DPRD Kota Bandung Soroti Penanganan Banjir, Minta Pemkot Tak Lagi Bergerak Saat Hujan Datang

DPRD Kota Bandung Soroti Penanganan Banjir, Minta Pemkot Tak Lagi Bergerak Saat Hujan Datang Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setyawan menjadi narasumber talk show OPSI, di Studio PRFM Bandung, Senin, 5 Oktober 2026. (Helmi/Humpro DPRD Kota Bandung)

RAGAM RBCOM - Persoalan banjir masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Bandung, terutama ketika intensitas hujan meningkat.

Disadur melalui laman resmi DPR Kota Bandung, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setyawan, meminta penanganannya tidak hanya dilakukan ketika banjir sudah terjadi.

Menurut Agus, Bandung membutuhkan strategi jangka panjang yang mampu mengatasi persoalan dari hulu hingga hilir.

Penanganan drainase saja dinilai belum cukup karena banjir juga berkaitan dengan tata ruang dan perubahan fungsi lahan.

Agus menyampaikan pandangannya dalam talk show OPSI bertajuk “Baliho Tumbang hingga Banjir Mengintai, Seberapa Siap Bandung Hadapi Musim Hujan?” di Studio PRFM Bandung, Senin, 5 Oktober 2026.

Yuk gabung channel whatsapp REPUBLIKBOBOTOH.COM untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Persib, Bobotoh, Liga 1, dan ragam berita menarik lainnya seputar Bandung Raya. Klik di sini (JOIN)


Bandung Utara Jadi Sorotan

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah kondisi kawasan Bandung Utara. Wilayah tersebut memiliki peran penting sebagai kawasan resapan, tetapi perkembangan pembangunan dinilai dapat memengaruhi kemampuan lingkungan dalam menahan limpasan air.

“Pembangunan ini banyak yang alih fungsi lahan dan sebagainya yang tidak sesuai dengan tata ruang RTRW kita. Contohnya resapan, sumber utama itu di Bandung Utara,” katanya.

Agus menilai persoalan di kawasan Bandung Utara tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemkot Bandung. Sebab, kawasan tersebut terhubung dengan sejumlah daerah lain, seperti Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, hingga Kabupaten Sumedang.

Perubahan fungsi lahan di kawasan hulu berpotensi membuat debit air yang mengarah ke wilayah perkotaan semakin besar saat hujan deras. Akibatnya, sungai, tanggul, dan jaringan drainase Bandung mendapat tekanan lebih tinggi.

Bandung Dinilai Belum Punya Rencana Induk Drainase

Agus juga mengungkapkan satu persoalan mendasar dalam pengelolaan banjir, yakni belum adanya rencana induk drainase Kota Bandung yang dapat menjadi pedoman penanganan secara menyeluruh.

“Intinya Kota Bandung belum punya rencana induk drainase. Dari alokasi air dari utara ke selatan hingga ke kabupaten, batas tol, itu harus dioperasikan seperti apa, kemudian kolaborasi dengan Kabupaten Bandung,” katanya.

Menurutnya, dokumen tersebut penting agar pengelolaan aliran air tidak berhenti pada batas administratif satu wilayah. Perencanaan harus memperhitungkan jalur air sejak kawasan hulu hingga daerah hilir.

“Tidak bisa diselesaikan satu daerah semua,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong kerja sama yang lebih kuat antara Pemkot Bandung, Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bandung, Pemkab Bandung Barat, serta pemerintah daerah lain yang berkaitan dengan sistem aliran air.

Kanal Selatan Bisa Jadi Alternatif

Di sisi lain, Agus menilai pembenahan infrastruktur tetap harus dilakukan. Sungai, drainase, sodetan, dan berbagai sarana pengendali banjir membutuhkan perawatan sekaligus perencanaan jangka panjang.

Ia juga kembali menyinggung rencana pembangunan kanal selatan yang pernah muncul sekitar 2013. Menurutnya, konsep tersebut dapat dikaji kembali sebagai salah satu alternatif pengendalian aliran air.

Bahkan, apabila direalisasikan dengan konsep yang tepat, kanal tersebut dinilai berpotensi memiliki fungsi tambahan sebagai ruang publik maupun destinasi wisata.

Jangan Hanya Bergerak Saat Musim Hujan

Agus mengingatkan agar penanganan banjir tidak menjadi agenda musiman. Pengerukan sedimentasi dan pembersihan drainase memang diperlukan, tetapi langkah tersebut tidak cukup jika akar persoalan tata ruang dan pengelolaan air tidak dibenahi.

“Tidak menyelesaikan secara insidental, tapi betul-betul komprehensif,” ujarnya.

Menghadapi musim hujan, ia meminta pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan. Kolaborasi lintas wilayah dan keterlibatan warga dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir maupun dampak lain yang muncul akibat cuaca ekstrem.***

Follow Berita Republik Bobotoh di Google News

Penulis: Tim Republik Bobotoh | Editor: Daddy

Memuat Terkini...