda, Pansus 19 membuka kesempatan bagi masyarakat maupun lembaga terkait untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan saran selama proses pembahasan.

Iman mengatakan, pihaknya juga siap menggelar rapat dengar pendapat apabila diperlukan. Melalui forum tersebut, Pansus dapat berdiskusi dengan pihak-pihak terkait sekaligus menghimpun aspirasi sebagai bahan penyempurnaan regulasi.

Ia berharap hasil akhir pembahasan tidak hanya memenuhi aspek akademis dan landasan hukum, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Bandung.

Pansus 19 sendiri menargetkan pembahasan Raperda Pengarusutamaan Gender dapat diselesaikan pada akhir November mendatang.

Jika nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, regulasi ini diharapkan menjadi pijakan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam membangun sistem pembangunan yang lebih inklusif. 

Dengan begitu, seluruh warga memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh informasi, mengakses pelayanan, serta menikmati hasil pembangunan tanpa adanya ketimpangan.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/11/13/pansus-19-dprd-bandung-bedah-raperda-gender-ada-hal-penting-yang-ingin-diluruskan-ke-masyarakat</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/iman-lestariyono-32c9_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/11/13/pansus-19-dprd-bandung-bedah-raperda-gender-ada-hal-penting-yang-ingin-diluruskan-ke-masyarakat</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Pansus DPRD Bandung</category><category>Raperda Kota Bandung</category></item><item><title>Jangan Sampai Warga Makin Terbebani! Ini Catatan Pansus 20 DPRD Bandung soal Rusunawa</title><description>Aswan Asep Wawan soroti Raperda Rumah Susun Kota Bandung, mulai dari relokasi Rusunawa Rancacili, tarif sewa hingga perlindungan warga MBR.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Persoalan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi salah satu isu penting yang harus dijawab melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun di DPRD Kota Bandung.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, S.E., mengingatkan agar regulasi tersebut tidak hanya berorientasi pada penyempurnaan aturan, tetapi juga mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat, terutama penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Menurutnya, kebijakan mengenai rumah susun harus dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan warga yang menjadikan hunian vertikal sebagai tempat tinggal sekaligus ruang untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Karena itu, aspek kepastian hukum, kemampuan membayar biaya sewa, keamanan, serta kelayakan fasilitas harus menjadi bagian utama dari regulasi yang tengah dibahas.

“Rumah susun bukan sekadar bangunan tempat tinggal, melainkan ruang bagi masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Karena itu, regulasi yang disusun harus mampu menghadirkan kepastian hukum, keterjangkauan biaya, dan rasa aman bagi penghuninya,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian Aswan adalah kebijakan pemindahan penghuni rusunawa, termasuk kasus yang dialami warga Rusunawa Rancacili.

Ia menilai, proses relokasi tidak boleh dilakukan hanya dengan mempertimbangkan kepentingan administratif pemerintah. Hak dan kondisi sosial ekonomi warga juga harus menjadi pertimbangan utama.

Menurutnya, setiap kebijakan pemindahan penghuni perlu disertai sosialisasi yang terbuka, prosedur yang jelas, serta jaminan tersedianya tempat tinggal pengganti yang layak. Langkah tersebut penting agar masyarakat tidak kehilangan kepastian tempat bermukim dan tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.

Di samping persoalan relokasi, Aswan turut menyoroti pentingnya pengaturan tarif sewa rusunawa. Ia mengingatkan bahwa kemampuan ekonomi penghuni, khususnya MBR dan kelompok rentan, harus menjadi dasar dalam menentukan besaran biaya hunian.

Jangan sampai kebijakan pengelolaan rumah susun justru menambah tekanan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan akses terhadap tempat tinggal dengan harga terjangkau.

“Solusinya harus berpijak pada kondisi riil masyarakat. Kita perlu mendorong skema biaya hunian yang terjangkau, pengelolaan fasilitas yang transparan, serta kejelasan tanggung jawab antara pemerintah dan pengelola. Jika ada persoalan, masyarakat harus mengetahui ke mana mereka mengadu dan bagaimana penyelesaiannya,” tegasnya.

Lebih jauh, Aswan mendorong agar Raperda tersebut mengatur standar pengelolaan rumah susun secara lebih terarah dan profesional. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian meliputi ketersediaan air bersih, perawatan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta keterbukaan informasi mengenai tarif layanan.

Kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah dan pengelola juga dinilai penting. Dengan adanya pedoman yang tegas, penghuni memiliki dasar perlindungan ketika menghadapi persoalan, sementara pengelola dapat menjalankan tugasnya sesuai tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Aswan menegaskan, keberhasilan Raperda Rumah Susun nantinya tidak cukup hanya dilihat dari selesainya pembahasan di tingkat legislatif maupun pengesahannya menjadi peraturan daerah.

Hal yang jauh lebih penting adalah dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Regulasi harus mampu mengatasi persoalan yang selama ini dihadapi penghuni, bukan sekadar menambah ketentuan dalam administrasi pemerintahan.

“Kami ingin Raperda ini benar-benar menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas hidup warga. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan kepastian di atas kertas, tetapi masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh hunian yang layak dan terjangkau. Regulasi harus memberikan jalan keluar, bukan menambah beban,” tandasnya.

Ia berharap hasil pembahasan Pansus 20 dapat melahirkan aturan yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh pihak, mulai dari penghuni rumah susun, pemerintah daerah, hingga pengelola.

Dengan demikian, penyelenggaraan rumah susun di Kota Bandung tidak hanya berjalan lebih tertib dari sisi tata kelola, tetapi juga mampu menjamin akses terhadap tempat tinggal yang aman, layak, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/11/12/jangan-sampai-warga-makin-terbebani-ini-catatan-pansus-20-dprd-bandung-soal-rusunawa</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/aswan-asep-wawan-c523_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/11/12/jangan-sampai-warga-makin-terbebani-ini-catatan-pansus-20-dprd-bandung-soal-rusunawa</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Raperda Kota Bandung</category><category>Raperda Rumah Susun Bandung</category></item><item><title>Rendiana Awangga Soroti Aset Pemkot Bandung, Jangan Sampai Hanya Jadi Catatan Administrasi</title><description>Rendiana Awangga soroti pengelolaan aset Pemkot Bandung. Pansus 21 dorong pembenahan BMD agar lebih produktif dan meningkatkan PAD serta pelayanan publik.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Kota Bandung perlu dibenahi secara menyeluruh agar kekayaan daerah tidak sekadar tercatat dalam dokumen administrasi, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Anggota Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurut Rendiana, penyusunan regulasi baru harus menjadi kesempatan untuk memperbaiki berbagai persoalan pengelolaan aset yang selama ini masih membutuhkan perhatian. Mulai dari pendataan, kepastian hukum kepemilikan, pengawasan, hingga pemanfaatan aset agar lebih produktif.

“Urgensi Raperda ini bukan hanya soal memperbarui aturan. Kita ingin memastikan seluruh aset Kota Bandung benar-benar terdata, terlindungi secara hukum, dan dimanfaatkan secara optimal. Karena pada prinsipnya, aset daerah merupakan kekayaan masyarakat yang harus dijaga bersama,” ujar Rendiana.

Politisi Partai NasDem itu mengungkapkan, salah satu hal mendasar yang perlu dibenahi adalah memastikan seluruh aset milik pemerintah daerah memiliki data yang akurat dan status kepemilikan yang jelas.

Persoalan tanah dan bangunan yang belum memiliki kepastian hukum, pemanfaatan aset yang belum maksimal, hingga potensi pendapatan yang belum tergarap dinilai harus menjadi bagian penting dalam pembahasan Raperda tersebut.

Tak hanya itu, pemerintah juga perlu memperhatikan persoalan pembayaran sewa yang menunggak, pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset, serta langkah perlindungan terhadap kekayaan daerah dari ancaman sengketa hukum.

“Kita harus bisa memastikan aset apa saja yang dimiliki pemerintah, di mana lokasinya, siapa yang menggunakan, bagaimana status hukumnya, dan seberapa besar manfaatnya bagi daerah. Jangan sampai pemerintah memiliki banyak aset, tetapi tidak mengetahui secara pasti potensi maupun kondisi pemanfaatannya,” tegasnya.

Rendiana mengingatkan, aset pemerintah yang tidak dikelola secara optimal dapat menimbulkan persoalan berlapis. Selain kehilangan peluang untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah juga berpotensi mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk aset yang tidak memberikan manfaat sebanding.

Karena itu, pembenahan tata kelola aset perlu berjalan beriringan dengan evaluasi perencanaan pengadaan barang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia menilai, pemerintah harus terlebih dahulu mengoptimalkan barang dan fasilitas yang sudah dimiliki sebelum memutuskan melakukan pengadaan baru.

“Jangan sampai setiap tahun kita terus menganggarkan pengadaan aset baru, sementara aset yang sudah dimiliki justru belum dimanfaatkan secara maksimal. Ini yang harus kita benahi, agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rendiana berharap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat menghadirkan sistem pengelolaan yang lebih kuat, khususnya dalam hal inventarisasi, pengawasan, perlindungan hukum, serta pemanfaatan aset.

Baginya, keberhasilan pemerintah dalam mengelola kekayaan daerah tidak cukup hanya dilihat dari kelengkapan dokumen dan tertibnya pencatatan. Hasil akhirnya harus bisa dirasakan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik maupun dukungan terhadap pembangunan daerah.

“Aset yang memiliki potensi ekonomi harus mampu memberikan kontribusi terhadap PAD. Sementara aset yang diperuntukkan bagi kepentingan publik harus benar-benar memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat,” jelasnya.

Sebagai bagian dari Pansus 21 DPRD Kota Bandung, Rendiana berharap regulasi tersebut nantinya tidak hanya menjadi penyempurnaan aturan, tetapi juga menjadi landasan untuk menghadirkan perubahan nyata dalam pengelolaan aset pemerintah daerah.

Ia ingin setiap aset yang dimiliki Pemkot Bandung mempunyai kejelasan status, fungsi, dan manfaat, sehingga kekayaan daerah dapat memberikan dampak langsung bagi kepentingan masyarakat.

“Harapan saya sederhana, Perda ini jangan hanya menghasilkan tertib administrasi di atas kertas, tetapi benar-benar membawa perubahan. Aset Kota Bandung adalah kekayaan masyarakat Kota Bandung. Jangan sampai asetnya ada, tetapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/11/11/rendiana-awangga-soroti-aset-pemkot-bandung-jangan-sampai-hanya-jadi-catatan-administrasi</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/rendiana-awangga-6d1a_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/11/11/rendiana-awangga-soroti-aset-pemkot-bandung-jangan-sampai-hanya-jadi-catatan-administrasi</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Raperda Kota Bandung</category></item><item><title>Deni Nursani Dorong Revisi Perda Rumah Susun Bandung Berpihak kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah</title><description>Deni Nursani mendorong revisi Perda Rumah Susun Bandung agar hunian layak dan terjangkau bagi MBR, dengan kepastian hukum serta fasilitas memadai.</description><content>&lt;b&gt;TERASBANDUNG.COM - &lt;/b&gt;DPRD Kota Bandung mendorong pembaruan aturan mengenai rumah susun agar lebih berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan hunian layak dengan harga terjangkau. 

Revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun diharapkan mampu menjawab persoalan kebutuhan tempat tinggal, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung, Deni Nursani, S.Pdi., menilai perubahan regulasi tersebut harus menjadi kesempatan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang aman dan layak.

Menurutnya, persoalan perumahan di Kota Bandung semakin menantang seiring terbatasnya ketersediaan lahan, perkembangan kawasan perkotaan, serta meningkatnya kebutuhan hunian. Dalam situasi tersebut, pembangunan rumah susun dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan ruang.

Meski demikian, Deni mengingatkan agar pembangunan rumah susun tidak semata-mata mengejar kepentingan bisnis maupun efisiensi penggunaan lahan. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masyarakat harus tetap menjadi tujuan utama kebijakan.

“Namun, pembangunan rumah susun jangan hanya berorientasi pada efisiensi lahan atau kepentingan investasi. Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan ini mampu memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak,” ujarnya.

Ia menekankan, revisi Perda harus memberikan kepastian mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan fasilitas hunian tersebut. Selain itu, aturan juga perlu mengatur prosedur memperoleh unit, besaran biaya yang harus dibayarkan penghuni, serta bentuk dukungan pemerintah bagi kelompok MBR.

Deni tidak ingin regulasi baru hanya kuat dari sisi ketentuan hukum, tetapi sulit diterapkan oleh masyarakat yang justru menjadi sasaran utama program rumah susun.

&lt;b&gt;Fasilitas dan Lingkungan Hunian Harus Diperhatikan&lt;/b&gt;

Selain persoalan harga, Deni menilai kualitas lingkungan tempat tinggal juga harus menjadi bagian penting dalam pembahasan revisi Perda. Pembangunan rumah susun tidak cukup hanya dinilai berdasarkan jumlah bangunan atau unit yang berhasil disediakan.

Ketersediaan air bersih, sanitasi, keamanan konstruksi, akses transportasi, fasilitas sosial, serta kemampuan lingkungan dalam menampung aktivitas penghuni perlu diperhitungkan sejak awal.

Ia mengingatkan, pembangunan hunian tanpa perencanaan kawasan yang matang justru berpotensi memunculkan persoalan baru, mulai dari kepadatan lalu lintas hingga tekanan terhadap infrastruktur dan lingkungan sekitar.

“Jangan sampai solusi untuk memenuhi kebutuhan hunian justru menimbulkan persoalan baru, seperti kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, maupun beban infrastruktur yang tidak terkendali,” katanya.

Aspek kepastian hukum juga menjadi perhatian Pansus 20. Deni berharap aturan baru dapat memperjelas pembagian kewajiban antara pemerintah daerah, pengembang, dan penghuni, termasuk dalam pengelolaan fasilitas bersama serta pengawasan operasional rumah susun.

Ketentuan mengenai hak penghuni dan tanggung jawab pengembang dinilai perlu dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan bangunan setelah dihuni.

“Keberhasilan Perda ini jangan hanya dihitung dari berapa banyak rumah susun yang berdiri, tetapi dari berapa banyak keluarga yang akhirnya bisa mendapatkan hunian layak, aman, sehat, dan terjangkau,” tegasnya.

Deni berharap pembahasan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2014 dapat menghasilkan aturan yang mampu menjawab kebutuhan perumahan masyarakat Kota Bandung secara nyata.

Baginya, regulasi rumah susun bukan hanya mengatur pembangunan fisik bangunan, tetapi juga menentukan bagaimana masyarakat perkotaan bisa memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, dan bermartabat.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/11/10/deni-nursani-dorong-revisi-perda-rumah-susun-bandung-berpihak-kepada-masyarakat-berpenghasilan-rendah</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/deni-nursani-a5e0_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/11/10/deni-nursani-dorong-revisi-perda-rumah-susun-bandung-berpihak-kepada-masyarakat-berpenghasilan-rendah</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Raperda Rumah Susun Bandung</category><category>Pansus DPRD Bandung</category></item><item><title>Pansus 19 Bidik Pembangunan Inklusif, Seluruh OPD Bandung Bakal Didorong Lebih Responsif</title><description>Pansus 19 DPRD Bandung membahas Raperda Pengarusutamaan Gender untuk memperkuat kesetaraan akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi seluruh warga.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;DPRD Kota Bandung tengah menyiapkan penguatan regulasi untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan dan manfaat pembangunan secara adil. 

Upaya tersebut dilakukan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang digarap Panitia Khusus (Pansus) 19.

Regulasi ini diarahkan agar perspektif gender menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pemerintah, mulai dari penyusunan perencanaan, pengalokasian anggaran, pelaksanaan program hingga evaluasi pembangunan.

Wakil Ketua Pansus 19 DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman, menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender memiliki cakupan lebih luas daripada sekadar membedakan laki-laki dan perempuan. 

Menurutnya, kebijakan pembangunan harus mampu mengakomodasi perbedaan kebutuhan, peran, tanggung jawab, serta kesempatan setiap kelompok masyarakat.

“Pengarusutamaan gender bukan soal jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, melainkan bagaimana pembangunan memperhatikan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan setiap warga. Kita ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya dirancang untuk sebagian kelompok, tetapi mampu memberikan akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan secara adil bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Christian menjelaskan, penerapan PUG sebenarnya telah memiliki pijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. 

Kebijakan tersebut mengamanatkan agar perspektif gender diintegrasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Di Kota Bandung, sejumlah aturan turunan juga telah diterbitkan, di antaranya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1146 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.

Meski demikian, Pansus 19 memandang perlu adanya penguatan melalui peraturan daerah agar pelaksanaannya memiliki landasan hukum dan mekanisme yang lebih kokoh. 

Koordinasi ant perangkat daerah, pengawasan, serta evaluasi juga menjadi bagian yang perlu diperjelas dalam regulasi baru tersebut.

“Perwal yang sudah ada menjadi fondasi penting. Namun, kita perlu melihat bagaimana pengarusutamaan gender dapat diperkuat dengan peraruran daerah yang lebih kuat. Melalui Raperda ini, kita ingin mendorong agar perspektif gender menjadi bagian dari cara pemerintah merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan,” jelasnya.

&lt;b&gt;Pokja PUG dan Focal Point OPD Jadi Perhatian&lt;/b&gt;

Salah satu poin yang turut dibahas dalam penyusunan Raperda adalah penguatan struktur kelembagaan melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender dan pembentukan focal point di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Pokja PUG nantinya diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas instansi, sedangkan focal point bertugas mendorong penerapan perspektif gender dalam program kerja masing-masing OPD.

Dengan mekanisme tersebut, pelaksanaan pengarusutamaan gender tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi tertentu. Seluruh perangkat daerah diharapkan ikut memastikan kebijakan dan program yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.

Christian menegaskan, keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah program yang terlaksana atau besarnya anggaran yang terserap. Hal terpenting adalah sejauh mana hasil pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak program yang dijalankan atau anggaran yang terserap, tetapi juga apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, perspektif gender harus hadir sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan tidak mengabaikan kelompok masyarakat tertentu,” tambahnya.

Melalui pembahasan Raperda PUG, DPRD Kota Bandung berharap penerapan kebijakan responsif gender dapat berjalan lebih konsisten dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas.

Pada akhirnya, regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk membangun Kota Bandung yang lebih inklusif, membuka ruang partisipasi bagi seluruh warga, serta memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati tanpa mengabaikan kebutuhan kelompok masyarakat tertentu.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/11/09/pansus-19-bidik-pembangunan-inklusif-seluruh-opd-bandung-bakal-didorong-lebih-responsif</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/christian-julianto-budiman-4450_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/11/09/pansus-19-bidik-pembangunan-inklusif-seluruh-opd-bandung-bakal-didorong-lebih-responsif</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Pansus DPRD Bandung</category></item><item><title>Sehari Bersama Coklat Kita di Soreang, Ajang Seru Pererat Kebersamaan Karang Taruna</title><description>Sehari Bersama Coklat Kita di Soreang menghadirkan Kartalympic, hiburan Wali Band, serta kolaborasi sosial untuk mempererat karang taruna dan UMKM.</description><content>&lt;b&gt;RBCOM - &lt;/b&gt;Kegiatan Sehari Bersama Coklat Kita menjadi momentum mempererat hubungan antarkomunitas karang taruna dari sejumlah daerah. 

Bertempat di Lapangan Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (7/11/2026), acara tersebut menghadirkan beragam aktivitas yang memadukan olahraga, hiburan, interaksi sosial, hingga pelestarian budaya.



&lt;img src=&quot;https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/sbck-icon-rso-artboard-1-1-cc2a_mid.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;

Perwakilan karang taruna yang tergabung dalam Coklat Friends dari lima wilayah, yakni DSO Kabupaten Bandung, DSO Bandung Kota, DSO Kabupaten Bandung Barat (KBB), DSO Bandung Timur, dan DSO Cianjur, berkumpul untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Bukan hanya menjadi ajang hiburan, pertemuan tersebut juga memberikan kesempatan bagi para peserta untuk membangun relasi, mengenal komunitas lain, sekaligus memperkuat solidaritas antardaerah.

Kemunculan setiap kelompok dalam balutan kreativitas masing-masing menjadi pembuka kemeriahan acara. Karnaval yang digelar pada awal kegiatan menghadirkan suasana meriah dengan penampilan khas setiap kontingen.

Keseruan berlanjut melalui agenda Djalan Bersama. Setelah itu, para peserta diajak menunjukkan kemampuan dan kekompakan dalam berbagai perlombaan kelompok yang dikemas melalui Kartalympic.

Beragam tantangan disiapkan untuk menguji kerja sama antarpeserta. Salah satu yang menarik perhatian adalah pertandingan bola voli dengan komposisi hanya tiga pemain dalam setiap tim.

Format yang tidak biasa tersebut membuat pertandingan berlangsung lebih dinamis. Para pemain dituntut memiliki koordinasi dan komunikasi yang baik karena harus mengisi ruang permainan dengan jumlah personel terbatas.

Di tengah persaingan antarkelompok, suasana santai dan gelak tawa tetap mewarnai pertandingan. Hal itu membuktikan bahwa tujuan utama kegiatan bukan semata-mata mengejar kemenangan, melainkan menikmati kebersamaan.

Pengalaman berkesan dirasakan Mochamad Ghipa Rahma Sabani, perwakilan DSO Kabupaten Bandung Barat. Bagi Ghipa, keikutsertaannya kali ini menjadi pengalaman pertama yang memberikan banyak kesan positif.



&lt;img src=&quot;https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/sbck5-b879_mid.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;

“Seru banget. Kebetulan saya sendiri baru pertama kali mengikutinya, jadi merasa seru banget bisa ikut acara ini,alhamdulillah,” ujar Ghipa kepada wartawan disela-sela acara.

Ghipa mengungkapkan, kesempatan berinteraksi dengan peserta dari berbagai wilayah menjadi salah satu hal yang paling dinikmatinya. Melalui kegiatan tersebut, dia bisa kembali bertemu dengan sejumlah kenalan sekaligus memperluas jaringan pertemanan.

“Disini tuh kita bisa mempererat silaturahmi. Kita bisa ketemu sama teman-teman yang kenal di event sebelumnya sehingga kita bisa memperart silaturahmi ya,” ungkapnya.

Hal menarik lainnya disampaikan Cecep Solehudin dari DSO Bandung Kota. Menurutnya, kegiatan yang mempertemukan lima DSO tersebut menjadi sarana efektif untuk membangun kedekatan antarpeserta yang sebelumnya belum saling mengenal.

Aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama membuat sekat antarkelompok semakin mencair. Interaksi selama perlombaan maupun kegiatan lainnya membuka peluang terjalinnya hubungan yang lebih akrab.

“Disini kan ada lima DSO yang hadir. Nah ketika tidak saling mengenal di kegiatan Sehari Bersama Coklat Kita ini kita dirangkul dan bersama-sama mengikuti kegiatan sehingga yang tadinya tidak kenal jadi saling mengenal antar DSO,”katanya.

Untuk menambah semarak acara, DSO Bandung Kota juga membawa identitas kelompok melalui yel-yel yang telah dipersiapkan. Mereka berusaha menampilkan karakter dan keunikan komunitasnya sebagai bagian dari upaya membangun kekompakan.

“Pokoknya kita coba bawa keunikan-keunikan yang kita punya ke kegiatan hari ini,” tegasnya.



&lt;img src=&quot;https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/sbck1-4980_mid.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;

&lt;b&gt;Tuan Rumah Puas, Kabupaten Bandung Raih Posisi Ketiga&lt;/b&gt;

Dari sisi penyelenggaraan, M. Arif Billah yang mewakili DSO Kabupaten Bandung mengaku bersyukur seluruh agenda dapat berjalan sesuai harapan. Sebagai tuan rumah, dia melihat antusiasme peserta menjadi salah satu faktor yang membuat acara berlangsung semarak.

Selain berbagai permainan dan kegiatan kebersamaan, panggung hiburan turut menjadi magnet bagi pengunjung. Sejumlah band lokal tampil menghibur peserta sebelum acara mencapai puncaknya melalui penampilan Momonon dan Wali Band.

“Kegiatan Sehari Bersama Coklat Kita hari ini sangat meriah, alhamdulillah bisa terlaksana dengan lancar. Semua kegiatan bisa diikuti dengan seru. Kemudian kita juga dihibur dengan band performance dan bintang tamu utama Wali Band,” ungkapnya.

Dalam kompetisi Kartalympic, perwakilan Kabupaten Bandung harus menerima hasil akhir di posisi ketiga. Meski demikian, mereka tetap mampu menunjukkan performa positif dalam beberapa jenis perlombaan.

Arif menyebut timnya berhasil meraih kemenangan pada permainan estafet hula hoop dan lomba lari. Sementara untuk pertandingan bola voli, mereka berhasil mengamankan posisi kedua.

“Kalau fun games kita juaranya di yang tadi estafet hula hoop kemudian yang itu lari-lari nah itu. Untuk voli kita juara dua kalau enggak salah,” bebernya.

&lt;b&gt;Wakil Bupati Bandung Soroti Dampak Sosial hingga Pelestarian Budaya&lt;/b&gt;

Tidak hanya menghadirkan hiburan dan kompetisi, Sehari Bersama Coklat Kita juga mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, yang turut menghadiri kegiatan tersebut.

Ali melihat penyelenggaraan acara memiliki manfaat lebih luas karena menggabungkan sejumlah unsur penting, mulai dari hiburan, penguatan ekonomi masyarakat, kepedulian sosial, hingga pelestarian kebudayaan daerah.

Menurutnya, kehadiran investasi sosial dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Sementara pertunjukan budaya tradisional memberikan ruang bagi upaya mempertahankan kekayaan budaya lokal.

Ali pun mendorong agar pola kolaborasi seperti ini terus dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, penyelenggara, pelaku UMKM, komunitas, dan masyarakat.

“Ini tentu menjadi kombinasi yang baik, bagaimana sebuah kegiatan dapat menghadirkan hiburan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan kepedulian sosial, sekaligus memberikan ruang bagi pelestarian budaya daerah.Oleh karena itu, saya berharap ke depan kolaborasi antara penyelenggara, pemerintah daerah, pelaku UMKM, komunitas, dan masyarakat dapat terus diperkuat,” ungkapnya.



&lt;img src=&quot;https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/wali-5929_mid.jpg&quot;&gt;

&lt;b&gt;Apoy Wali Band Berharap Kegiatan Serupa Semakin Banyak Digelar&lt;/b&gt;

Dukungan terhadap konsep acara juga disampaikan Apoy, personel Wali Band yang tampil sebagai salah satu bintang utama. 

Dia menilai Coklat Kita telah menghadirkan kegiatan dengan konsep positif karena mampu memberikan ruang bagi pemberdayaan sektor riil, khususnya pelaku UMKM.

Menurut Apoy, sebuah acara musik maupun hiburan seharusnya bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Kehadiran kegiatan seperti ini bahkan berpotensi mendorong pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Dia berharap semakin banyak penyelenggara maupun entitas yang menghadirkan program dengan konsep pemberdayaan masyarakat sehingga peluang bagi UMKM dan kreativitas lokal semakin terbuka.

“Jadi, kegiatan seperti ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi katalisator bagi entitas lain untuk menggelar acara serupa.Dengan begitu, pemberdayaan sektor riil dan UMKM semakin luar biasa. Motivasi masyarakat untuk melakukan inovasi juga semakin meningkat karena ada media dan framing yang mendukung,” singkatnya.

Perpaduan aktivitas komunitas, kompetisi, hiburan musik, dan kepedulian sosial menjadikan Sehari Bersama Coklat Kita lebih dari sekadar agenda berkumpul. 

Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan bagaimana kolaborasi antarkomunitas dapat menciptakan ruang kebersamaan sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan perekonomian masyarakat.***





&lt;iframe width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/mZkFVHccoz4?si=fRxvLu69vlATc2V5&quot; title=&quot;YouTube video player&quot; frameborder=&quot;0&quot; allow=&quot;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share&quot; referrerpolicy=&quot;strict-origin-when-cross-origin&quot; allowfullscreen=&quot;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/11/08/sehari-bersama-coklat-kita-di-soreang-ajang-seru-pererat-kebersamaan-karang-taruna</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/sbck4-253e_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/11/08/sehari-bersama-coklat-kita-di-soreang-ajang-seru-pererat-kebersamaan-karang-taruna</guid><category>Sehari Bersama Coklat Kita</category><category>Coklat Kita 2026</category><category>Kegiatan Karang Taruna Bandung</category><category>Wali Band di Soreang</category><category>Coklat Friends</category></item><item><title>Juniarso Ridwan Soroti Carut-Marut Aset Pemkot Bandung, Empat Aspek Ini Harus Dibenahi</title><description>Juniarso Ridwan mendorong pembenahan aset Pemkot Bandung melalui revisi Perda BMD dengan empat prinsip utama: administrasi, hukum, pemanfaatan, dan pengawasan.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Pembenahan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi salah satu pekerjaan penting yang tengah didorong DPRD Kota Bandung. 

Melalui Panitia Khusus (Pansus) 21, DPRD berupaya memperkuat aturan pengelolaan aset pemerintah daerah agar lebih transparan, tertib, dan memiliki kepastian hukum.

Upaya tersebut dilakukan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Anggota Pansus 21 DPRD Kota Bandung, Juniarso Ridwan, menilai pembaruan regulasi diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan aset yang belum tertata secara optimal. 

Menurutnya, aset pemerintah merupakan kekayaan publik yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

“Barang milik daerah merupakan aset publik yang harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Juniarso.

Ia menegaskan, pengelolaan aset daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pencatatan administrasi. Lebih dari itu, diperlukan kepastian hukum dalam setiap proses, mulai dari pengamanan, pemanfaatan hingga pemindahtanganan aset.

Sejumlah kebijakan Pemkot Bandung sepanjang 2026, termasuk kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Kebun Binatang Bandung serta persetujuan hibah aset di Jalan Cihampelas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menjadi contoh pentingnya regulasi yang kuat.

Menurut Juniarso, setiap keputusan terkait pemanfaatan maupun pengalihan aset harus memiliki landasan hukum yang jelas. Dengan begitu, proses pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

&lt;b&gt;Empat Aspek Pengelolaan Aset yang Harus Diperkuat&lt;/b&gt;

Juniarso menekankan bahwa pembenahan aset milik Pemkot Bandung harus mengacu pada empat prinsip utama. Keempatnya meliputi tertib administrasi, tertib hukum, tertib pemanfaatan, serta tertib pengawasan.

Keempat aspek tersebut dinilai saling berkaitan untuk memastikan seluruh aset pemerintah tercatat dengan benar, memiliki status hukum yang jelas, digunakan secara optimal, dan berada dalam pengawasan yang memadai.

“Keempat aspek tersebut harus dipenuhi agar aset milik Pemkot Bandung yang selama ini masih bermasalah bisa diperbaiki. Jangan sampai aset daerah tidak jelas statusnya, tidak optimal pemanfaatannya, bahkan menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ungkapnya.

Melalui perubahan peraturan daerah tersebut, Juniarso berharap seluruh aset yang selama ini belum terdata atau belum dikelola dengan baik dapat segera diinventarisasi dan ditangani secara profesional.

Ia juga menyoroti pentingnya memperbaiki sistem pengelolaan aset agar berbagai catatan maupun temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Barang Milik Daerah dapat diminimalkan.

Menurutnya, pembaruan regulasi harus diikuti dengan sistem pendataan yang akurat, pengawasan berkelanjutan, serta transparansi dalam setiap proses pengelolaan.

Dengan demikian, Raperda yang tengah dibahas tidak sekadar menjadi perubahan aturan administratif. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjadi landasan pembenahan aset pemerintah, meningkatkan nilai manfaat kekayaan daerah, sekaligus memperkuat akuntabilitas keuangan Pemkot Bandung.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/11/08/juniarso-ridwan-soroti-carut-marut-aset-pemkot-bandung-empat-aspek-ini-harus-dibenahi</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/juniarso-ridwan-8366_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/11/08/juniarso-ridwan-soroti-carut-marut-aset-pemkot-bandung-empat-aspek-ini-harus-dibenahi</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Pansus DPRD Bandung</category></item><item><title>Agung Firmansyah: Perda Rumah Susun Harus Berpihak kepada Warga, Bukan Sekadar Mengejar Pembangunan Gedung</title><description>Agung Firmansyah meminta Raperda Rumah Susun Kota Bandung mengutamakan hunian terjangkau, fasilitas publik, pengelolaan, dan perlindungan hak penghuni.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Keterbatasan lahan dan terus meningkatnya kebutuhan tempat tinggal menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Bandung. 

Di tengah perkembangan kawasan perkotaan dan pertumbuhan penduduk, pembangunan rumah susun dinilai dapat menjadi alternatif untuk menghadirkan hunian yang layak sekaligus terjangkau.

Namun, penyediaan rumah susun tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan gedung dan penambahan jumlah unit. Regulasi yang mengaturnya harus mampu menjamin hak penghuni serta memastikan masyarakat mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Bandung, Dr. dr. Agung Firmansyah Sumantri, Sp.PD-KHOM, MMRS, FINASIM, saat menyoroti penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun.

Menurut Agung, regulasi tersebut memiliki peran penting dalam menjawab persoalan perumahan sekaligus menjadi instrumen untuk mendukung penataan kawasan perkotaan.

Ia berpandangan, tempat tinggal bukan sekadar bangunan fisik, melainkan kebutuhan mendasar yang menentukan kualitas hidup dan kesejahteraan sebuah keluarga.

“Bandung membutuhkan paradigma baru dalam pembangunan perumahan. Keterbatasan lahan dan meningkatnya harga tanah membuat pola pembangunan secara horizontal semakin sulit diandalkan. Salah satu alternatifnya adalah pengembangan hunian vertikal melalui rumah susun,” ujarnya.

Agung menegaskan, konsep rumah susun harus ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan kota yang terintegrasi. Artinya, pembangunan hunian vertikal perlu mempertimbangkan pemerataan akses perumahan, tata ruang, serta keberlanjutan lingkungan perkotaan.

Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menyediakan bangunan. Penentuan lokasi, fasilitas pendukung, kemampuan finansial calon penghuni, hingga sistem pengelolaan harus dirancang secara matang.

&lt;b&gt;Biaya Pengelolaan Jangan Membebani Penghuni&lt;/b&gt;

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Agung dalam pembahasan Raperda Rumah Susun adalah keterjangkauan biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kelompok pekerja informal, buruh, keluarga muda, lanjut usia, hingga masyarakat rentan lainnya harus mendapatkan perhatian dalam kebijakan penyediaan hunian tersebut.

Menurutnya, ukuran keterjangkauan rumah susun tidak boleh hanya dihitung berdasarkan harga jual atau tarif sewa. Pemerintah juga perlu memperhitungkan biaya operasional yang harus dikeluarkan penghuni setiap bulan.

Pengeluaran seperti listrik, air, kebersihan, keamanan, pemeliharaan lift, hingga perawatan fasilitas bersama berpotensi menjadi beban tambahan apabila tidak diatur dengan baik.

“Jangan sampai masyarakat mendapatkan tempat tinggal, tetapi kemudian justru terbebani biaya operasional yang tidak mampu mereka bayar. Karena itu, pengelolaan biaya harus transparan, standar pelayanan jelas, dan penghuni memiliki mekanisme pengaduan serta perlindungan hak,” tegasnya.

Selain persoalan biaya, kepastian pengelola juga menjadi hal yang harus diatur. Agung tidak ingin rumah susun yang telah dibangun pemerintah maupun pengembang mengalami penurunan kualitas karena tidak didukung sistem pemeliharaan jangka panjang.

&lt;b&gt;Rumah Susun Harus Terintegrasi dengan Fasilitas Publik&lt;/b&gt;

Agung mengingatkan, keberhasilan program rumah susun tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan jumlah bangunan atau unit yang berhasil disediakan.

Ketersediaan fasilitas kesehatan, sekolah, transportasi umum, air bersih, sanitasi, ruang terbuka, hingga akses terhadap kegiatan ekonomi juga harus menjadi bagian dari perencanaan.

Ia mencontohkan, rumah susun yang berada jauh dari pusat pekerjaan tanpa dukungan transportasi publik justru berpotensi meningkatkan pengeluaran penghuni.

Begitu pula dengan hunian vertikal yang minim fasilitas sosial dan ruang interaksi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kenyamanan serta kehidupan sosial masyarakat.

“Rumah susun harus dibangun sebagai sebuah ekosistem kehidupan. Artinya, bukan hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara layak, sehat, aman, dan produktif,” katanya.

Aspek keselamatan bangunan juga tidak boleh diabaikan. Regulasi perlu mengatur mitigasi kebakaran, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta fasilitas yang mendukung kebutuhan anak-anak dan kelompok lanjut usia.

&lt;b&gt;Perlu Aturan Jelas soal Pengelolaan dan Hak Penghuni&lt;/b&gt;

Lebih lanjut, Agung menilai Raperda Rumah Susun harus memberikan kepastian hukum terhadap seluruh proses penyelenggaraan hunian vertikal.

Pengaturan tersebut mencakup tahapan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan, hingga pembiayaan.

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Kota Bandung tetap membutuhkan aturan turunan yang lebih teknis dan sesuai dengan karakteristik daerah.

Melalui regulasi tersebut, pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah, masyarakat, pengembang, badan usaha, dan pihak terkait lainnya diharapkan menjadi lebih terarah.

Agung juga melihat adanya peluang pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan hunian. Namun, langkah tersebut harus tetap mengikuti ketentuan pengelolaan barang milik daerah dan kesesuaian tata ruang.

Peluang kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BUMN, BUMD, pengembang, maupun lembaga pembiayaan juga dapat dimanfaatkan selama dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Ia menekankan, kebijakan perumahan harus disusun berdasarkan data yang jelas, bukan sekadar keinginan membangun proyek fisik.

“Pemkot Bandung harus memiliki basis data kebutuhan hunian yang akurat. Kita harus mengetahui berapa kebutuhan rumah, siapa masyarakat yang paling membutuhkan, lokasi yang tepat, serta skema pembiayaan yang memungkinkan. Kebijakan tidak boleh hanya didasarkan pada keinginan membangun proyek fisik, tetapi harus berangkat dari kebutuhan masyarakat,” paparnya.

&lt;b&gt;Agung Ingatkan Pemerintah Tidak Mengulang Kesalahan Lama&lt;/b&gt;

Dalam proses penyusunan regulasi, Agung meminta Pemkot Bandung belajar dari berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam pembangunan rumah susun.

Salah satunya adalah pembangunan yang terlalu mengejar kuantitas unit tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang akan menempatinya.

Persoalan lain yang perlu diantisipasi adalah tidak jelasnya sumber pembiayaan pemeliharaan serta penataan kawasan kumuh yang hanya berorientasi pada pemindahan penduduk.

Menurut Agung, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian warga, hubungan sosial antarmasyarakat, serta kemudahan memperoleh pelayanan dasar.

Ia juga mengingatkan agar kepentingan investasi tidak ditempatkan di atas perlindungan hak penghuni dan kepentingan publik.

Untuk menghasilkan regulasi yang tepat sasaran, pembahasan Raperda perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, praktisi perumahan, pengembang, komunitas penghuni, organisasi masyarakat, hingga kelompok yang akan terdampak langsung.

“Ukuran kualitas sebuah Perda bukan hanya dilihat dari kelengkapan pasalnya, tetapi sejauh mana aturan tersebut mampu menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Agung berharap, Raperda Rumah Susun dapat menjadi pijakan bagi Pemkot Bandung dalam menyusun kebijakan perumahan yang terencana, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baginya, keberhasilan pembangunan rumah susun bukan ditentukan oleh banyaknya gedung yang berhasil didirikan, melainkan seberapa besar manfaatnya dalam membantu keluarga memperoleh tempat tinggal yang lebih layak, sehat, aman, dan sejahtera.

“Kita tidak sedang sekadar membangun rumah susun. Kita sedang membangun masa depan kehidupan masyarakat Kota Bandung. Setiap warga berhak memiliki tempat untuk pulang, tumbuh, dan membangun masa depan,” pungkasnya.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/11/07/agung-firmansyah-perda-rumah-susun-harus-berpihak-kepada-warga-bukan-sekadar-mengejar-pembangunan-gedung</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/agung-firmansyah-55a0_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/11/07/agung-firmansyah-perda-rumah-susun-harus-berpihak-kepada-warga-bukan-sekadar-mengejar-pembangunan-gedung</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Raperda Kota Bandung</category><category>Raperda Rumah Susun Bandung</category></item><item><title>Erick Darmajaya Dorong Perda Aset Daerah untuk Benahi Carut-Marut Administrasi Pemkot Bandung</title><description>Pansus 21 DPRD Kota Bandung menyoroti aset Pemkot yang bermasalah. Digitalisasi dan pembenahan data didorong agar pengelolaan lebih tertib dan transparan!</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih menghadapi sejumlah persoalan. 

Mulai dari dokumen kepemilikan yang belum jelas, kendaraan dinas yang hilang, hingga ketidaksesuaian antara data inventaris dan kondisi aset di lapangan.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung yang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Anggota Pansus 21 dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Erick Darmajaya B.Sc., M.K.P., mengungkapkan bahwa pembenahan regulasi diperlukan karena pengelolaan aset pemerintah masih menyisakan berbagai persoalan, baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan teknis.

Menurutnya, pembentukan Pansus 21 diharapkan menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem pengelolaan aset agar lebih transparan, tertib, dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas.

“Pansus ini dibentuk karena masih banyak persoalan dalam pengelolaan aset milik pemerintah. Kami ingin meminimalkan berbagai kesalahan administrasi maupun persoalan teknis di lapangan yang selama ini menimbulkan masalah,” ujar Erick.

Ia menjelaskan, persoalan yang ditemukan tidak sebatas aset tanah yang belum dilengkapi sertifikat atau dokumen kepemilikan. Sejumlah kendaraan dinas yang hilang serta barang milik pemerintah yang tidak tercatat secara baik dalam daftar inventaris juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Bahkan, ketidaksesuaian antara catatan administrasi dan kondisi fisik aset di lapangan kerap menjadi persoalan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Erick menilai, penggunaan sistem pendataan manual menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu berbagai masalah tersebut. Proses pencatatan secara konvensional membuka kemungkinan terjadinya kesalahan memasukkan data, kekeliruan penulisan, hingga hilangnya informasi inventaris.

“Masih ada pendataan yang dilakukan secara manual. Akibatnya, bisa terjadi salah input, salah tulis, bahkan data terhapus. Persoalan seperti ini sering kali muncul ketika terjadi serah terima jabatan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti kondisi ketika suatu barang masih tercatat dalam buku inventaris, tetapi keberadaan fisiknya maupun dokumen pendukungnya sulit dipastikan saat dilakukan pemeriksaan.

Kondisi tersebut dinilai tidak boleh terus berulang. Setiap barang milik pemerintah harus memiliki informasi yang jelas, mulai dari lokasi keberadaan, status kepemilikan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.

Karena itu, perubahan regulasi diharapkan mampu menjadi dasar pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan aset Pemkot Bandung. Selain memperbaiki administrasi, aturan baru tersebut juga diharapkan dapat menekan potensi penyimpangan dan menghindari sengketa kepemilikan aset.

“Harapannya, melalui Perda ini, berbagai persoalan yang selama ini terjadi bisa diperbaiki. Jangan sampai aset milik pemerintah tidak jelas statusnya atau keberadaannya.

Pengelolaannya harus lebih tertib dan seluruh aset bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

&lt;img src=&quot;https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/pansus-21-dprd1-72c6_mid.jpg&quot;&gt;

&lt;b&gt;Pansus 21 Dorong Digitalisasi Pendataan Aset&lt;/b&gt;

Selain mengevaluasi persoalan administrasi, Pansus 21 DPRD Kota Bandung juga mendorong penggunaan teknologi digital untuk memperbaiki sistem inventarisasi barang milik daerah.

Melalui digitalisasi, seluruh informasi aset diharapkan dapat tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, proses pencarian data, pemantauan keberadaan barang, hingga penelusuran riwayat pengelolaan dapat dilakukan lebih mudah.

Sistem tersebut juga diharapkan mampu menjaga keamanan data ketika terjadi pergantian pejabat maupun petugas yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset.

Erick turut menekankan perlunya fasilitas gudang khusus untuk menampung barang milik pemerintah yang sudah tidak digunakan atau masih menunggu penyelesaian administrasi.

Menurutnya, keberadaan gudang harus disertai mekanisme pencatatan yang teratur. Setiap barang yang masuk dan keluar wajib memiliki data serta informasi mengenai pihak yang bertanggung jawab.

“Ke depan, kami berharap ada digitalisasi sehingga seluruh aset tercatat dengan baik. Kalau ada barang yang masuk ke gudang, harus jelas datanya, keberadaannya, dan siapa yang bertanggung jawab. Dengan begitu, pengelolaan aset bisa lebih tertib,” ujarnya.

&lt;b&gt;Target Raperda Rampung Akhir November 2026&lt;/b&gt;

Dalam proses pembahasannya, Pansus 21 menargetkan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan atau paling lambat pada akhir November 2026.

Untuk memperdalam materi pembahasan, Pansus 21 juga melakukan studi banding ke Kabupaten Karawang. Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari pengalaman daerah yang telah menyelesaikan regulasi mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Erick berharap, hasil pembahasan Raperda nantinya dapat menjadi landasan bagi Pemkot Bandung untuk membangun tata kelola aset yang lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga berharap pembenahan regulasi dapat mengurangi persoalan administrasi maupun temuan pemeriksaan yang selama ini berkaitan dengan pengelolaan aset pemerintah.

“Harapan kami, setelah aturan ini diperbaiki, persoalan administrasi dan aset yang selama ini menjadi temuan bisa diminimalkan dan semua aset milik Pemkot dikelola oleh BKAD sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Pemkot Bandung semakin meningkat,” ujarnya.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/11/06/erick-darmajaya-dorong-perda-aset-daerah-untuk-benahi-carut-marut-administrasi-pemkot-bandung</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/pansus-21-dprd2-db89_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/11/06/erick-darmajaya-dorong-perda-aset-daerah-untuk-benahi-carut-marut-administrasi-pemkot-bandung</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Pansus DPRD Bandung</category><category>Raperda Kota Bandung</category></item><item><title>Della Borong Dua Gelar, Arriza dan Kemal Amankan Tiket Nasional, Ini Daftar Jawara Biliar Bandung 2026</title><description>Della Felisia Marcella borong dua gelar di Campus League Billiard Bandung 2026. Arriza dan Kemal juga bersinar, siap berlaga di The National UniGames.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Ajang Campus League Billiard Regional Bandung 2026 melahirkan sejumlah student-athlete terbaik yang siap melanjutkan persaingan ke level nasional. 

Della Felisia Marcella dari BINUS University menjadi sorotan setelah sukses mengamankan dua gelar juara, sedangkan Muhammad Arriza Dwi Septian dari UPI Sumedang juga memastikan langkahnya ke The National UniGames 2026.

Turnamen yang berlangsung di Covina Sport Center, Jalan Kebon Kopi, Bandung, Rabu (4/11/2026), tersebut mempertandingkan dua nomor utama, yakni 9 Ball dan 10 Ball untuk kategori putra maupun putri.

Della tampil dominan di sektor putri. Mahasiswi BINUS University Bandung itu berhasil menguasai nomor 9 Ball Women&#039;s Single sekaligus 10 Ball Women&#039;s Single.

Sementara itu, gelar juara 9 Ball Men&#039;s Single menjadi milik Muhammad Arriza Dwi Septian dari UPI Sumedang. Adapun Kemal Syalendra Rambitan dari Universitas Kristen Maranatha keluar sebagai kampiun nomor 10 Ball Men&#039;s Single.

&lt;img src=&quot;https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/cl11-d92e_mid.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;

CEO Campus League, Ryan Gozali, menjelaskan bahwa biliar menjadi salah satu cabang olahraga yang mendapat tempat dalam penyelenggaraan The National UniGames. Kompetisi tersebut menghadirkan tujuh cabang olahraga utama serta satu cabang olahraga ekshibisi.

Tujuh cabor yang dipertandingkan meliputi taekwondo, jujitsu, wushu, shorinji kempo, kickboxing, biliar, dan sepak bola wanita. Sementara equestrian masih berstatus sebagai cabang ekshibisi.

Ryan menilai olahraga kampus perlu mendapatkan perspektif baru. Menurutnya, sejumlah cabang olahraga yang belum terlalu populer ternyata memiliki peluang besar untuk menghasilkan prestasi dan menyumbangkan medali.

“Kita memang ingin sedikit mengubah mindset dari olahraga kampus. Dan setelah kita explore ke federasi-federasi ternyata olahraga tersebut memiliki potensi menyumbang medali. Untuk billiard sendiri, kami melihat ada kesempatan berkembang. Bahkan sebenarnya kita punya talent level dunia Wolrd Junior Champion yang bisa berkembang tapi mereka butuh wadah. Dengan mengangkat billiard di Campus League kita juga ingin mengubah image-nya,” ujar Ryan kepada wartawan di Covina Sport Center, Rabu (04/11/2026).

Dia juga menyebut respons dari berbagai perguruan tinggi terhadap kompetisi biliar ini cukup menggembirakan. Meski demikian, karena baru pertama kali diselenggarakan, sejumlah kampus masih menghadapi tantangan dalam menemukan mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk menjadi atlet biliar.

“Kita memang ingin memberikan ruang untuk cabor-cabor yang berprestasi tapi belum populer. Karena kan kadang-kadang mungkin tidak mainstram di TV jadi tidak tahu value-nya,” jelasnya.

Terkait format The National UniGames, Ryan mengakui penyelenggara masih melakukan evaluasi untuk menentukan pola kompetisi terbaik. Sebagai edisi perdana, mekanisme setiap cabang olahraga belum sepenuhnya diseragamkan.

Ada cabang olahraga yang harus melewati babak regional sebelum menuju fase nasional. Namun, beberapa cabor lainnya akan langsung dipertandingkan pada ajang puncak The National UniGames.

“Seperti yang tadi saya bilang, kita masih tahun pertama ya. Jadi formatnya pun belum tentu sama. Kita juga menerima feedback dari peserta, dari apa mitra-mitra kita, dari kampus. Kira-kira terbaik formatnya seperti apa. Contoh billiard ini kan ada penyisihan terus langsung ke UniGames sebagai puncaknya. Tapi kalau Jujitsu dia langsung di UniGames,” bebernya.

Campus League Billiard 2026 sendiri digelar di empat kota, yakni Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Penyelenggara mengadopsi regulasi dari Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) sebagai federasi resmi cabang olahraga biliar di Indonesia.

Dua nomor yang dipertandingkan, 9 Ball dan 10 Ball, menggunakan standar pertandingan profesional. Regulasi tersebut mencakup ketentuan break, penempatan bola sasaran, hingga sistem penghitungan rack untuk menentukan pemenang.

Khusus regional Bandung, kompetisi ini diikuti 26 student-athlete yang berasal dari 11 perguruan tinggi. Penyelenggaraannya merupakan hasil kolaborasi Campus League bersama LUGU Group dan POBSI.

Promotor Campus League Billiard 2026, Chris Lim, menyambut positif keterlibatan para mahasiswa dalam kompetisi perdana tersebut. Dia berharap turnamen ini bisa menjadi bagian penting dalam membangun jalur pembinaan atlet biliar yang lebih terarah.

“Kami mengapresiasi antusiasme serta partisipasi positif yang ditunjukkan peserta dalam penyelenggaraan musim perdana Campus League Billiard, termasuk di Bandung. Turnamen ini digelar dalam rangka membangun sistem pembinaan dan jalur pengembangan atlet muda yang lebih terstruktur dan berkelanjutan di Indonesia. Harapan kami, Campus League Billiard dapat terus berkembang menjadi fondasi yang kuat sebagai wadah memperoleh pengalaman bertanding sekaligus berkompetisi para student-athlete untuk meraih prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional nantinya,” ujar Chris.

&lt;img src=&quot;https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/kemal2-52a4_mid.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;

&lt;b&gt;Kemal Bangkit dari Ketertinggalan, Della Sapu Bersih Gelar Putri&lt;/b&gt;

Persaingan menarik tersaji pada final 10 Ball Men&#039;s Single. Kemal Syalendra Rambitan harus bekerja keras menghadapi Muhammad Haliveno dari Universitas Pasundan Bandung.

Kemal sempat tertinggal 1-3 pada awal pertandingan. Namun, mahasiswa semester tujuh Fakultas Hukum dan Bisnis Digital Universitas Kristen Maranatha itu mampu mengubah jalannya laga hingga akhirnya menang dengan skor 7-4.

Kemal mengakui lawannya memiliki kualitas pukulan yang cukup menyulitkan. Dia pun sempat melakukan sejumlah kesalahan sebelum akhirnya menemukan kembali ritme permainan dan mampu mengendalikan pertandingan.

“Sebenarnya di awal pertandingan banyak bola lepas, terus lawannya juga bagus, jadi harus ikutan bagus juga. Waktu udah ketinggalan skor, saya mulai login lah ke game, fokus, akhirnya bisa balik leading dan bersyukur akhirnya bisa menang,” ujarnya.

Keberhasilan menjadi juara regional menjadi modal penting bagi Kemal untuk menghadapi persaingan di Campus League UniGames 2026 yang dijadwalkan berlangsung bulan depan.

Dia menyadari level persaingan pada fase nasional akan jauh lebih berat karena harus berhadapan dengan para juara dari berbagai daerah. Karena itu, peningkatan intensitas latihan menjadi salah satu prioritasnya.

“Sebenarnya udah terbayang pasti di Campus League UniGames persaingannya bakal lebih keras lagi. Saya bakal lebih dinaikin porsi latihannya setiap hari. Selain itu, saya juga harus lebih stabil lagi secara pukulan, emosi dan mental. Karena menurut saya yang bisa membuat kita gagal itu karena kitanya kurang stabil dari tempo, mentalnya, emosinya, pukulannya, gitu,&quot; sambung Kemal.

Di sektor putri, Della Felisia Marcella menjadi atlet paling menonjol dalam kompetisi regional Bandung. Dia sukses mengawinkan gelar juara 9 Ball Women&#039;s Single dan 10 Ball Women&#039;s Single.

Perjalanan Della untuk meraih gelar 9 Ball tidak sepenuhnya mudah. Dia harus melewati persaingan dengan Iffah Aena Hia dari Universitas Muhammadiyah Indonesia Bekasi dan Rahayu Putri dari Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung.

Della akhirnya memastikan gelar juara setelah mengalahkan kedua pesaingnya tersebut dengan skor masing-masing 5-1 dan 5-4.

Dominasi Della berlanjut pada nomor 10 Ball Women&#039;s Single. Kali ini, dia kembali berhadapan dengan Iffah Aena Hia dan berhasil mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 5-3.

Mahasiswi semester tiga jurusan Creativepreneurship BINUS University Bandung itu mengaku bangga bisa membawa pulang dua gelar juara sekaligus. Namun, fokusnya kini mulai diarahkan pada persiapan menghadapi kompetisi nasional.

“Rasanya senang banget bisa menang, puas dan lega akhirnya bisa jadi juara. Sekarang tinggal fokus untuk menuju ke The Nationals. Persiapannya, yang pasti durasi latihannya akan aku tingkatkan lagi, aku mau coba run out karena turnamen ini juga jadi prioritas aku. Aku ingin membanggakan orang tua dari biliar ini apalagi mereka sudah support juga. Aku ingin buktikan kalau bisa berprestasi di biliar,” ungkapnya.

Della juga mengapresiasi kehadiran Campus League Billiard yang dinilainya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman bertanding.

“Campus League ini bisa ngelatih kita lewat pengalaman baru dan mengembangin skill kita,” ungkapnya.

Setelah menyelesaikan persaingan di regional Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung, rangkaian Campus League Billiard 2026 berikutnya akan berlangsung di Jakarta pada 17 November 2026.

Para juara dari setiap wilayah nantinya bakal kembali berhadapan dalam fase The Nationals yang menjadi bagian dari Campus League UniGames pada awal Desember 2026.

&lt;img src=&quot;https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/pememang-cl-ac14_mid.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;

&lt;b&gt;Daftar Juara Campus League Billiard Regional Bandung 2026&lt;/b&gt;

&lt;b&gt;9 Ball Women&#039;s Single&lt;/b&gt;
- Juara: Della Felisia Marcella (Universitas Bina Nusantara Bandung)
- Runner-up: Rahayu Putri (Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung)
- Peringkat ketiga: Iffah Aena Hia (Universitas Muhammadiyah Indonesia Bekasi)
&lt;b&gt;10 Ball Women&#039;s Single&lt;/b&gt;
- Juara: Della Felisia Marcella (Universitas Bina Nusantara Bandung)
- Runner-up: Iffah Aena Hia (Universitas Muhammadiyah Indonesia Bekasi)
&lt;b&gt;9 Ball Men&#039;s Single&lt;/b&gt;
- Juara: Muhammad Arriza Dwi Septian (Universitas Pendidikan Indonesia Sumedang)
- Runner-up: Muhammad Tsaqif Wafi Zuhair (Universitas Pasundan Bandung)
- Peringkat ketiga: Radistya Geo Farrel (Universitas Padjadjaran Bandung)
&lt;b&gt;10 Ball Men&#039;s Single&lt;/b&gt;
- Juara: Kemal Syalendra Rambitan (Universitas Kristen Maranatha)
- Runner-up: Muhammad Haliveno (Universitas Pasundan Bandung)
- Peringkat ketiga: Muhammad Arriza Dwi Septian (Universitas Pendidikan Indonesia Sumedang).***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/11/05/della-borong-dua-gelar-arriza-dan-kemal-amankan-tiket-nasional-ini-daftar-jawara-biliar-bandung-2026</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/della1-fa02_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/11/05/della-borong-dua-gelar-arriza-dan-kemal-amankan-tiket-nasional-ini-daftar-jawara-biliar-bandung-2026</guid><category>Campus League Billiard 2026</category><category>Hasil Biliar Bandung 2026</category><category>Della Felisia Marcella</category><category>The National UniGames 2026</category><category>Juara Biliar Mahasiswa</category></item><item><title>Revisi Perda Rumah Susun Bandung Disorot, Deni Nursani Ingatkan Nasib Warga Berpenghasilan Rendah</title><description>DPRD Kota Bandung membahas revisi Perda Rumah Susun. Deni Nursani menekankan hunian layak, terjangkau, dan berpihak kepada warga berpenghasilan rendah.</description><content>&lt;b&gt;TERASBANDUNG.COM - &lt;/b&gt;Kebutuhan hunian layak di Kota Bandung terus menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. 

Di tengah keterbatasan lahan dan semakin tingginya kebutuhan tempat tinggal, keberadaan rumah susun dinilai bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan perumahan di kawasan perkotaan.

Namun, penyediaan rumah susun tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Kebijakan yang mengaturnya juga harus memastikan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mendapatkan akses terhadap hunian yang aman, sehat, dan terjangkau.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung, Deni Nursani, S.Pdi., menilai perubahan regulasi tersebut harus menjadi kesempatan untuk memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak.

Menurut Deni, persoalan perumahan di Kota Bandung semakin kompleks seiring perkembangan kawasan perkotaan, sementara ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian semakin terbatas.

Kondisi tersebut membuat pembangunan rumah susun perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi penyediaan perumahan. Meski demikian, orientasi pembangunannya tidak boleh semata-mata mengejar efisiensi penggunaan lahan maupun keuntungan investasi.

“Namun, pembangunan rumah susun jangan hanya berorientasi pada efisiensi lahan atau kepentingan investasi. Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan ini mampu memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak,” ujarnya.

Deni menegaskan, prinsip keadilan harus menjadi landasan utama dalam penyusunan aturan baru tersebut. Jangan sampai revisi Perda hanya menghasilkan ketentuan administratif yang baik, tetapi sulit diterapkan dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Karena itu, sejumlah aspek dinilai perlu diperjelas dalam regulasi tersebut. Mulai dari penentuan kelompok masyarakat penerima manfaat, persyaratan memperoleh hunian, besaran biaya yang harus dibayarkan penghuni, hingga bentuk jaminan pemerintah dalam memastikan rumah susun dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.

Selain persoalan harga dan aksesibilitas, Deni juga mengingatkan bahwa pembangunan rumah susun harus direncanakan secara terintegrasi dengan kebutuhan tata kota.

Menurutnya, keberhasilan penyediaan hunian vertikal tidak bisa hanya dilihat berdasarkan jumlah bangunan atau unit yang berhasil dibangun. Kualitas lingkungan dan kelengkapan fasilitas pendukung juga menjadi faktor penting.

Beberapa hal yang harus diperhatikan di antaranya keselamatan konstruksi, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, fasilitas sosial, serta kemampuan lingkungan dalam menopang aktivitas penghuni.

“Jangan sampai solusi untuk memenuhi kebutuhan hunian justru menimbulkan persoalan baru, seperti kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, maupun beban infrastruktur yang tidak terkendali,” katanya.

Persoalan lainnya yang turut menjadi perhatian adalah kepastian hukum dalam penyelenggaraan rumah susun. Deni menilai revisi Perda perlu memberikan batasan dan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat sebagai penghuni.

Pengaturan tersebut mencakup kewajiban pihak pengembang, perlindungan hak penghuni, pengelolaan fasilitas bersama, hingga sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah susun.

Seluruh ketentuan itu juga harus memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Deni menilai ukuran keberhasilan kebijakan rumah susun semestinya tidak berhenti pada capaian pembangunan fisik. Hal terpenting adalah seberapa besar regulasi tersebut mampu membantu keluarga di Kota Bandung memperoleh tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan.

“Keberhasilan Perda ini jangan hanya dihitung dari berapa banyak rumah susun yang berdiri, tetapi dari berapa banyak keluarga yang akhirnya bisa mendapatkan hunian layak, aman, sehat, dan terjangkau,” tegasnya.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/11/05/revisi-perda-rumah-susun-bandung-disorot-deni-nursani-ingatkan-nasib-warga-berpenghasilan-rendah</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/deni-nursani-dprd-d779_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/11/05/revisi-perda-rumah-susun-bandung-disorot-deni-nursani-ingatkan-nasib-warga-berpenghasilan-rendah</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Raperda Kota Bandung</category><category>Pansus DPRD Bandung</category></item><item><title>Pansus 19 DPRD Kota Bandung Garap Raperda Gender, Indri Rindani Ingatkan Jangan Cuma Jadi Aturan</title><description>Pansus 19 DPRD Kota Bandung mendalami Raperda Pengarusutamaan Gender. Indri Rindani menekankan pentingnya implementasi nyata dan kesetaraan.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Pemerintah Kota Bandung didorong memiliki kebijakan pembangunan yang lebih adil dan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. 

Salah satu upaya yang tengah ditempuh adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Pembahasan regulasi tersebut kini menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) 19 DPRD Kota Bandung. 

Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta tim penyusun naskah akademik, Pansus 19 terus mengkaji berbagai aspek agar aturan yang dihasilkan memiliki dasar hukum kuat dan bisa diterapkan secara efektif.

Anggota Pansus 19 DPRD Kota Bandung, Indri Rindani, mengingatkan bahwa keberadaan Raperda Pengarusutamaan Gender tidak boleh sebatas memenuhi kebutuhan administrasi maupun menjadi aturan tertulis tanpa implementasi yang jelas.

Menurutnya, regulasi tersebut harus berangkat dari persoalan yang benar-benar terjadi di masyarakat. 

Dengan begitu, kebijakan yang dirumuskan dapat mendorong kesempatan dan akses pembangunan yang setara bagi perempuan maupun laki-laki.

“Pengarusutamaan gender jangan hanya dipahami sebagai konsep dalam regulasi. Hal yang paling penting adalah bagaimana kebijakan ini dapat diterapkan dalam program pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, penyusunannya harus memperhatikan kondisi di lapangan, didukung data yang akurat, serta memiliki mekanisme pelaksanaan dan evaluasi yang jelas,” demikian rumusan statemen Indri Rindani untuk melengkapi pemberitaan pembahasan Raperda PUG.

Indri juga menyoroti pentingnya keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan kebijakan pengarusutamaan gender. 

Kesamaan pemahaman antarlembaga dinilai menjadi faktor penting agar perspektif gender tidak hanya muncul dalam dokumen perencanaan, tetapi juga diterapkan dalam penganggaran hingga evaluasi program pembangunan.

Dengan koordinasi yang baik, setiap OPD diharapkan mampu mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender sesuai tugas dan kewenangannya. Hal ini sekaligus menjadi upaya agar Raperda PUG nantinya benar-benar berfungsi sebagai pedoman dalam menghasilkan kebijakan pemerintah yang lebih responsif dan inklusif.

&lt;b&gt;Susunan Keanggotaan Pansus 19 DPRD Kota Bandung&lt;/b&gt;

Pansus 19 DPRD Kota Bandung secara khusus mendapat mandat membahas Raperda tentang Pengarusutamaan Gender. Berdasarkan dokumen susunan keanggotaan yang diterima, berikut komposisi personel yang terlibat:

&lt;b&gt;Ketua:&lt;/b&gt;
1. Susi Sulastri, drg., M.H.Kes.

&lt;b&gt;Wakil Ketua:&lt;/b&gt;
2. Christian Julianto Budiman.

&lt;b&gt;Anggota:&lt;/b&gt;
3. H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H.
4. Elton Agus Marian, S.E.
5. Angelica Justicia Majid.
6. H. Rizal Khairul, S.Ip., M.Si.
7. H. Aries Supriatna, S.H., M.H.
8. Sendi Lukmanuthakim, S.H.
9. Asep Sudrajat, S.A.P.
10. Indri Rindani.

Dalam menjalankan pembahasan, Pansus 19 juga mendapatkan dukungan tenaga pembantu teknis yang terdiri dari Hilman, Alma, dan Ajie.

&lt;b&gt;Dorong Regulasi yang Bisa Diterapkan&lt;/b&gt;

Pembahasan bersama DP3A dan tim penyusun naskah akademik menjadi bagian dari upaya memastikan Raperda PUG memiliki arah kebijakan yang terukur. 

Setiap ketentuan di dalamnya diharapkan mempunyai tujuan yang jelas, dapat dijalankan oleh perangkat daerah, serta memiliki sistem pengawasan dan evaluasi.

Pansus 19 juga berupaya memastikan regulasi tersebut tidak berhenti pada pengaturan normatif. Lebih dari itu, aturan ini diharapkan mampu menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola pembangunan daerah agar semakin memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Sebab, keberhasilan pembangunan Kota Bandung semestinya tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur. 

Kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan serta memperoleh manfaat secara adil juga menjadi ukuran penting.

Melalui Raperda Pengarusutamaan Gender, DPRD Kota Bandung berharap kebijakan pembangunan ke depan dapat semakin inklusif dan memberikan ruang yang setara bagi seluruh warga.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/11/04/pansus-19-dprd-kota-bandung-garap-raperda-gender-indri-rindani-ingatkan-jangan-cuma-jadi-aturan</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/indri-rindani-363e_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/11/04/pansus-19-dprd-kota-bandung-garap-raperda-gender-indri-rindani-ingatkan-jangan-cuma-jadi-aturan</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Pansus DPRD Bandung</category><category>Raperda Kota Bandung</category></item><item><title>Pansus 21 DPRD Kota Bandung Bahas Perubahan Perda Aset Daerah dan Tata Tertib, Adi Widyanto: Regulasi Harus Memberi Kepastian dan Manfaat Nyata</title><description>Pansus 21 DPRD Kota Bandung membahas perubahan aturan aset daerah dan tata tertib dewan untuk memperkuat kepastian hukum serta akuntabilitas pemerintahan.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung tengah menggarap pembahasan dua rancangan regulasi yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan legislatif.

Dua aturan yang menjadi fokus pembahasan tersebut yakni perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta perubahan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Kedua regulasi tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Karena itu, pembahasannya membutuhkan kajian mendalam agar aturan yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga bisa diterapkan secara nyata.

Pansus 21 dipimpin Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H., dengan Dudi Himawan, S.H., sebagai wakil ketua. Sementara itu, sembilan anggota DPRD Kota Bandung turut terlibat dalam proses pembahasan.

Pembentukan pansus tersebut merupakan bagian dari tahapan legislasi DPRD Kota Bandung. Salah satu agenda yang dibahas berasal dari usulan Pemerintah Kota Bandung terkait penyempurnaan regulasi pengelolaan barang milik daerah.

&lt;b&gt;Pengelolaan aset daerah perlu diperkuat&lt;/b&gt;

Salah satu pekerjaan utama Pansus 21 adalah menelaah kembali aturan mengenai pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandung.

Selama ini, Perda Nomor 12 Tahun 2018 menjadi salah satu pijakan hukum dalam mengatur barang milik daerah. Namun, perkembangan kebutuhan pemerintahan menuntut adanya evaluasi terhadap ketentuan yang sudah berjalan agar pengelolaan aset semakin efektif.

Barang milik daerah sendiri mencakup berbagai aset yang diperoleh melalui APBD maupun sumber lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Keberadaan aset tersebut bukan hanya berkaitan dengan pencatatan kekayaan pemerintah, tetapi juga menyangkut bagaimana penggunaannya dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pembahasan perubahan perda, sejumlah persoalan penting perlu mendapat perhatian. Mulai dari validitas data inventarisasi, kepastian status kepemilikan dan penggunaan aset, pengamanan barang milik daerah, hingga tata cara pemanfaatan serta pengawasannya.

Kejelasan administrasi menjadi salah satu faktor penting. Sebab, data aset yang tertata dengan baik akan memudahkan pemerintah dalam menentukan kebutuhan, mengontrol penggunaan, serta menghindari potensi persoalan dalam pengelolaan kekayaan daerah.

Di samping itu, pemanfaatan aset juga perlu diatur secara transparan dan memiliki dasar hukum yang kuat. Pemerintah daerah harus memastikan setiap kebijakan terkait aset tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.

Optimalisasi aset daerah pun tidak semestinya hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan. Fungsi aset dalam menunjang fasilitas publik, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik juga harus menjadi pertimbangan.

Dengan adanya penyempurnaan aturan, diharapkan pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandung memiliki mekanisme yang lebih jelas, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan dan pertanggungjawaban.

&lt;b&gt;Tata Tertib DPRD juga masuk agenda pembahasan&lt;/b&gt;

Selain urusan aset pemerintah, Pansus 21 mendapat tanggung jawab untuk mengkaji perubahan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Berbeda dengan regulasi pengelolaan barang milik daerah, aturan tata tertib berkaitan langsung dengan mekanisme kerja internal DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga legislatif.

Tata tertib menjadi pedoman bagi anggota dewan dalam melaksanakan tugas, hak, kewajiban, serta berbagai aktivitas kelembagaan.

Oleh sebab itu, perubahan aturan tersebut harus memperhatikan kesesuaian dengan perundang-undangan yang lebih tinggi sekaligus kebutuhan DPRD dalam menjalankan tugasnya.

Kepastian prosedur menjadi hal yang tidak kalah penting agar pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dapat berlangsung secara efektif tanpa menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap aturan internal.

Dua materi yang ditangani Pansus 21 tersebut memang memiliki ruang lingkup berbeda. Namun, keduanya sama-sama membutuhkan ketelitian dalam penyusunan norma agar tidak menimbulkan persoalan ketika diterapkan.

&lt;b&gt;Adi Widyanto tekankan pentingnya kepastian hukum&lt;/b&gt;

Anggota Pansus 21 DPRD Kota Bandung, Mukhamad Adi Widyanto, menilai pembahasan kedua regulasi tersebut harus diarahkan pada penguatan sistem pemerintahan yang memiliki landasan hukum jelas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Menurutnya, penyempurnaan aturan pengelolaan barang milik daerah perlu memastikan seluruh aset pemerintah tercatat, memiliki kejelasan status, serta dikelola dengan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Pembahasan regulasi ini harus kita tempatkan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Pengelolaan barang milik daerah harus memiliki kepastian administrasi dan hukum, sehingga setiap aset pemerintah dapat dikelola secara tepat serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Kami di Pansus 21 perlu mencermati setiap ketentuan secara menyeluruh, termasuk kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi, kejelasan pelaksanaan di lapangan, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Begitu juga dengan perubahan Tata Tertib DPRD. Aturan internal harus memberikan kepastian prosedur dan mendukung pelaksanaan fungsi kelembagaan secara efektif. Harapannya, hasil pembahasan kedua regulasi ini benar-benar menjawab kebutuhan, memperkuat akuntabilitas, dan dapat diterapkan secara konsisten.”

Adi menegaskan, proses pembahasan tidak boleh hanya berorientasi pada penyusunan ketentuan di atas kertas. Setiap rumusan harus mempertimbangkan kondisi pelaksanaan di lapangan, termasuk kesiapan perangkat daerah maupun mekanisme pengawasannya.

&lt;b&gt;Pansus 21 dituntut hasilkan aturan yang aplikatif&lt;/b&gt;

Untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, pembahasan di Pansus 21 perlu melibatkan berbagai tahapan pendalaman materi.

Koordinasi dengan perangkat daerah terkait, evaluasi terhadap aturan sebelumnya, serta penyerapan masukan dari pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

Setiap usulan perubahan juga harus diuji berdasarkan kebutuhan nyata, kesesuaian hukum, dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini diperlukan agar aturan yang nantinya ditetapkan tidak menimbulkan persoalan baru, baik dalam pengelolaan aset pemerintah maupun dalam pelaksanaan tugas DPRD.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah regulasi tidak cukup diukur dari proses pengesahannya. Kejelasan aturan, kemudahan penerapan, efektivitas pengawasan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi indikator penting dari kualitas kebijakan tersebut.

Melalui pembahasan dua rancangan regulasi ini, Pansus 21 DPRD Kota Bandung diharapkan mampu menghadirkan aturan yang memberikan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas kelembagaan, serta memastikan pengelolaan aset daerah berjalan lebih optimal demi kepentingan masyarakat Kota Bandung.

&lt;b&gt;Susunan Pimpinan dan Anggota Pansus 21 DPRD Kota Bandung&lt;/b&gt;

&lt;b&gt;Ketua: &lt;/b&gt;Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H.

&lt;b&gt;Wakil Ketua: &lt;/b&gt;Dudi Himawan, S.H.

&lt;b&gt;Anggota:&lt;/b&gt;

Eko Kurnianto W., S.T., M.P.Mat.

Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T.

drg. Maya Himawati, Sp. Orto.

Ir. H. Kurnia Solihat

Dr. H. Juniarso Ridwan

Rendiana Awangga

Mukhamad Adi Widyanto

H. Soni Daniswara, S.E.

Erick Darmadjaya, B.Sc., M.K.P.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/11/03/pansus-21-dprd-kota-bandung-bahas-perubahan-perda-aset-daerah-dan-tata-tertib-adi-widyanto-regulasi-harus-memberi-kepastian-dan-manfaat-nyata</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/adi-widyanto-98fa_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/11/03/pansus-21-dprd-kota-bandung-bahas-perubahan-perda-aset-daerah-dan-tata-tertib-adi-widyanto-regulasi-harus-memberi-kepastian-dan-manfaat-nyata</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Pansus DPRD Bandung</category><category>Raperda Kota Bandung</category></item><item><title>Asep Robin Tekankan Pentingnya Kondisi Nyata di Lapangan dalam Pembahasan Raperda Rumah Susun</title><description>Pansus 20 DPRD Kota Bandung menyerap aspirasi penghuni rusun, membahas relokasi 125 KK Rancacili, biaya sewa, fasilitas, hingga legalitas apartemen.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Persoalan tempat tinggal dan kepastian masa depan penghuni rumah susun menjadi perhatian serius Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung. 

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun, sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi penghuni maupun pengelola hunian vertikal turut menjadi bahan evaluasi.

Melalui rapat kerja yang berlangsung Selasa (20/10/2026), Pansus 20 mengundang perwakilan penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan pengelola apartemen untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai berbagai kendala di lapangan.

Salah satu persoalan yang mencuat adalah belum adanya kepastian mengenai relokasi sekitar 125 kepala keluarga (KK) yang menghuni Rusunawa Rancacili. Kejelasan mengenai nasib warga tersebut dinilai penting agar mereka tidak terus berada dalam ketidakpastian terkait tempat tinggal.

Selain masalah relokasi, pembahasan juga menyinggung kemampuan masyarakat dalam memenuhi biaya sewa hunian. 

Penghuni menyampaikan aspirasi mengenai kemungkinan pemberian keringanan tarif sewa bagi kelompok veteran serta perlunya kebijakan yang menjamin masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap memiliki akses terhadap hunian layak dengan biaya terjangkau.

&lt;b&gt;Pansus 20 Tampung Berbagai Persoalan Penghuni Rusun&lt;/b&gt;

Ketua Pansus 20 DPRD Kota Bandung, H. Sutaya, S.H., M.H., memimpin jalannya rapat yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan tersebut.

Aspirasi yang disampaikan para peserta rapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan aturan mengenai penyelenggaraan rumah susun di Kota Bandung. Pembahasan tidak hanya diarahkan pada aspek pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut perlindungan penghuni dan kepastian pengelolaan.

Pansus 20 memandang bahwa regulasi rumah susun perlu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Mulai dari hak masyarakat sebagai penghuni, kemampuan ekonomi dalam membayar sewa, hingga tanggung jawab pengelola dalam menyediakan lingkungan hunian yang layak.

Dengan demikian, Raperda yang tengah dibahas diharapkan tidak berhenti sebagai aturan administratif, tetapi mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang benar-benar terjadi di masyarakat.

&lt;b&gt;Ketersediaan Air hingga Legalitas Apartemen Ikut Dibahas&lt;/b&gt;

Persoalan lain yang turut disampaikan penghuni berkaitan dengan kebutuhan layanan dasar dan fasilitas pendukung di lingkungan rumah susun.

Ketersediaan air, pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, hingga penetapan tarif penggunaan sarana olahraga menjadi beberapa hal yang mendapatkan perhatian. Masukan tersebut memperlihatkan bahwa kenyamanan penghuni sangat bergantung pada kualitas pelayanan dan tata kelola lingkungan tempat tinggal.

Di sisi lain, perwakilan P3SRS TSM Apartemen juga menyampaikan sejumlah kendala yang berkaitan dengan perizinan, pengelolaan air, serta aspek legalitas.

Berbagai persoalan tersebut menjadi masukan bagi Pansus 20 untuk mengkaji kebutuhan pengaturan yang lebih jelas, terutama menyangkut mekanisme pengelolaan dan kepastian hukum bagi pemilik maupun penghuni apartemen.

Anggota Pansus 20 DPRD Kota Bandung, Asep Robin, S.H., M.H., turut menyoroti pentingnya menggali persoalan secara langsung dari masyarakat.

Menurut Asep Robin, penyerapan aspirasi dan pemahaman terhadap situasi faktual di lapangan menjadi bagian penting agar kebijakan yang disusun tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat.

&lt;b&gt;Delapan Anggota DPRD Terlibat dalam Pansus 20&lt;/b&gt;

Pansus 20 DPRD Kota Bandung mendapat mandat untuk membahas Raperda tentang Rumah Susun. Dalam menjalankan tugasnya, pansus dipimpin H. Sutaya, S.H., M.H. sebagai ketua dan H. Deni Nursani, S.Pd.I. sebagai wakil ketua.

Adapun anggota Pansus 20 terdiri dari:

Hj. Siti Marfu’ah, S.S., S.Pd., M.M.

Asep Robin, S.H., M.H.

Muhammad Bagja Jaya Wibawa, S.H.

Drs. H. Isa Subagdja.

Aswan Asep Wawan.

Dr. dr. Agung Firmansyah Sumantri, SpPD., KHOM., MMRS., FINASIM.

Muhamad Syahlevi Erwin Apandi.

Dr. Sherly Theresia, Amd.Keb., S.ST., M.A.R.S., M.M.

Melalui serangkaian pembahasan dan penyerapan aspirasi tersebut, Pansus 20 diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang mampu menjawab tantangan penyelenggaraan rumah susun di Kota Bandung.

Kepastian relokasi, keterjangkauan biaya hunian, pemenuhan fasilitas dasar, serta tertibnya pengelolaan dan legalitas menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan aturan tersebut.

Pada akhirnya, Raperda tentang Rumah Susun diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi penghuni sekaligus menciptakan sistem pengelolaan hunian vertikal yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/11/02/asep-robin-tekankan-pentingnya-kondisi-nyata-di-lapangan-dalam-pembahasan-raperda-rumah-susun</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/asep-robin-9690_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/11/02/asep-robin-tekankan-pentingnya-kondisi-nyata-di-lapangan-dalam-pembahasan-raperda-rumah-susun</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Pansus DPRD Bandung</category><category>Raperda Kota Bandung</category></item><item><title>Pansus 20 DPRD Kota Bandung Bahas Raperda Rumah Susun, 50 dari 111 Pasal Sudah Dibahas</title><description>DPRD Kota Bandung membahas Raperda Rumah Susun hingga pasal ke-50 dari 111 pasal untuk memperkuat penyediaan hunian layak dan terjangkau.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Upaya memperbarui aturan mengenai penyelenggaraan rumah susun di Kota Bandung terus bergulir. Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung kini telah membahas 50 dari total 111 pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun.

Pembahasan secara terperinci tersebut dilakukan untuk memastikan setiap ketentuan yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat perkotaan. 

Terlebih, Kota Bandung masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan, meningkatnya kebutuhan tempat tinggal, serta kemampuan ekonomi masyarakat dalam mengakses hunian layak.

Anggota Pansus 20 DPRD Kota Bandung, Muhamad Syahievi Erwin Apandi, menilai pembahasan setiap pasal menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas regulasi yang nantinya diberlakukan.

Menurutnya, setiap ketentuan harus dikaji secara mendalam agar aturan yang dihasilkan tidak berhenti sebagai dokumen hukum, tetapi benar-benar bisa diterapkan dan memberikan manfaat dalam penyelenggaraan rumah susun.

Raperda ini merupakan salah satu dari empat rancangan peraturan daerah yang diajukan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Pembahasannya ditangani Pansus 20 DPRD Kota Bandung yang dipimpin H. Sutarya sebagai ketua dan H. Deni Nursani sebagai wakil ketua.

&lt;b&gt;Keterbatasan Lahan Jadi Tantangan Penyediaan Hunian&lt;/b&gt;

Kebutuhan pembaruan regulasi rumah susun tidak terlepas dari kondisi Kota Bandung sebagai kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Di tengah keterbatasan lahan, pemerintah daerah dituntut mencari pendekatan yang mampu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keterjangkauan.

Rumah susun menjadi salah satu pilihan untuk menjawab persoalan tersebut. Konsep hunian vertikal memungkinkan pemanfaatan lahan secara lebih efisien sekaligus membuka peluang penyediaan tempat tinggal bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun, penyediaan rumah susun tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan gedung. Pemerintah juga perlu memastikan biaya hunian tetap terjangkau, fasilitas pendukung tersedia, serta pengelolaan bangunan berjalan dengan baik.

Aspek keamanan, kenyamanan, kepastian pengelolaan, hingga keberlanjutan pemanfaatan hunian juga menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan regulasi.

Dengan cakupan pengaturan yang lebih menyeluruh, rumah susun diharapkan dapat menjadi solusi perumahan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menambah jumlah bangunan di kawasan perkotaan.

&lt;b&gt;Perda 2014 Dinilai Perlu Diperbarui&lt;/b&gt;

Sebelum pembahasan Raperda terbaru ini, penyelenggaraan rumah susun di Kota Bandung berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun.

Seiring perkembangan kota dan perubahan kebutuhan masyarakat, ketentuan tersebut dinilai perlu disesuaikan agar mampu menjawab tantangan perumahan yang semakin kompleks.

Pembaruan regulasi diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai tahapan penyelenggaraan rumah susun. Mulai dari perencanaan, penyediaan, hingga pengawasan terhadap pemanfaatan hunian.

Kejelasan aturan juga dibutuhkan agar pengelolaan rumah susun dapat berlangsung secara tertib dan berkelanjutan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memperoleh akses terhadap tempat tinggal, tetapi juga mendapatkan lingkungan hunian yang aman dan nyaman.

&lt;b&gt;Pansus 20 Masih Dalami 61 Pasal Tersisa&lt;/b&gt;

Dengan progres pembahasan yang telah mencapai pasal ke-50, Pansus 20 DPRD Kota Bandung masih memiliki 61 pasal lainnya untuk dikaji dari keseluruhan 111 pasal dalam rancangan regulasi tersebut.

Pendalaman dilakukan agar setiap ketentuan memiliki rumusan yang jelas, tidak menimbulkan persoalan dalam penerapan, serta tetap berada dalam kewenangan pemerintah daerah.

Proses pembahasan ini menjadi kesempatan bagi DPRD bersama Pemkot Bandung untuk menyusun kebijakan perumahan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat perkotaan.

Ke depan, Raperda Rumah Susun diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat penyediaan hunian vertikal di Kota Bandung. Regulasi yang lebih adaptif juga diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/11/01/pansus-20-dprd-kota-bandung-bahas-raperda-rumah-susun-50-dari-111-pasal-sudah-dibahas</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/11/muhamad-syahievi-erwin-apandi-cf5b_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/11/01/pansus-20-dprd-kota-bandung-bahas-raperda-rumah-susun-50-dari-111-pasal-sudah-dibahas</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Raperda Kota Bandung</category></item><item><title>Empat Raperda Pemkot Bandung Disorot PKS, Ada Catatan soal Hunian hingga Tarif Air</title><description>PKS DPRD Kota Bandung memberi catatan untuk 4 Raperda, mulai dari pengarusutamaan gender, rumah susun, aset daerah hingga modal Tirtawening.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandung memberikan sejumlah masukan terhadap empat rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan Pemerintah Kota Bandung. 

Meski menyatakan persetujuan agar seluruh rancangan aturan tersebut berlanjut ke tahap pembahasan berikutnya, PKS mengingatkan pentingnya penguatan aspek pengawasan, transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Pandangan fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis, 15 Oktober 2026. Forum yang menjadi bagian dari pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 Tahap II itu dipimpin Ketua DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi H. Toni Wijaya, S.E., S.H.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, jajaran anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan kewilayahan.

Empat regulasi yang menjadi perhatian meliputi Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG), Raperda Penyelenggaraan Rumah Susun, perubahan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening.

&lt;b&gt;PUG Jangan Berhenti pada Regulasi, Kelompok Rentan Harus Terlindungi&lt;/b&gt;

Dalam menyikapi rancangan aturan mengenai Pengarusutamaan Gender, PKS mendukung kebijakan pembangunan yang memberikan kesempatan setara kepada perempuan dan laki-laki. Namun, penerapannya diminta tetap berlandaskan nilai Pancasila, ajaran Islam, prinsip keadilan, keseimbangan, dan semangat kemitraan.

PKS menilai peningkatan status aturan PUG dari Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan Daerah merupakan langkah positif untuk memperkuat landasan kebijakan. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), termasuk penggunaan Gender Budget Statement (GBS) dan tujuh prasyarat PUG, juga dinilai dapat membantu memastikan anggaran daerah digunakan secara lebih adil.

Meski demikian, regulasi tersebut perlu memberikan perlindungan lebih konkret kepada kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan. Perempuan dengan kondisi ekonomi terbatas, perempuan kepala keluarga (PEKKA), lanjut usia, hingga penyandang disabilitas menjadi kelompok yang harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Fraksi PKS juga menilai perlu adanya konsekuensi administratif bagi perangkat daerah yang tidak menjalankan kewajiban pengarusutamaan gender. Selain itu, pembagian kewenangan antara Kelompok Kerja PUG dan Tim Driver perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program.

Aspek pendataan turut menjadi perhatian. PKS mendorong agar data gender terhubung dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Bandung dan dapat diakses masyarakat. Langkah tersebut dianggap penting untuk memperkuat transparansi sekaligus membuka ruang pengawasan publik.

Dengan sejumlah usulan penyempurnaan tersebut, Fraksi PKS menyatakan menerima dan menyetujui Raperda PUG untuk diteruskan ke pembahasan Panitia Khusus (Pansus).

&lt;b&gt;Raperda Rumah Susun Diminta Jamin Akses Hunian MBR&lt;/b&gt;

Persoalan ketersediaan tempat tinggal yang layak di tengah keterbatasan lahan perkotaan menjadi perhatian PKS dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Rumah Susun.

Fraksi tersebut memandang pembaruan aturan diperlukan agar kebijakan pembangunan rumah susun mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu poin yang mendapat sorotan adalah ketentuan hunian berimbang. Pengembang rumah susun komersial diwajibkan menyediakan 20 persen rumah susun umum. Apabila kewajiban tersebut diganti melalui pembayaran dana, PKS meminta mekanisme pengelolaannya diawasi secara ketat.

Dana pengganti tersebut diharapkan memiliki peruntukan khusus untuk pembangunan hunian bagi MBR di Kota Bandung. PKS mengingatkan agar dana tersebut tidak digabungkan dengan pendapatan umum APBD sehingga penggunaannya tetap terarah.

Persoalan lain yang perlu diperjelas adalah keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam menyerap unit rumah susun umum. Menurut PKS, penugasan tersebut harus disertai kepastian penyertaan modal dan kesiapan tata kelola perusahaan agar tidak menimbulkan persoalan pembiayaan baru bagi pemerintah daerah.

Fraksi PKS juga menyoroti masa peralihan pengelolaan rumah susun dari pengembang kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Transparansi biaya pengelolaan dinilai menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan.

Untuk melindungi calon pemilik, PKS mengusulkan agar laporan keuangan serta hasil audit akuntan publik dapat diketahui sebelum serah terima pengelolaan dilakukan. Pengembang juga perlu memiliki tenggat waktu yang tegas dalam menyerahkan prasarana, sarana, utilitas, serta lahan pemakaman kepada pemerintah daerah.

Tidak hanya soal kepemilikan dan pengelolaan, kelengkapan fasilitas hunian juga harus menjadi bagian dari aturan. PKS menginginkan jaminan ketersediaan tempat ibadah, ruang terbuka hijau, area bermain anak, serta fasilitas yang mudah diakses lansia dan penyandang disabilitas.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, Fraksi PKS menyetujui Raperda Rumah Susun untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Pansus dengan harapan seluruh masukan dapat dimasukkan dalam penyempurnaan regulasi.

&lt;b&gt;Pengelolaan Aset Pemkot Bandung Diminta Lebih Terbuka&lt;/b&gt;

Catatan berikutnya disampaikan terhadap rencana perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

PKS mengingatkan bahwa seluruh aset milik pemerintah merupakan kekayaan publik yang pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Optimalisasi aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal dinilai berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendukung pelayanan masyarakat, sekaligus menekan risiko sengketa dan penyimpangan.

Untuk mewujudkan pengelolaan yang lebih efektif, pembagian tanggung jawab antara wali kota, sekretaris daerah, pejabat penatausahaan barang, dan pengguna barang perlu diatur secara tegas. Kejelasan kewenangan tersebut diharapkan dapat menghindari tumpang tindih tugas serta mempercepat proses administrasi aset.

Namun, pendelegasian kewenangan dalam pemanfaatan barang milik daerah juga harus diikuti pengawasan yang memadai. PKS mengusulkan agar laporan terkait pemanfaatan aset dan pelimpahan kewenangan disampaikan kepada DPRD Kota Bandung setiap enam bulan.

Pemeriksaan oleh Inspektorat juga perlu dilakukan secara rutin, terutama terhadap aset yang tidak digunakan oleh perangkat daerah. Dengan begitu, keberadaan aset pemerintah dapat terpantau dan tidak dibiarkan terbengkalai.

Persoalan legalitas tanah turut menjadi perhatian, termasuk pendataan dan sertifikasi tanah brandgang serta fasilitas sosial dan fasilitas umum. PKS meminta pemerintah melakukan pemeriksaan riwayat kepemilikan dan pemetaan fisik secara teliti dengan melibatkan masyarakat sekitar.

Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya konflik kepemilikan maupun penetapan aset yang berpotensi mengabaikan hak keperdataan warga.

Dalam mekanisme penjualan aset tertentu tanpa melalui lelang, PKS mengingatkan pentingnya penilaian harga secara objektif dengan melibatkan penilai independen.

Fraksi tersebut juga meminta adanya tindakan tegas terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan aset. Sanksi disiplin dan kewajiban mengganti kerugian harus diterapkan, tanpa menutup kemungkinan proses pidana apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang.

Dengan sejumlah catatan tersebut, PKS menyetujui agar perubahan Perda Pengelolaan BMD dilanjutkan ke pembahasan Pansus.

&lt;b&gt;Penyertaan Modal Perumda Tirtawening Rp37,66 Miliar Jadi Perhatian&lt;/b&gt;

Raperda terakhir yang mendapat perhatian Fraksi PKS berkaitan dengan penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening. Dalam rancangan tersebut, pemerintah berencana menyertakan aset tanah milik daerah dengan nilai mencapai Rp37,66 miliar.

Aset tersebut diarahkan untuk mendukung efisiensi operasional perusahaan sekaligus memperkuat pengembangan infrastruktur pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah.

PKS menilai pengalihan aset berupa stasiun pompa, jaringan pipa air limbah, dan mata air harus menghasilkan dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Penambahan modal melalui aset daerah tidak boleh sebatas memperkuat posisi perusahaan, tetapi harus berujung pada peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan sanitasi.

Sebelum regulasi ditetapkan, PKS meminta pemerintah menyampaikan kajian kelayakan ekonomi dan investasi secara menyeluruh kepada DPRD. Dokumen tersebut dinilai penting sebagai dasar untuk memastikan bahwa penyertaan modal benar-benar memberikan manfaat dan memiliki perhitungan yang jelas.

PKS juga memberikan perhatian khusus terhadap kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan air minum. Penyertaan modal tersebut ditegaskan tidak boleh dijadikan alasan untuk menaikkan tarif air bagi warga berpenghasilan rendah.

Selain itu, mekanisme penilaian aset dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan perlu dijelaskan secara terperinci. Kejelasan materi dalam setiap pasal juga dibutuhkan agar tidak memunculkan perbedaan penafsiran ketika aturan mulai diterapkan.

Fraksi PKS menyatakan menerima dan menyetujui Raperda penyertaan modal kepada Perumda Tirtawening untuk dilanjutkan dalam pembahasan Pansus DPRD Kota Bandung.

Secara keseluruhan, sikap PKS terhadap empat Raperda tersebut menunjukkan dukungan terhadap pembaruan regulasi daerah, dengan sejumlah persyaratan dan catatan yang harus diperhatikan.

Mulai dari perlindungan kelompok rentan, penyediaan hunian terjangkau, pengelolaan aset yang akuntabel, hingga jaminan layanan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seluruh masukan tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan aturan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/10/31/empat-raperda-pemkot-bandung-disorot-pks-ada-catatan-soal-hunian-hingga-tarif-air</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/10/fraksi-pks-ffe7-mid-8d99_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/10/31/empat-raperda-pemkot-bandung-disorot-pks-ada-catatan-soal-hunian-hingga-tarif-air</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Raperda Kota Bandung</category></item><item><title>Gerindra Soroti 4 Raperda Kota Bandung, Penyertaan Modal Tirtawening Rp37,6 Miliar Jadi Perhatian</title><description>Gerindra DPRD Bandung menyoroti empat Raperda, termasuk penyertaan modal Rp37,6 miliar untuk Tirtawening dan pengelolaan aset daerah.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung menyampaikan sejumlah masukan terhadap empat rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan Wali Kota Bandung. Berbagai catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis, 15 Oktober 2026.

Empat rancangan regulasi yang menjadi perhatian meliputi penyelenggaraan rumah susun, pengelolaan barang milik daerah, pengarusutamaan gender, serta penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., bersama H. Toni Wijaya, S.E., S.H. Agenda tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, anggota DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan kewilayahan.

Dalam penyampaian pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menekankan bahwa setiap regulasi yang disusun pemerintah harus memiliki dasar hukum yang kuat dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya pemenuhan kebutuhan hunian terjangkau, perlindungan aset pemerintah, penerapan kesetaraan gender dalam pembangunan, hingga peningkatan mutu pelayanan air bersih melalui Perumda Tirtawening.

&lt;b&gt;Rumah Susun: Gerindra Ingatkan Kewajiban Pengembang&lt;/b&gt;

Keterbatasan lahan di Kota Bandung membuat pembangunan hunian vertikal dinilai menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat.

Fraksi Gerindra menyambut baik langkah pemerintah daerah dalam mendorong penyediaan rumah susun yang layak huni, terjangkau, serta memiliki lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Namun, dalam pelaksanaannya, Gerindra mengingatkan agar pemerintah memastikan seluruh ketentuan penyelenggaraan rumah susun dipatuhi, terutama oleh para pengembang.

Ada tiga ketentuan yang secara khusus menjadi perhatian fraksi tersebut.

Pertama, pengembang rumah susun komersial harus memenuhi kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen dari total luas lantai atau jumlah unit yang dibangun.

Kedua, pengaturan kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing (WNA) harus mengacu pada persyaratan perundang-undangan. WNA yang memiliki izin tinggal sesuai ketentuan diperbolehkan mempunyai hak milik atas satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah dengan status hak pakai.

Ketiga, proses Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) baru dapat dilakukan apabila pembangunan fisik rumah susun telah memenuhi persyaratan tingkat keterbangunan minimal 20 persen.

Gerindra menilai ketiga aspek tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi agar pembangunan rumah susun tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi juga berjalan sesuai koridor hukum dan kepentingan masyarakat.

&lt;b&gt;Pengelolaan Aset Daerah Diminta Lebih Tertib&lt;/b&gt;

Pada pembahasan Raperda Barang Milik Daerah, Fraksi Gerindra menilai aset pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, pengelolaan aset tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Diperlukan sistem administrasi dan pengamanan yang memadai agar seluruh barang milik daerah dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Gerindra menekankan tiga aspek utama dalam perlindungan aset daerah, yakni pengamanan administrasi, fisik, dan hukum.

Dari sisi administrasi, pemerintah harus memastikan dokumen kepemilikan tercatat secara lengkap dan sah atas nama Pemerintah Kota Bandung.

Sementara pengamanan fisik dan hukum diperlukan untuk mencegah aset mengalami kehilangan, dikuasai pihak yang tidak berhak, maupun tersandung persoalan legalitas.

Pemeliharaan secara berkala juga menjadi bagian penting agar kondisi teknis barang milik daerah tetap terjaga dan dapat digunakan sesuai fungsi serta peruntukannya.

Selain persoalan pengamanan, Gerindra turut menyoroti pentingnya pembaruan data melalui kegiatan inventarisasi dan sensus barang milik daerah.

Inventarisasi perlu dilaksanakan setiap tahun untuk memperbarui buku inventaris sehingga data aset yang dimiliki pemerintah selalu sesuai dengan kondisi terkini.

Adapun sensus barang milik daerah dilakukan setiap lima tahun sekali. Kegiatan tersebut mencakup pemeriksaan menyeluruh yang dikoordinasikan tim kerja tingkat kota.

Dalam prosesnya, data administrasi akan dicocokkan dengan kondisi fisik aset di lapangan, termasuk melalui pemasangan stiker kode barang.

Fraksi Gerindra berharap pelaksanaan pendataan dan pengawasan secara konsisten dapat mengurangi potensi ketidaksesuaian antara catatan administrasi dengan kondisi sebenarnya. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola kekayaan daerah.

&lt;b&gt;Pengarusutamaan Gender Harus Terintegrasi dalam Program Pembangunan&lt;/b&gt;

Persoalan kesetaraan gender juga masuk dalam catatan Fraksi Gerindra melalui pembahasan Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG).

Gerindra memandang PUG sebagai pendekatan yang harus diterapkan dalam seluruh proses pembangunan daerah. Artinya, perspektif gender perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, hingga proses pemantauan dan evaluasi.

Penerapannya tidak boleh berdiri sendiri atau hanya menjadi program pada sektor tertentu. Sebaliknya, prinsip tersebut harus terintegrasi dalam pengambilan keputusan dan penyusunan berbagai kebijakan pemerintah daerah.

Salah satu instrumen yang dinilai penting adalah Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Pendekatan ini menggunakan dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebagai perangkat untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dalam pelaksanaan program pembangunan.

Melalui instrumen tersebut, pemerintah dapat mengetahui akar permasalahan, menentukan langkah penanganan, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari mengenali persoalan gender, menentukan kebijakan atau kegiatan yang akan dievaluasi, melakukan pemilahan data, hingga mengidentifikasi hambatan berdasarkan empat indikator utama.

Keempat indikator tersebut meliputi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

Hasil analisis kemudian digunakan sebagai landasan untuk menyempurnakan kebijakan, merancang tindakan afirmatif, serta menentukan indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan program.

Bagi Fraksi Gerindra, penerapan pendekatan tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan pembangunan di Kota Bandung berjalan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara adil dan terukur.
&lt;b&gt;
Penyertaan Modal Tirtawening Rp37,66 Miliar Harus Disertai Kajian&lt;/b&gt;

Catatan lainnya yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra berkaitan dengan rencana penyertaan modal Pemkot Bandung kepada Perumda Tirtawening.

Dalam rancangan peraturan daerah tersebut, pemerintah mengusulkan penyertaan modal berupa aset tanah seluas 5.244 meter persegi dengan nilai wajar mencapai Rp37.666.100.000.

Kebijakan ini berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya air yang mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, sekaligus merupakan bagian dari amanat konstitusi.

Apabila rencana tersebut direalisasikan, total modal disetor Pemerintah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening diproyeksikan meningkat menjadi Rp881.123.600.115.

Tambahan modal tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Meski demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa pengajuan penyertaan modal harus didukung kajian yang komprehensif.

Dalam penjelasan umum Raperda, penguatan dasar penyertaan modal disebut membutuhkan kajian ekonomi atau investasi serta kajian hukum.

Gerindra berpandangan, pemerintah perlu melengkapi usulan tersebut dengan target peningkatan cakupan pelayanan yang terukur, analisis investasi independen, serta rencana bisnis yang menjelaskan strategi pencapaian target.

Kelengkapan kajian tersebut diperlukan agar aset daerah yang dialihkan menjadi penyertaan modal benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah.

Selain itu, pengelolaan penyertaan modal harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.

Prinsip tersebut mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

Gerindra berharap penerapan prinsip tata kelola tersebut dapat memastikan penyertaan modal tidak sekadar menambah kekayaan perusahaan, tetapi juga menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

&lt;b&gt;Gerindra Harapkan Empat Raperda Berikan Manfaat bagi Warga&lt;/b&gt;

Melalui penyampaian pandangan umum tersebut, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung berharap berbagai catatan yang diberikan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan sebelum empat Raperda memasuki pembahasan lebih lanjut.

Meskipun memiliki fokus pengaturan yang berbeda, keempat rancangan tersebut dinilai berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Penyediaan hunian yang layak, pengelolaan aset yang tertib, pembangunan dengan perspektif kesetaraan gender, serta peningkatan layanan air bersih membutuhkan perencanaan matang dan pengawasan berkelanjutan.

Fraksi Gerindra berharap pembahasan regulasi tersebut dapat menghasilkan aturan yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif dan hukum, tetapi juga mampu memperkuat kinerja Pemerintah Kota Bandung serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/10/30/gerindra-soroti-4-raperda-kota-bandung-penyertaan-modal-tirtawening-rp376-miliar-jadi-perhatian</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/10/psi-c76d-mid-688b_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/10/30/gerindra-soroti-4-raperda-kota-bandung-penyertaan-modal-tirtawening-rp376-miliar-jadi-perhatian</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Raperda Kota Bandung</category><category>Fraksi Gerindra Bandung</category></item><item><title>DPRD Kota Bandung Bentuk Tiga Pansus Bahas Empat Raperda Usulan Wali Kota, Berikut Sususnan Keanggotaanya</title><description>DPRD Kota Bandung mulai memproses empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Wali Kota Bandung melalui pembentukan tiga panitia khusus (Pansus).</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB -&lt;/b&gt; DPRD Kota Bandung mulai memproses empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Wali Kota Bandung melalui pembentukan tiga panitia khusus (Pansus).

Keempat regulasi tersebut merupakan bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II.

Penerimaan empat usulan Raperda itu berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Pembentukan Pansus dilakukan untuk membahas substansi regulasi sesuai bidang masing-masing sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.

Empat Raperda yang diajukan meliputi pengarusutamaan gender, rumah susun, perubahan aturan pengelolaan barang milik daerah, serta penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening.

Dari empat usulan tersebut, DPRD membagi pembahasan ke dalam tiga Pansus. Pansus 19 menangani Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, Pansus 20 membahas Raperda tentang Rumah Susun, sedangkan Pansus 21 bertugas membahas perubahan aturan pengelolaan barang milik daerah.

Selain itu, Pansus 21 juga mendapat tugas membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.


&lt;b&gt;Pansus 19 Bahas Pengarusutamaan Gender&lt;/b&gt;

Pansus 19 dibentuk untuk mendalami Raperda tentang Pengarusutamaan Gender. Keanggotaan pansus ini dipimpin drg. Susi Sulastri, M.H.Kes., sebagai ketua, dengan Christian Julianto Budiman sebagai wakil ketua.


&lt;b&gt;Berikut susunan anggota Pansus 19:&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Elton Agus Marjan, S.E.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Angelica Justicia Majid&lt;/li&gt;&lt;li&gt;H. Rizal Khairul, S.Ip., M.Si.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;H. Aries Supriatna, S.H., M.H.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sendi Lukmanulhakim, S.H.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Asep Sudrajat, S.A.P&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Indri Rindani.


&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;b&gt;Pansus 20 Fokus pada Regulasi Rumah Susun&lt;/b&gt;

Pembahasan Raperda tentang Rumah Susun dipercayakan kepada Pansus 20. Pansus ini diketuai H. Sutaya, S.H., M.H., dengan H. Deni Nursani, S.Pd.I., sebagai wakil ketua.


&lt;b&gt;Adapun anggota Pansus 20 terdiri atas:&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Hj. Siti Marfu’ah, S.S., S.Pd., M.M.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Asep Robin, S.H., M.H.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Muhammad Bagja Jaya Wibawa, S.H.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Drs. H. Isa Subagdja&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aswan Asep Wawan&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dr. dr. Agung Firmansyah Sumantri, SpPD., KHOM., MMRS., FINASIM&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Muhamad Syahlevi Erwin Apandi&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dr. Sherly Theresia, Amd. Keb., S.ST., M.A.R.S., M.M.


&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;b&gt;Pansus 21 Tangani Pengelolaan Aset Daerah dan Tata Tertib DPRD&lt;/b&gt;

Sementara itu, Pansus 21 mendapat cakupan pembahasan yang berbeda. Selain mengkaji Raperda mengenai perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pansus ini juga bertugas membahas perubahan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Pansus 21 dipimpin Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H., sebagai ketua, didampingi Dudi Himawan, S.H., sebagai wakil ketua.

&lt;b&gt;Susunan anggotanya meliputi:&lt;/b&gt;

&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Eko Kurnianto W., S.T., M.P.Mat.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;drg. Maya Himawati, Sp. Orto.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ir. H. Kurnia Solihat&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dr. H. Juniarso Ridwan&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Rendiana Awangga&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mukhamad Adi Widyanto&lt;/li&gt;&lt;li&gt;H. Soni Daniswara, S.E.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Erick Darmadjaya, B.Sc., М.К.Р. (zaen)

Adapun satu Raperda lainnya, yakni tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening, termasuk dalam empat usulan yang diterima DPRD dalam rapat paripurna tersebut.

Pembentukan tiga Pansus ini menjadi tahapan awal bagi DPRD Kota Bandung untuk mendalami materi regulasi yang diusulkan pemerintah kota.

Hasil pembahasan nantinya akan menjadi bagian dari proses pembentukan peraturan daerah sesuai mekanisme yang berlaku.***&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/10/29/dprd-kota-bandung-bentuk-tiga-pansus-bahas-empat-raperda-usulan-wali-kota-berikut-sususnan-keanggotaanya</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/06/gedung-dprd-kota-bandung-024e_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/10/29/dprd-kota-bandung-bentuk-tiga-pansus-bahas-empat-raperda-usulan-wali-kota-berikut-sususnan-keanggotaanya</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Pansus DPRD Bandung</category></item><item><title>Halte BRT di Tengah Jalan Bandung Disorot, Andri Gunawan Khawatir Kemacetan Makin Parah</title><description>DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, menyoroti halte BRT di tengah Jalan Ahmad Yani, Cicadas, dan meminta evaluasi lokasi demi mencegah kemacetan.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) di sejumlah titik Kota Bandung mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, S.Ak., S.M. 

Ia mempertanyakan perencanaan lokasi halte yang berada di tengah badan jalan karena dinilai berpotensi menghambat kelancaran lalu lintas.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatiannya berada di Jalan Ahmad Yani, kawasan Cicadas. Ruas jalan tersebut selama ini dikenal memiliki kepadatan kendaraan yang tinggi. Menurut Andri, keberadaan halte di area tengah jalan dikhawatirkan menambah hambatan baru bagi pengguna jalan.

Ia menilai pembangunan infrastruktur transportasi semestinya disesuaikan dengan karakteristik jalan dan kondisi lalu lintas setempat. Tanpa perencanaan yang matang, fasilitas yang seharusnya mendukung mobilitas masyarakat justru berisiko menimbulkan persoalan baru.

“Jalan Ahmad Yani di sekitar Cicadas dari dulu macetnya sangat parah. Kini ditambah ada halte di tengah-tengah jalan. Saya tidak habis pikir dengan pihak yang merancang bangunan ini, apa maksudnya,” ujar Andri.

&lt;b&gt;Minta Lokasi Halte BRT Dikaji Ulang&lt;/b&gt;

Andri meminta pemerintah mengevaluasi penempatan halte BRT, baik di Jalan Ahmad Yani kawasan Cicadas maupun di Jalan Otto Iskandardinata, sekitar Pasar Baru.

Menurutnya, keputusan pembangunan harus mempertimbangkan volume kendaraan, ketersediaan ruang jalan, akses masyarakat, serta dampak operasional bus terhadap kelancaran lalu lintas.

Ia mengingatkan bahwa kemacetan merupakan persoalan lama di Kota Bandung. Karena itu, pembangunan fasilitas transportasi baru seharusnya tidak menambah beban bagi warga yang setiap hari beraktivitas di jalan raya.

“Jangan jadikan Kota Bandung sebagai kelinci percobaan. Warga sudah capek dengan kondisi kemacetan. Dengan adanya halte BRT di tengah jalan seperti ini, kemacetan dikhawatirkan semakin parah,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga mempertanyakan pertimbangan yang melatarbelakangi pemilihan lokasi halte di tengah Jalan Ahmad Yani. Ia menyinggung alasan bahwa penempatan tersebut dilakukan untuk menghindari terganggunya akses pertokoan di sekitar lokasi.

Bagi Andri, persoalan akses usaha seharusnya dapat diselesaikan melalui alternatif perencanaan lain tanpa harus mengurangi ruang gerak kendaraan di jalan utama.

“Kalau khawatir menghalangi pertokoan, solusinya bisa dengan membebaskan atau membeli tokonya. Bukan malah membangun halte di tengah jalan,” ujarnya.

&lt;b&gt;Balai Tekstil Dinilai Bisa Menjadi Alternatif&lt;/b&gt;

Sebagai bahan pertimbangan, Andri mendorong pemerintah memetakan sejumlah lokasi alternatif yang memungkinkan digunakan untuk pembangunan halte.

Ia mencontohkan area di depan Balai Tekstil yang menurutnya memiliki lahan cukup luas untuk dikaji lebih lanjut. Lokasi tersebut dinilai layak dipertimbangkan agar pembangunan fasilitas BRT tidak mempersempit badan jalan.

Selain itu, Andri menyoroti keberadaan dua balai milik Kementerian Perindustrian di depan lokasi pembangunan halte di Jalan Ahmad Yani. Ia meminta ketersediaan lahan di kawasan tersebut turut diperhitungkan dalam evaluasi lokasi.

Menurutnya, kajian alternatif diperlukan untuk menghindari penyempitan ruas jalan atau bottleneck yang dapat menghambat pergerakan kendaraan.

Ia menilai persoalan ini perlu menjadi bahan evaluasi terhadap perencanaan proyek dan koordinasi antarpihak yang terlibat. Setiap keputusan pembangunan, katanya, harus didukung kajian teknis yang memadai serta memperhitungkan kebutuhan transportasi masyarakat.

&lt;b&gt;Operasional Bus Dikhawatirkan Menambah Kepadatan&lt;/b&gt;

Andri juga menyoroti potensi dampak ketika layanan BRT mulai beroperasi. Aktivitas bus yang berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di halte tengah jalan dikhawatirkan mengganggu arus kendaraan, terutama pada waktu sibuk.

Menurutnya, kondisi lalu lintas yang sudah padat perlu menjadi pertimbangan utama sebelum fasilitas tersebut difungsikan.

“Tidak terbayang kemacetan yang akan terjadi ketika bus menaikkan dan menurunkan penumpang. Saat ini saja sudah macet, apalagi ketika operasional BRT berlangsung. Kemacetan bisa semakin parah dan merugikan masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan transportasi publik semestinya memberikan kemudahan bagi masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, perencanaan halte perlu memperhitungkan pola pergerakan bus, keselamatan pengguna jalan, serta kelancaran kendaraan lain yang melintasi kawasan tersebut.

&lt;b&gt;Anggaran Pemerintah Pusat Tetap Harus Dipertanggungjawabkan&lt;/b&gt;

Selain persoalan lokasi, Andri mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran dalam pembangunan halte BRT. Meskipun proyek tersebut tidak menggunakan APBD Kota Bandung, ia mengingatkan bahwa pendanaan pemerintah pusat juga bersumber dari pajak masyarakat.

Atas dasar itu, ia meminta agar setiap proyek infrastruktur publik disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan dan melalui perencanaan yang cermat.

Menurut Andri, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya dinilai dari rampungnya konstruksi atau tersedianya fasilitas fisik. Infrastruktur harus mampu meningkatkan kualitas layanan, menunjang mobilitas warga, dan memberikan manfaat tanpa menimbulkan masalah baru.

Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap penempatan halte yang menjadi sorotan, termasuk mempertimbangkan lokasi alternatif yang lebih sesuai dengan kondisi lalu lintas Bandung.

“Setiap proyek pembangunan infrastruktur harus direncanakan secara cermat, mempertimbangkan kebutuhan warga, dan memperhitungkan dampaknya terhadap mobilitas masyarakat. Jangan sampai warga Kota Bandung justru menjadi korban dari perencanaan yang tidak matang,” pungkas Andri.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/10/28/halte-brt-di-tengah-jalan-bandung-disorot-andri-gunawan-khawatir-kemacetan-makin-parah</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/10/andri-gunawan-08cb_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/10/28/halte-brt-di-tengah-jalan-bandung-disorot-andri-gunawan-khawatir-kemacetan-makin-parah</guid><category>Halte BRT Bandung</category><category>Kemacetan Kota Bandung</category><category>Halte BRT Cicadas</category><category>Andri Gunawan DPRD</category><category>Jalan Ahmad Yani Bandung</category></item><item><title>PKL dan Bangunan Liar di Bandung Ditertibkan, Erick Darmadjaya Minta Pemkot Tegakkan Aturan secara Adil dan Humanis</title><description>Pemerintah Kota Bandung menertibkan PKL dan bangunan liar. DPRD mengingatkan pentingnya penegakan aturan yang adil, transparan, dan humanis.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar di Kota Bandung perlu diiringi pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. 

Selain menegakkan aturan, pemerintah juga dituntut bersikap konsisten, transparan, dan mengedepankan pendekatan humanis.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya, B.Sc., M.K.P., saat menjadi narasumber dalam Talkshow OPSI yang disiarkan langsung dari Studio Radio PRFM, Bandung, Senin (26/10/2026).

Erick menilai, penataan ruang publik merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan kota yang tertib dan nyaman. Karena itu, regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2026, harus ditegakkan secara tegas.

Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan penataan kota tidak cukup hanya mengandalkan tindakan penertiban. 

Pemerintah harus mampu menjalankan kebijakan secara konsisten, sementara masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menjaga ketertiban lingkungan.

&quot;Kota Bandung ini adalah milik kita bersama. Pemerintah harus konsisten, transparan, dan adil dalam menegakkan aturan tanpa tebang pilih. Di sisi lain, masyarakat juga perlu menumbuhkan kesadaran diri untuk saling mendukung demi menciptakan kota yang indah dan tertib,&quot; katanya.

&lt;b&gt;Warga Diminta Waspadai Oknum yang Memanfaatkan Penertiban&lt;/b&gt;

Di tengah berlangsungnya penataan PKL dan bangunan liar, Erick turut mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang menawarkan keuntungan tertentu dengan memanfaatkan situasi tersebut.

Ia meminta warga meningkatkan kewaspadaan terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengambil keuntungan pribadi dari proses penertiban.

Menurutnya, upaya menciptakan ketertiban kota harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan perlu memiliki dasar hukum yang jelas serta dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

&lt;b&gt;DPRD Kawal Pelaksanaan Kebijakan Pemkot Bandung&lt;/b&gt;

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif, Komisi I DPRD Kota Bandung berkomitmen mengawal penerapan kebijakan Pemerintah Kota Bandung, termasuk pelaksanaan penertiban di lapangan.

Erick menegaskan, pengawasan diperlukan agar setiap tindakan yang dilakukan aparat sesuai dengan ketentuan hukum dan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan.

Penataan ruang publik diharapkan tidak hanya menghasilkan lingkungan yang lebih tertib, tetapi juga menghadirkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga.

Dengan konsistensi pemerintah, pengawasan yang berjalan efektif, serta dukungan masyarakat, upaya mengembalikan fungsi ruang publik di Kota Bandung diharapkan dapat terlaksana secara berkelanjutan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.***





</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/10/27/pkl-dan-bangunan-liar-di-bandung-ditertibkan-erick-darmadjaya-minta-pemkot-tegakkan-aturan-secara-adil-dan-humanis</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/10/erik-0d52_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/10/27/pkl-dan-bangunan-liar-di-bandung-ditertibkan-erick-darmadjaya-minta-pemkot-tegakkan-aturan-secara-adil-dan-humanis</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>aturan PKL Bandung</category><category>penertiban pkl</category></item><item><title> SMPN 48 Bandung, SMAN 21 Bandung, dan UPI Juarai Piala by.U 2026 Bandung Series</title><description>Telkomsel melalui by.U kembali menghadirkan Piala by.U 2026, turnamen futsal pelajar yang tahun ini tidak hanya menghadirkan kompetisi.</description><content>&lt;b&gt;RBCOM - &lt;/b&gt;Telkomsel melalui by.U kembali menghadirkan Piala by.U 2026, turnamen futsal pelajar terbesar di Indonesia yang tahun ini tidak hanya menghadirkan kompetisi, tetapi juga membuka peluang pendidikan dan jalur pengembangan menuju level profesional bagi talenta muda Indonesia.

Untuk pertama kalinya, Piala by.U menghadirkan kategori universitas serta kesempatan memperoleh Campus Scholarship Opportunity dan Club Professional Contract Opportunity melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan dan klub futsal profesional.

Piala by.U 2026 berlangsung di 16 kota/kabupaten, termasuk di Kota Bandung pada 23-25 Oktober 2026 di Gor C-Tra Arena, Kota Bandung. Sejumlah 32 tim berlaga pada Piala by.U 2026 Bandung Series terdiri atas 8 tim pada tingkat SMP/sederajat, 16 tim pada tingkat SMA/sederajat, dan 8 tim pada tingkat Universitas/sederajat.

Pertandingan babak final yang digelar pada Minggu 25 Oktober 2026 menobatkan tim SMP Negeri 48 Bandung, tim SMA Negeri 21 Bandung, dan tim Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai Juara Piala by.U 2026 Bandung Series.

Para juara Piala by.U 2026 Bandung Series selanjutnya akan berlaga di tingkat nasional pada Stage of Champions dengan para juara Piala by.U 2026 dari 16 kota pelaksanaan lainnya di Januari 2027. Para juara memperoleh uang pembinaan, sertifikat, dan medali di tingkat kota maupun nasional.

Selain sportivitas, kreativitas dan kekompakan suporter juga diapresiasi pada Piala by.U 2026 dan menobatkan suporter tim SMPN 48 Bandung, SMAN 27 Bandung, dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai Best Supporter pada Piala by.U 2026 Bandung Series.

General Manager Mobile Consumer Business Region Jawa Barat Telkomsel, Anandoz Bangsawan, mengucapkan selamat kepada seluruh tim yang berhasil meraih juara pada Piala by.U 2026 Bandung Series, semoga capaian ini dapat memacu seluruh tim untuk terus semangat mengejar ambisi menjadi pemain futsal profesional.

&quot;Kami juga mengapresiasi antusiasme dan sportivitas para universitas dan sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya atas dukungan dan partisipasi pada Piala by.U 2026 Bandung Series ini, termasuk total lebih dari 6.100 suporter yang silih berganti menampilkan kreativitas dan semangat yang luar biasa selama tiga hari pelaksanaan dalam mendukung tim favoritnya,” ujarnya.

Ajang yang telah berlangsung mulai September 2026 hingga Januari 2027 ini melibatkan total lebih dari 768 sekolah dan 64 kampus dari berbagai daerah di Indonesia.

Mengusung tema “Nyalakan Semangatmu, Tunjukkan Bisamu”, Piala by.U 2026 menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan passion di dunia futsal. Bagi by.U, futsal adalah wadah untuk menunjukkan potensi dan membuka peluang pengembangan diri. Turnamen ini merupakan bagian dari komitmen Telkomsel dalam mendukung perkembangan ekosistem olahraga nasional sekaligus menghadirkan panggung bagi talenta futsal muda Indonesia.

Sebagai pengembangan utama tahun ini, untuk pertama kalinya dibuka kategori Universitas. Piala by.U 2026 juga menghadirkan peluang pendidikan dan pengembangan karier melalui kolaborasi dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan STKIP Pasundan untuk peluang pendidikan bagi peserta terpilih, serta kerja sama dengan Unggul FC Malang yang membuka kesempatan pengembangan menuju level profesional.

Piala by.U 2026 akan memilih 14 pemain futsal terbaik melalui program Talent Scouting futsal terbesar di Indonesia untuk mengikuti Training Camp bersama Unggul FC Malang. Selain pengalaman bertanding di tingkat nasional, peserta juga berkesempatan memperoleh Campus Scholarship Opportunity dan Club Professional Contract Opportunity.

“Futsal adalah salah satu passion generasi muda. Karena itu, by.U hadir di ruang yang dekat dengan keseharian mereka. Kami ingin menghadirkan pengalaman yang membuka lebih banyak peluang bagi talenta muda untuk berkembang melalui jalur pendidikan dan pengembangan menuju level profesional. Bagi kami, mendukung perjalanan mereka bukan hanya tentang menghadirkan kompetisi, tetapi juga memahami apa yang mereka butuhkan untuk melangkah lebih jauh sebagai bagian dari upaya Melayani Sepenuh Hati,” jelas Anandoz.

Sebelumnya, Piala by.U 2025 berhasil melibatkan 1.080 sekolah dengan partisipasi sekitar 12 ribu atlet pelajar dan disaksikan oleh lebih dari 1 juta penonton online. Dari program Talent Scouting, 13 pemain berbakat mendapatkan kesempatan mengikuti training camp bersama Fafage Banua, Blacksteel Papua, dan Cosmo JNE.

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/10/26/smpn-48-bandung-sman-21-bandung-dan-upi-juarai-piala-byu-2026-bandung-series</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/10/piala-byu-2026-bandungseries-4jpg-7f22_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/10/26/smpn-48-bandung-sman-21-bandung-dan-upi-juarai-piala-byu-2026-bandung-series</guid><category>telkomsel</category></item><item><title>Kanker Payudara dan Serviks Bisa Tanpa Gejala, Agung Firmansyah Ajak Perempuan Bandung Periksa</title><description>Perempuan di Kota Bandung diimbau rutin melakukan deteksi dini kanker payudara dan serviks. Agung Firmansyah mengingatkan pentingnya pemeriksaan.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RBCOM - &lt;/b&gt;Pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu menjadi kebiasaan perempuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kanker payudara dan kanker serviks. 

Kedua penyakit tersebut bisa berkembang tanpa gejala yang mudah dikenali pada fase awal, sehingga deteksi dini menjadi langkah penting untuk mempercepat diagnosis dan menentukan penanganan yang sesuai.

Pesan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Bandung sekaligus Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hematologi Onkologi Medik, Dr. dr. Agung Firmansyah Sumantri, SpPD, KHOM, MMRS, FINASIM. 

Ia mengingatkan perempuan agar tidak menjadikan munculnya keluhan sebagai satu-satunya alasan untuk mendatangi fasilitas kesehatan.

Menurut Agung, menemukan kanker sedini mungkin dapat memperbesar peluang keberhasilan pengobatan. Meski demikian, hasil penanganan tetap dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk jenis kanker dan tingkat perkembangan penyakit ketika terdiagnosis.

“Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan diri. Kanker tidak selalu menimbulkan gejala pada tahap awal. Karena itu, pemeriksaan sejak dini sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih cepat dan pasien memperoleh penanganan yang sesuai,” ujar Agung.

Ia menjelaskan, kondisi tubuh yang terasa sehat belum tentu cukup untuk memastikan seseorang terbebas dari risiko penyakit. Tidak adanya rasa nyeri maupun keluhan tertentu juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pemeriksaan yang dianjurkan.

Karena itu, perempuan perlu meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan pribadi, mengenali kondisi tubuh, dan segera berkonsultasi apabila menemukan perubahan yang tidak biasa.

SADARI Bantu Kenali Perubahan pada Payudara

Salah satu upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap kanker payudara adalah melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau SADARI. Langkah ini dapat membantu perempuan mengenali perubahan yang perlu mendapat perhatian medis.

Beberapa tanda yang patut diwaspadai antara lain benjolan baru pada payudara, perubahan bentuk atau ukuran, kulit yang tampak tertarik, puting yang masuk ke dalam, serta keluarnya cairan berdarah dari puting.

Agung mengingatkan, temuan yang mencurigakan tidak selalu berarti kanker. Namun, perubahan tersebut tetap perlu diperiksa oleh tenaga kesehatan agar penyebabnya dapat diketahui dan ditangani secara tepat.

“Tidak semua benjolan berarti kanker. Namun, setiap perubahan yang mencurigakan perlu diperiksakan kepada tenaga kesehatan agar dapat dinilai dan ditindaklanjuti dengan tepat,” tuturnya.

Ia menegaskan, SADARI bukan pengganti pemeriksaan medis dan tidak dapat menjamin seseorang terbebas dari kanker. Pemeriksaan mandiri lebih berfungsi membantu mengenali perubahan pada tubuh sehingga seseorang dapat mengambil langkah berikutnya ketika menemukan tanda yang tidak biasa.

Adapun pemeriksaan klinis dan mamografi dapat menjadi pilihan sesuai usia, kondisi kesehatan, serta faktor risiko masing-masing perempuan. Konsultasi dengan tenaga kesehatan diperlukan untuk menentukan jenis pemeriksaan yang tepat.

Skrining Kanker Serviks dan Vaksin HPV Jangan Diabaikan

Perhatian terhadap kanker serviks atau kanker leher rahim juga perlu ditingkatkan. Agung mendorong perempuan memanfaatkan layanan skrining yang tersedia, termasuk pemeriksaan HPV DNA maupun metode lain sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dan program yang berlaku.

Selain skrining, vaksinasi HPV berperan penting dalam mengurangi risiko kanker serviks. Kedua upaya tersebut menjadi bagian dari langkah perlindungan kesehatan perempuan yang perlu dilakukan sesuai anjuran medis.

Agung menekankan, pemeriksaan untuk mendeteksi risiko penyakit tidak seharusnya baru dilakukan setelah muncul keluhan. Sebaliknya, apabila tanda mencurigakan sudah dirasakan, pemeriksaan perlu segera dilakukan tanpa menunda-nunda.

Usia muda dan tidak adanya riwayat kanker dalam keluarga bukan alasan untuk mengabaikan perubahan yang terjadi pada tubuh.

“Jangan menunggu muncul keluhan. Ketika ada perubahan yang tidak biasa, segera konsultasikan kepada tenaga kesehatan. Jangan pula merasa aman hanya karena masih muda atau tidak mempunyai riwayat kanker dalam keluarga,” tegasnya.

Puskesmas Bisa Menjadi Langkah Awal Deteksi Dini

Bagi perempuan di Kota Bandung yang ingin mengetahui langkah pemeriksaan, Agung menyarankan agar memanfaatkan puskesmas terdekat sebagai tempat awal berkonsultasi.

Menurutnya, puskesmas tidak hanya berfungsi memberikan pengobatan ketika seseorang sakit. Fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut juga berperan dalam memberikan edukasi, membantu mengenali faktor risiko, melakukan pemeriksaan awal sesuai layanan yang tersedia, serta memberikan informasi mengenai program deteksi dini.

Perempuan yang mengalami perubahan pada payudara, ingin mengetahui layanan skrining kanker serviks, atau membutuhkan informasi mengenai vaksinasi HPV dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan di puskesmas.

Dari hasil konsultasi tersebut, tenaga kesehatan dapat membantu menentukan pemeriksaan yang diperlukan, termasuk memberikan rujukan apabila membutuhkan pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut.

Agung memahami bahwa rasa malu, ketakutan terhadap hasil pemeriksaan, dan kekhawatiran mengenai biaya masih dapat menjadi penghambat bagi sebagian perempuan. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diatasi melalui edukasi dan kemudahan akses pelayanan.

“Jangan merasa malu dan jangan takut untuk memeriksakan diri. Langkah pertama bisa dimulai dengan datang ke puskesmas dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan mengenai pemeriksaan yang dibutuhkan,” katanya.

Ia mengajak masyarakat mencari informasi mengenai layanan yang tersedia sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, kekhawatiran bahwa pemeriksaan kanker selalu mahal atau rumit tidak serta-merta membuat seseorang mengurungkan niat untuk memeriksakan kesehatan.

Deteksi Dini Harus Diikuti Pelayanan yang Memadai

Agung menilai peningkatan kesadaran masyarakat perlu disertai kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan yang berkelanjutan. 

Ajakan untuk melakukan pemeriksaan harus dibarengi akses yang mudah, informasi prosedur yang jelas, serta tindak lanjut bagi pasien yang memperoleh hasil pemeriksaan mencurigakan.

Menurutnya, upaya deteksi dini tidak boleh berhenti setelah pemeriksaan awal selesai. Masyarakat juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan dan langkah medis berikutnya apabila ditemukan indikasi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Program kesehatan tidak cukup hanya mengajak masyarakat melakukan pemeriksaan. Kita juga harus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dan tindak lanjut yang baik setelah pemeriksaan dilakukan,” ungkapnya.

Selain peran pemerintah dan tenaga kesehatan, dukungan keluarga serta lingkungan sekitar juga dibutuhkan untuk membangun kebiasaan hidup sehat di kalangan perempuan.

Agung menyoroti kecenderungan sebagian perempuan yang lebih mengutamakan kebutuhan keluarga, mulai dari mengurus anak, pasangan, dan orang tua hingga menyelesaikan pekerjaan. Di tengah berbagai tanggung jawab tersebut, pemeriksaan kesehatan pribadi terkadang justru terabaikan.

Padahal, menjaga kesehatan diri merupakan bagian penting agar perempuan tetap dapat menjalankan aktivitas dan berkontribusi dalam keluarga maupun masyarakat.

Ubah Kebiasaan, Jangan Tunggu Sakit

Agung berharap perempuan di Kota Bandung mulai membangun pola pikir bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan bagian dari upaya menjaga diri, bukan hanya tindakan ketika penyakit sudah menimbulkan keluhan.

Ia mengajak masyarakat lebih mengenali kondisi tubuh, memperhatikan perubahan yang tidak biasa, mengikuti skrining sesuai anjuran tenaga kesehatan, serta memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.

Agung juga mengingatkan bahwa tidak semua kanker dapat dicegah dan pemeriksaan mandiri tidak mampu mendeteksi seluruh kasus. Namun, pencegahan, skrining yang tepat, dan pemeriksaan medis ketika muncul tanda mencurigakan dapat membantu mengurangi risiko serta mempercepat diagnosis.

“Jangan tunggu sakit, jangan abaikan perubahan pada tubuh, dan jangan takut untuk periksa. Deteksi dini bukan sekadar urusan kesehatan, tetapi merupakan ikhtiar untuk menyelamatkan kehidupan,” pungkasnya.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/10/26/kanker-payudara-dan-serviks-bisa-tanpa-gejala-agung-firmansyah-ajak-perempuan-bandung-periksa</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/10/dokter-agung-81c4_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/10/26/kanker-payudara-dan-serviks-bisa-tanpa-gejala-agung-firmansyah-ajak-perempuan-bandung-periksa</guid><category>Kanker payudara</category><category>Kanker serviks</category><category>Deteksi dini kanker</category><category>SADARI</category><category>Vaksin HPV</category></item><item><title>Aan Andi Purnama Dorong Perubahan Sistem Pengelolaan Sampah agar Bandung Tak Bergantung pada Sarimukti</title><description>DPRD Kota Bandung mendorong pemilahan sampah dari RT/RW, penguatan TPST RDF, dan kompos pit untuk mengejar target pengurangan sampah 100 persen pada 2029.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Upaya mengatasi persoalan sampah di Kota Bandung membutuhkan perubahan pola pengelolaan sejak dari rumah tangga. Pemilahan yang belum berjalan maksimal membuat sampah campuran masih mendominasi kiriman ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD Kota Bandung menyiapkan regulasi baru yang lebih menitikberatkan pada pengurangan sampah dari sumbernya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama, S.E., M.M.Inov., mengatakan bahwa pembenahan sistem pengelolaan sampah perlu dilakukan dari tingkat paling dasar, yakni lingkungan masyarakat.

“Karena itu, Pemkot bersama DPRD sedang menyusun Perda pengolahan sampah yang lebih berfokus pada upaya pengurangan sampah di hulu,” ungkap Aan.

Menurut Aan, langkah tersebut semakin penting karena daya tampung TPA Sarimukti terbatas. Tanpa pengurangan sampah sejak awal, Kota Bandung berisiko menghadapi persoalan penumpukan sampah ketika fasilitas pembuangan akhir tidak lagi mampu menampung kiriman.

Karena itu, sampah perlu dipilah dan diolah sebelum masuk ke sistem pembuangan akhir. Dengan cara tersebut, material yang masih bisa dimanfaatkan tidak langsung berakhir di TPA.

Aan menilai keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada keterlibatan masyarakat. Pengurus rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dan warga di lingkungan permukiman perlu mengambil bagian dalam pelaksanaan pemilahan maupun pengolahan sampah.

Rancangan peraturan daerah (Perda) yang sedang dibahas diharapkan dapat memperkuat peran masyarakat tersebut. Aan menyebut, pengaturan mengenai keterlibatan warga menjadi salah satu hal yang ingin didorong dalam regulasi baru.

“Ke depan, warga di tingkat RT dan RW harus ikut dilibatkan dalam pengolahan sampah. Dalam Perda sebelumnya, keterlibatan masyarakat belum diatur seperti yang sedang kita dorong sekarang,” tandasnya.

Target Pengurangan Sampah 100 Persen pada 2029

Penguatan pengelolaan sampah dari hulu juga berkaitan dengan target pengurangan sampah sebesar 100 persen pada 2029 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk mengejar sasaran tersebut, pemilahan sampah perlu dimulai dari rumah tangga dan diterapkan secara konsisten di lingkungan RT/RW. Sampah yang masih memiliki nilai guna selanjutnya dapat diproses melalui fasilitas pengolahan yang tersedia.

Kota Bandung juga mengandalkan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), serta penyediaan compost pit atau lubang kompos. Kedua fasilitas tersebut diharapkan membantu mengurangi jumlah sampah yang harus dikirim ke Sarimukti.

Melalui sistem itu, sampah yang berakhir di TPA ditargetkan hanya berupa residu atau material sisa yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.

“RPJMD menargetkan pengurangan sampah 100 persen pada 2029 melalui program pengurangan dari hulu. Prosesnya dimulai dari tingkat RT dan RW dengan pemilahan, kemudian sampah diolah di TPST menggunakan teknologi RDF dan didukung kompos pit. Dengan begitu, yang dibuang ke TPA nantinya tinggal residu,” jelasnya.

Aan berpandangan, penerapan sistem pengurangan sampah secara konsisten dapat menekan ketergantungan Kota Bandung terhadap TPA Sarimukti. 

Sebaliknya, jika pengolahan di tingkat hulu belum berjalan optimal, keterbatasan kapasitas TPA berpotensi kembali memicu persoalan sampah di sejumlah wilayah.

Ia mengingatkan bahwa penutupan TPA tanpa kesiapan fasilitas dan sistem pengolahan alternatif dapat berdampak pada penumpukan sampah di kawasan permukiman maupun titik-titik lain di kota.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, lanjut Aan, telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, termasuk pembangunan TPST berbasis RDF. Pemerintah juga telah menganggarkan penyediaan compost pit untuk mendukung pengurangan sampah organik.

“Kalau Sarimukti ditutup, dampaknya tentu bisa berupa penumpukan sampah kembali. DLH sudah mengantisipasi melalui pembangunan TPST dengan teknologi RDF, dan kita juga sudah menganggarkan penyediaan kompos pit untuk membantu mengurangi sampah,” ujarnya.

Perubahan Perilaku Warga Jadi Kunci

Meski pembangunan fasilitas pengolahan terus disiapkan, Aan menilai gerakan pemilahan sampah di tingkat masyarakat belum berlangsung secara masif. Kebiasaan memilah sampah dari rumah masih perlu diperkuat agar kebijakan pemerintah memberikan hasil yang nyata.

Menurutnya, penyelesaian persoalan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur dan program pemerintah. Kesadaran warga, dukungan pengurus lingkungan, serta pengawasan yang berkelanjutan juga diperlukan agar sistem pengelolaan dapat berjalan efektif.

Ia pun mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Pemilahan tidak boleh berhenti sebagai imbauan, tetapi harus menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Aan menegaskan, target pengurangan sampah 100 persen pada 2029 akan sulit diwujudkan jika pelaksanaan pemilahan di lapangan belum berjalan sesuai harapan.

“Harus diakui, saat ini semua elemen belum bergerak secara maksimal. Pemilahan sampah dari hulu juga belum mencapai target 100 persen. Karena itu, gerakan ini harus terus disuarakan dan digencarkan agar hasilnya benar-benar terlihat,” pungkasnya.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/10/25/aan-andi-purnama-dorong-perubahan-sistem-pengelolaan-sampah-agar-bandung-tak-bergantung-pada-sarimukti</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/10/aan-andipurnama-1707_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/10/25/aan-andi-purnama-dorong-perubahan-sistem-pengelolaan-sampah-agar-bandung-tak-bergantung-pada-sarimukti</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>TPA Sarimukti</category><category>Raperda Pengelolaan Sampah</category></item><item><title>Festival 76 Indonesia Adalah Kita di Bandung, Street Culture Tanamkan Mental Pantang Menyerah</title><description>Festival 76 Indonesia Adalah Kita di Bandung menghadirkan musik, skateboard, BMX, dan 100 komunitas untuk menanamkan semangat pantang menyerah.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Festival 76 Indonesia Adalah Kita menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat melalui perpaduan musik, seni, dan budaya jalanan atau street culture. 

&lt;img src=&quot;https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/10/liputan-iak-40x40-mm-b1f1_mid.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;

Digelar di Lapangan Pussenif, Bandung, Sabtu (24/10/2026), acara ini menjadi ruang bagi komunitas kreatif untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menyebarkan semangat pantang menyerah kepada generasi muda.

Atmosfer budaya jalanan langsung terasa sejak pengunjung memasuki area festival. Deretan sepeda BMX, aksi skateboard dan inline skate, hingga aktivitas live mural serta gaya busana street fashion mewarnai suasana acara.

Keseruan semakin bertambah dengan hadirnya berbagai rintangan berukuran besar, termasuk Giant Roller Coaster Obstacle dan Gladiator, yang menjadi arena unjuk kemampuan para pegiat BMX dan skateboard. Aktivitas komunitas tersebut menjadi salah satu daya tarik utama bagi pengunjung.

Marketing Manager Brand 76, Ronald Theo, mengatakan Festival 76 Indonesia Adalah Kita merupakan puncak dari rangkaian kegiatan yang telah dimulai sejak Februari melalui Road To 76 Heppiii Skate Day.

Setelah menyambangi Tangerang, Semarang, dan Surabaya, Bandung dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan acara puncak yang mempertemukan berbagai komunitas street culture.

“Ini adalah bentuk komitmen kita untuk generasi muda khususnya teman-teman street culture, untuk mereka punya rumah  dan wadah untuk berekspresi,” ujar Ronald kepada wartawan disela-sela acara,Sabtu (24/10/2026).

&lt;img src=&quot;https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/10/2rb76-5ca9_mid.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;

Menurut Ronald, street culture bukan sekadar aktivitas untuk menyalurkan hobi. Di balik setiap aksi dan keterampilan yang ditampilkan, terdapat nilai perjuangan yang dapat menjadi pelajaran bagi anak muda, terutama dalam menghadapi kegagalan.

Ia mencontohkan proses seorang skateboarder dalam menguasai trik baru. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga kemauan untuk terus mencoba setelah berulang kali mengalami kegagalan.

“Seorang skatter pernah berkata sama saya, untuk bisa berhasil dalam sebuah trik itu bukan tentang seberapa banyak kita jatuh rapi tentang seberapa banyak kita mau bangkit kembali untuk kita bisa berhasil.  Dan itulah yang mau kita tanamkan pada generasi muda saat ini. Untuk generasi muda Indonesia yang memiliki mental pantang menyerah. Mereka bisa belajar itu dari komunitas street culture,” bebernya.

Festival ini melibatkan sekitar 100 komunitas yang bergerak di berbagai bidang street culture. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat hubungan antarkomunitas sekaligus membuka kesempatan lebih luas untuk berekspresi dan menunjukkan potensi masing-masing.

Ronald mengungkapkan, respons masyarakat terhadap festival ini terbilang positif. Di Bandung, jumlah pengunjung diperkirakan mencapai 8.000 orang.

“Animonya sangat baik dan itu terlihat dari jumlah pengunjung yang memadati event di setiap kota. Di Bandung sendiri penontonya ada sekitar 8000 orang. Kita berharap ketika mereka datang, mereka bisa belajar tentang arti pantang menyerah itu dari komunitas street culture,” katanya.

&lt;b&gt;Musik dan Komunitas Jadi Satu Panggung&lt;/b&gt;

Selain aktivitas street culture, Festival 76 Indonesia Adalah Kita juga menghadirkan pertunjukan musik yang melibatkan sejumlah musisi dan band, di antaranya Superman Is Dead, Rebellion Rose, Rosemary, DT09, Kale, Sunday Eleven, serta sejumlah band lokal.

Perpaduan panggung musik dan arena aktivitas komunitas menjadi konsep utama festival. Para pegiat street culture mendapatkan ruang untuk menunjukkan keterampilan mereka, sementara pengunjung dapat menikmati hiburan musik dalam suasana kebersamaan.

Ronald menjelaskan, penyediaan berbagai obstacle menjadi bagian dari upaya memberikan panggung kepada komunitas agar kemampuan mereka dapat disaksikan lebih banyak orang.

“Kita sajikan obstacle buat teman-teman street culture beraktivitas dan itu jadi panggung mereka supaya siapapun yang datang bisa melihat spotlight-nya mereka.  Kemudian ada penampilan band-band papas atas dipanggung utama. Yang penting di event ini semua yang datang bisa merasakan semangat kebersamaan dan heppiiiness,” tegasnya.

Marketing Officer Brand 76, Yeconia Davy, menambahkan bahwa pemilihan Oktober sebagai waktu penyelenggaraan acara puncak juga berkaitan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober.

Menurutnya, semangat anak muda untuk menciptakan perubahan positif menjadi salah satu pesan yang ingin disampaikan melalui rangkaian kegiatan tersebut.

“Kita pilih bulan Oktober adalah lebih bertepatan dengan spirit semangatnya teman-teman di Hari Sumpah Pemuda tepatnya di tanggal 28 Oktober. Jadi, rangkaian acara ini kita memang pilih, kita khususkan di bulan Oktober dengan alasan itu. Semangatnya teman-teman yang masih muda, semangatnya masih muda, punya semangat untuk perubahan yang lebih baik untuk negara ini, kita pilih lah di bulan Oktober,” sebutnya.

&lt;img src=&quot;https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/10/3rb76-e283_mid.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;

&lt;b&gt;Rosemary: Festival Ini Jadi Ruang bagi Skater Muda&lt;/b&gt;

Apresiasi juga datang dari personel Rosemary yang telah dua tahun ikut meramaikan Festival 76 Indonesia Adalah Kita.

Vokalis Rosemary, Indra Gatot, menilai festival ini memiliki daya tarik tersendiri karena mampu mempertemukan berbagai komunitas street culture dalam satu acara. 

Menurutnya, penyelenggaraan dengan fasilitas obstacle berukuran besar menjadi sesuatu yang istimewa bagi para pegiat skateboard dan BMX.

“Komentarnya keren sekali karena jarang ya pagelaran melibatkan banyak komunitas, street culture, terus ada skateboard, ada BMX, ada inline. Terus dengan obstacle-obstacle yang big giant gitu, cukup besar,pertama ya di Indonesia. Karena si obstacle-nya pun belum pernah ada di Indonesia sebesar itu. Jadi Festival 76 Indonesia Adalah Kita ini sangat keren,” kata Gatot.

Sebagai pelaku skateboard, Indra Gatot juga melihat festival ini sebagai kesempatan bagi skater pemula untuk mengembangkan kemampuan. Mereka tidak hanya dapat mencoba berbagai fasilitas yang tersedia, tetapi juga berkesempatan bertemu dengan skateboarder profesional.

Interaksi tersebut dinilai penting untuk menambah pengalaman sekaligus membangun kepercayaan diri para skater muda agar terus berkembang.

“Jadi wadah gitu untuk teman-teman yang baru belajar main skateboard, akhirnya senang dan ikutan bersenang-senang. Seperti tagline acara ini Yang Penting Heppiii,” tutupnya.***

&lt;iframe width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/Vlm8fE1TiUQ?si=W_gmQCnrc3mkiqGS&quot; title=&quot;YouTube video player&quot; frameborder=&quot;0&quot; allow=&quot;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share&quot; referrerpolicy=&quot;strict-origin-when-cross-origin&quot; allowfullscreen=&quot;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/10/25/festival-76-indonesia-adalah-kita-di-bandung-street-culture-tanamkan-mental-pantang-menyerah</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/10/1rb76-ed7e_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/10/25/festival-76-indonesia-adalah-kita-di-bandung-street-culture-tanamkan-mental-pantang-menyerah</guid><category>Festival 76 Indonesia Adalah Kita</category><category>Street culture Bandung</category><category>Komunitas skateboard Bandung</category></item><item><title>Warga Miskin Kehilangan Bansos Usai Desil Berubah, Om Ulan Desak Pemerintah Evaluasi Data</title><description>Perubahan desil bansos membuat warga miskin kehilangan bantuan. Om Ulan mendesak pemerintah pusat mengevaluasi data dan melakukan verifikasi ulang.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Perubahan kategori desil dalam pendataan penerima bantuan sosial (bansos) memicu keresahan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. 

Sejumlah warga yang sebelumnya tercatat dalam Desil 1 hingga Desil 4 kini masuk kategori Desil 6 ke atas. Perubahan tersebut berdampak pada terhentinya bantuan yang selama ini mereka terima, meskipun kondisi ekonomi keluarga belum menunjukkan perbaikan.

Persoalan ini menjadi perhatian anggota Komisi I DPRD Kota Bandung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mochammad Ulan Surlan, S.Tr.Akun, yang akrab disapa Om Ulan. Ia mengaku menerima banyak aduan dari warga yang mempertanyakan perubahan status desil karena berpengaruh langsung terhadap akses mereka terhadap program perlindungan sosial.

Menurut Om Ulan, perubahan kategori tersebut membuat masyarakat kebingungan lantaran bantuan yang sebelumnya menjadi penopang kebutuhan sehari-hari mendadak tidak lagi diterima. Ia menilai, kondisi ekonomi warga perlu menjadi pertimbangan utama dalam mengevaluasi ketepatan data penerima bantuan.

“Keluhan yang kami terima banyak pisan. Ada warga yang sebelumnya masuk Desil 1 sampai Desil 4, sekarang berubah menjadi Desil 6 ke atas. Akibatnya, bantuan yang biasa mereka terima tiba-tiba hilang, padahal kondisi ekonominya masih sulit,” ungkap Om Ulan.

Ia mengingatkan bahwa persoalan desil tidak semestinya dipandang hanya sebagai urusan administrasi. Ketepatan pengelompokan masyarakat turut menentukan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pokok, membiayai pendidikan anak, serta mempertahankan keberlangsungan hidup di tengah keterbatasan ekonomi.

&lt;b&gt;Tukang Ojek hingga Mahasiswa Terdampak&lt;/b&gt;

Om Ulan menyebut, laporan yang diterimanya berasal dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pekerja informal, buruh harian lepas, lansia, janda, hingga mahasiswa. Salah satu kasus yang disorotinya adalah pengemudi ojek pangkalan yang kehilangan bantuan setelah status desilnya berubah menjadi kategori di atas Desil 5.

Padahal, pengemudi tersebut tinggal di rumah kontrakan dan mengandalkan penghasilan yang tidak menentu untuk memenuhi kebutuhan istri serta dua anaknya yang masih bersekolah. Situasi itu dinilai menunjukkan pentingnya pemeriksaan langsung terhadap kondisi keluarga sebelum menetapkan perubahan status penerima bantuan.

“Bagaimana mungkin seorang tukang ojek yang tinggal di rumah kontrakan, dengan penghasilan yang pas-pasan untuk menghidupi istri dan dua anak yang masih sekolah, tiba-tiba tidak lagi mendapatkan bantuan? Penghasilannya saja belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Dampak perubahan desil juga dirasakan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Om Ulan menerima laporan mengenai mahasiswa yang sebelumnya memenuhi persyaratan ekonomi untuk mengakses bantuan pendidikan, tetapi kini terancam kehilangan dukungan biaya kuliah akibat perubahan kategori kesejahteraan keluarganya.

“Kasihan, mereka sudah senang karena bisa kuliah melalui jalur untuk masyarakat kurang mampu. Namun, ketika desilnya berubah, bantuan dicabut dan mereka harus membayar biaya pendidikan sendiri. Kalau keluarganya tidak mampu, bagaimana mereka bisa melanjutkan kuliah?” kata Om Ulan.

Ia menilai, persoalan tersebut perlu ditangani secara serius agar perubahan data tidak menghambat kesempatan generasi muda dari keluarga prasejahtera untuk menempuh pendidikan tinggi. Menurutnya, proses pemutakhiran data harus mampu menggambarkan keadaan ekonomi masyarakat secara faktual.

&lt;b&gt;Pinjol dan Cicilan Kendaraan Ikut Disorot&lt;/b&gt;

Selain perubahan kategori desil, Om Ulan mempertanyakan laporan warga yang kehilangan bantuan setelah terdeteksi memiliki keterkaitan dengan pinjaman online (pinjol). Salah satu aduan yang diterimanya berasal dari seorang janda kurang mampu tanpa penghasilan tetap yang mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman, bahkan tidak memahami cara menggunakan layanan pinjol.

Ia juga menerima keluhan dari warga yang pernah memanfaatkan pinjaman online untuk menopang modal usaha, tetapi kemudian menghadapi persoalan karena bantuan sosial yang sebelumnya diterima tidak lagi diberikan. Om Ulan meminta agar keterkaitan dengan pinjaman tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi seseorang sudah membaik.

“Jangan sampai warga yang sedang kesulitan ekonomi justru semakin terbebani. Ada yang terpaksa meminjam uang untuk modal usaha, tetapi setelah itu bantuan sosialnya malah hilang. Kondisi seperti ini harus ditelusuri, jangan langsung menyimpulkan seseorang sudah mampu hanya karena terdeteksi memiliki pinjaman,” tegasnya.

Persoalan serupa, lanjut Om Ulan, muncul pada warga yang memiliki kendaraan melalui skema kredit. Ia menyebut ada pengaduan mengenai penerima bantuan yang kehilangan akses setelah teridentifikasi mempunyai cicilan sepeda motor, meskipun kendaraan tersebut digunakan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari.

Menurutnya, kepemilikan kendaraan secara kredit tidak serta-merta membuktikan bahwa seseorang memiliki kemampuan finansial yang memadai. Bagi sebagian pekerja sektor informal, sepeda motor justru menjadi sarana utama untuk memperoleh penghasilan. Karena itu, indikator penilaian kesejahteraan perlu diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan keseluruhan kondisi keluarga.

&lt;b&gt;Om Ulan Minta Pemerintah Pusat Buka Mekanisme Penilaian&lt;/b&gt;

Om Ulan menjelaskan bahwa penetapan desil berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat mengubah kategori tersebut secara langsung, tetapi dapat membantu memverifikasi kondisi masyarakat dan mengusulkan perbaikan data melalui prosedur yang berlaku.

Keterbatasan kewenangan itu membuat pemerintah daerah maupun anggota legislatif tidak bisa serta-merta mengembalikan status desil warga. Meski demikian, Om Ulan menyatakan akan mendorong dinas terkait bersama aparat kewilayahan di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memeriksa laporan masyarakat yang terdampak.

“Sebagai wakil rakyat, yang bisa kami lakukan adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui dinas terkait dan aparat kewilayahan. Warga yang benar-benar membutuhkan bantuan harus diverifikasi kembali, kemudian diusulkan kepada pemerintah pusat agar perubahan desilnya sesuai dengan kondisi ekonomi mereka,” jelasnya.

Ia juga meminta pemerintah pusat memberikan penjelasan terbuka mengenai indikator penilaian, mekanisme pemutakhiran data, serta faktor yang menyebabkan status kesejahteraan warga berubah. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas agar memahami alasan bantuan mereka dihentikan dan mengetahui prosedur untuk mengajukan koreksi apabila data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Masyarakat tentu kaget ketika bantuan yang selama ini diterima tiba-tiba hilang. Mereka tidak tahu apa penyebabnya, apa indikatornya, dan bagaimana proses penilaiannya. Karena itu, pemerintah pusat harus memberikan penjelasan yang terang kepada masyarakat,” katanya.

&lt;b&gt;Verifikasi Ulang Dinilai Mendesak&lt;/b&gt;

Om Ulan mendesak pemerintah pusat mengevaluasi data penerima bansos, terutama warga yang mengalami perubahan desil meskipun masih menghadapi kesulitan ekonomi. Ia menegaskan, pemutakhiran data semestinya tidak berhenti pada perubahan angka atau kategori, tetapi harus memastikan bantuan tersalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria program.

Di sisi lain, ia mengakui belum menemukan secara langsung kasus warga yang dinilainya mampu tetapi masih berada dalam Desil 1 hingga Desil 4 dan menerima bantuan berdasarkan kategori tersebut. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya penerima yang kondisi ekonominya sudah membaik sehingga perlu diperiksa kembali. Evaluasi, menurutnya, harus mencakup warga yang kehilangan bantuan maupun penerima yang mungkin sudah tidak memenuhi persyaratan.

“Harapan saya, pemerintah pusat segera melakukan verifikasi ulang. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar miskin justru keluar dari kelompok penerima bantuan. Sebaliknya, kalau memang ada warga yang sudah mampu tetapi masih menerima bantuan, itu juga harus diperiksa,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat kewilayahan memperkuat koordinasi agar proses pemeriksaan dan pengusulan koreksi data berjalan efektif. Ketepatan pendataan, transparansi penilaian, dan verifikasi berdasarkan kondisi lapangan dinilai penting untuk menjaga keadilan dalam penyaluran program perlindungan sosial.

“Yang terpenting, masyarakat yang memang membutuhkan jangan sampai kehilangan bantuan hanya karena data yang tidak sesuai. Pendataan harus benar-benar menggambarkan kondisi warga di lapangan,” pungkasnya.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/10/24/warga-miskin-kehilangan-bansos-usai-desil-berubah-om-ulan-desak-pemerintah-evaluasi-data</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/10/om-ulan-f392_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/10/24/warga-miskin-kehilangan-bansos-usai-desil-berubah-om-ulan-desak-pemerintah-evaluasi-data</guid><category>DPRD Kota Bandung</category><category>Bansos Kota Bandung</category><category>Perubahan desil bansos</category><category>Data penerima bansos</category></item><item><title>Wacana Siswa Tak Otomatis Naik Kelas Disorot DPRD Kota Bandung, Ini Catatan Pentingnya</title><description>DPRD Kota Bandung menyoroti wacana siswa tak otomatis naik kelas mulai 2027. Kesiapan sekolah, guru, dan orang tua menjadi perhatian utama.</description><content>&lt;b&gt;RAGAM RB - &lt;/b&gt;Rencana penerapan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027 menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Bandung. 

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab peserta didik, tetapi pelaksanaannya perlu didukung kesiapan sekolah, kompetensi guru, serta keterlibatan orang tua.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., berpandangan bahwa kebijakan tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pendidikan, bukan sekadar mekanisme untuk menentukan apakah seorang siswa berhak melanjutkan ke tingkat berikutnya.

Menurutnya, keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Siswa perlu memiliki kemauan untuk belajar, guru harus memberikan pendampingan secara optimal, sedangkan orang tua berperan mengawasi dan mendukung perkembangan anak.

Iman menegaskan, sekolah juga harus mampu mengidentifikasi kemampuan setiap peserta didik agar pendekatan pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Ia memahami bahwa orang tua tentu berharap anaknya dapat menyelesaikan pendidikan tanpa harus mengulang kelas. Namun, proses pendidikan tidak selalu berjalan mulus karena setiap anak memiliki kemampuan berbeda, sementara sekolah juga menghadapi tantangan keterbatasan tenaga pendidik dan jumlah murid yang tidak sedikit.

Kondisi ruang kelas yang dipenuhi banyak siswa, misalnya, dapat menyulitkan guru memberikan perhatian secara individual. Akibatnya, peserta didik yang membutuhkan pendampingan lebih intensif berisiko tidak memperoleh dukungan yang memadai.

“Harapannya, tidak ada anak yang tidak punya potensi. Semua juga bisa dididik di sekolah yang tepat,” ungkapnya.

&lt;b&gt;Kenaikan Kelas Tak Hanya Ditentukan Nilai Akademik&lt;/b&gt;

Iman menjelaskan, penilaian kenaikan kelas di sekolah reguler tidak seharusnya hanya bertumpu pada pencapaian nilai akademik. Ada sejumlah aspek lain yang perlu menjadi pertimbangan, termasuk kehadiran, etika, akhlak, perilaku, dan perkembangan kompetensi pembelajaran.

Aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari proses pendidikan untuk membentuk karakter, kedisiplinan, serta tanggung jawab peserta didik.

Karena itu, penerapan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas harus disertai upaya membangun lingkungan belajar yang mendukung. Siswa perlu mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesulitan belajarnya sebelum keputusan akhir diambil.

Iman menilai, kolaborasi antara anak, guru, dan keluarga menjadi faktor penting untuk menghadapi berbagai persoalan dalam proses pendidikan.

Perhatian lebih juga diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Kelompok ini membutuhkan metode pembelajaran dan pendampingan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing, terlebih Kota Bandung telah menerapkan pendidikan inklusif.

Menurut Iman, penerapan pendidikan inklusif harus diikuti kesiapan sumber daya manusia di sekolah, baik negeri maupun swasta. Tanpa tenaga pendidik yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, peserta didik berkebutuhan khusus berisiko tidak memperoleh layanan pendidikan secara optimal.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi sekolah-sekolah, terutama pemerintah. Baik sekolah negeri maupun swasta, sumber daya manusianya harus disiapkan secara khusus. Kalau tidak, anak-anak bisa teu kageroh atau tidak terurus dengan baik,” ujarnya.

&lt;b&gt;Kesenjangan Fasilitas dan Tenaga Pengajar Perlu Dievaluasi&lt;/b&gt;

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah perbedaan dukungan tenaga pendidik antara sekolah negeri dan sejumlah sekolah swasta.

Iman menyebut, beberapa sekolah swasta atau sekolah unggulan mempunyai tenaga pendamping tambahan yang membantu guru dalam proses pembelajaran. Dukungan tersebut dinilai bermanfaat, khususnya bagi siswa kelas I dan II sekolah dasar yang masih membutuhkan perhatian lebih intensif.

Dalam praktiknya, terdapat sekolah yang menempatkan dua tenaga pengajar dalam satu kelas sehingga kebutuhan belajar siswa dapat ditangani dengan lebih baik.

Sementara itu, guru kelas di sekolah negeri umumnya memegang tanggung jawab terhadap sebagian besar mata pelajaran. Tenaga pengajar khusus biasanya tersedia untuk bidang tertentu, seperti pendidikan jasmani, agama, dan seni.

Adapun di tingkat sekolah menengah pertama (SMP), pembelajaran dilaksanakan oleh guru yang mengampu mata pelajaran sesuai bidang keahliannya.

Perbedaan kapasitas tersebut, menurut Iman, perlu menjadi bahan evaluasi sebelum kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas diterapkan. Jangan sampai siswa dituntut memenuhi standar pembelajaran tertentu, tetapi sekolah belum mempunyai fasilitas dan tenaga pendidik yang cukup untuk membantu mereka mencapainya.

&lt;b&gt;Orang Tua Diminta Tidak Menunggu hingga Akhir Tahun Ajaran&lt;/b&gt;

Selain kesiapan sekolah, keterlibatan keluarga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Iman mengingatkan orang tua agar memantau perkembangan pendidikan anak secara berkala dan tidak menunggu hingga mendekati pembagian rapor untuk mengetahui adanya masalah belajar.

“Saya melihat pekerjaan rumahnya juga jelas. Bagi orang tua, jangan sampai baru sadar ketika sudah di akhir dan anak tidak naik kelas. Harus dipastikan anaknya pergi ke sekolah,” tuturnya.

Ia menilai, komunikasi yang rutin antara pihak sekolah dan keluarga dapat membantu mendeteksi kesulitan belajar sejak dini.

Sekolah perlu menyampaikan perkembangan akademik maupun persoalan yang dihadapi siswa secara terbuka. Dengan demikian, orang tua mempunyai kesempatan untuk mengambil langkah pendampingan sebelum kesulitan tersebut semakin besar.

Upaya yang bisa dilakukan antara lain memberikan tambahan waktu belajar di rumah, mengikuti program pendampingan, serta berkoordinasi dengan guru untuk menentukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Iman menegaskan, masalah pembelajaran yang diketahui lebih awal akan lebih mudah ditangani dibandingkan persoalan yang baru terungkap menjelang akhir tahun ajaran.

Karena itu, persiapan kebijakan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan menyeluruh sejak jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), hingga sekolah dasar (SD).

“Dinas Pendidikan dan seluruh satuan pendidikan perlu mempersiapkan penerapan kebijakan tersebut secara menyeluruh, dimulai sejak jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), hingga sekolah dasar (SD),” ujarnya.

Pada tahap awal pendidikan, sekolah perlu mengenali kemampuan, potensi, serta kebutuhan belajar anak melalui pengamatan dan asesmen yang tepat. Hasilnya dapat menjadi dasar untuk menentukan metode pembelajaran dan bentuk pendampingan yang diperlukan sebelum siswa memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

&lt;b&gt;Perlu Dukungan Psikolog dan Tenaga Bimbingan Konseling&lt;/b&gt;

Iman juga menyoroti pentingnya ketersediaan tenaga bimbingan dan konseling (BK), psikolog, serta program peningkatan kompetensi guru untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurutnya, kesiapan tenaga profesional diperlukan agar sekolah mampu memahami berbagai hambatan yang dialami siswa, termasuk kesulitan akademik maupun kebutuhan pendampingan khusus.

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa sosialisasi mengenai kebijakan ini dilakukan secara jelas kepada sekolah, siswa, dan orang tua. Pemahaman bersama mengenai tujuan, mekanisme, serta konsekuensinya dinilai penting agar kebijakan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Iman menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut, dengan catatan harus ada pembenahan sistem pendidikan sebelum pelaksanaannya dilakukan.

“Saya mendukung kebijakan ini, tetapi harus dibarengi dengan pembenahan-pembenahan,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas tidak dapat dibebankan hanya kepada peserta didik. 

Pemerintah harus menyiapkan sistem dan sumber daya pendukung, sekolah wajib memastikan proses pembelajaran berjalan baik, sedangkan guru perlu memberikan pendampingan sesuai kebutuhan setiap anak.

Orang tua juga mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi perkembangan pendidikan dan membangun kebiasaan belajar di rumah.***

</content><link>https://republikbobotoh.com/2026/10/23/wacana-siswa-tak-otomatis-naik-kelas-disorot-dprd-kota-bandung-ini-catatan-pentingnya</link><enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://republikbobotoh.com/assets/uploads/2026/10/imam-f0a8_mid.jpg"/><guid>https://republikbobotoh.com/2026/10/23/wacana-siswa-tak-otomatis-naik-kelas-disorot-dprd-kota-bandung-ini-catatan-pentingnya</guid><category> Persib</category><category>DPRD Kota Bandung</category><category>aturan kenaikan kelas</category><category>siswa tidak naik kelas</category><category>kebijakan pendidikan 2027</category></item></channel></rss>