Kebocoran Air Tirtawening Tembus 50 Persen, DPRD Kota Bandung Desak Pembenahan Besar-besaran

Kebocoran Air Tirtawening Tembus 50 Persen, DPRD Kota Bandung Desak Pembenahan Besar-besaran Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto W, S.T., M.PMat. (Ist)

RAGAM RB - Perumda Tirtawening Kota Bandung didorong melakukan reformasi menyeluruh untuk memperbaiki kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Pembaruan jaringan perpipaan, penurunan angka kehilangan air, perluasan jangkauan pelanggan, hingga evaluasi beban operasional menjadi sejumlah agenda yang dinilai perlu segera direalisasikan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto W, S.T., M.PMat, menilai persoalan yang membelit perusahaan daerah penyedia air minum tersebut tidak bisa diselesaikan hanya melalui perbaikan infrastruktur. Pembenahan juga harus menyentuh tata kelola perusahaan, manajemen sumber daya manusia (SDM), serta perencanaan investasi jangka panjang.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi jaringan perpipaan yang sudah berusia tua. Infrastruktur tersebut dinilai berpotensi memicu kebocoran sehingga distribusi air kepada pelanggan belum berjalan optimal.

Eko mengungkapkan, tingkat kehilangan air di Perumda Tirtawening masih berada di atas 50 persen. Situasi ini membutuhkan evaluasi menyeluruh, mulai dari proses produksi, penyaluran air, hingga sistem pencatatan pemakaian pelanggan.

Yuk gabung channel whatsapp REPUBLIKBOBOTOH.COM untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Persib, Bobotoh, Liga 1, dan ragam berita menarik lainnya seputar Bandung Raya. Klik di sini (JOIN)


Tingginya kehilangan air tidak hanya berdampak pada efektivitas distribusi, tetapi juga berisiko menekan pendapatan perusahaan. Apabila terus dibiarkan, kondisi tersebut dapat mempersempit kemampuan Tirtawening dalam membiayai pembaruan infrastruktur dan meningkatkan mutu pelayanan.

Karena itu, Eko mendorong modernisasi jaringan serta penggunaan teknologi untuk mendeteksi kebocoran dan memperbaiki sistem pengukuran air. Langkah tersebut dinilai penting agar air yang diproduksi dapat tersalurkan secara lebih efektif kepada masyarakat.

Cakupan Pelayanan Baru Menjangkau 38 Persen Warga

Selain masalah kebocoran, keterbatasan jangkauan pelayanan juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Berdasarkan laporan yang diterimanya, Eko menyebut jumlah pelanggan Perumda Tirtawening saat ini berada di kisaran 171 ribu sambungan, dengan cakupan pelayanan sekitar 38 persen masyarakat.

Angka tersebut menunjukkan masih adanya ruang besar untuk memperluas akses air bersih di Kota Bandung. Eko meminta direksi menyusun program pengembangan jaringan yang disertai sasaran terukur dan evaluasi berkala.

Ia mengusulkan peningkatan cakupan pelayanan sebesar dua persen setiap tahun. Target tersebut, menurutnya, perlu didukung perencanaan yang realistis, kesiapan infrastruktur, serta ketersediaan sumber air baku yang mencukupi.

Persoalan sumber air baku turut menjadi perhatian. Eko meminta perusahaan tidak hanya bergantung pada pasokan air dari Indonesia Power, tetapi juga mengkaji peluang pengembangan sumber air alternatif.

Salah satu opsi yang disorot adalah pemanfaatan mata air di kawasan hulu. Menurut Eko, langkah tersebut berpotensi memperkuat kapasitas produksi sekaligus mendukung perlindungan kawasan resapan.

“Perumda Tirtawening harus membeli lahan sumber mata air yang masih banyak dimiliki.masyarakat. Pengembangan sumber air baku selain menambah kapasitas produksi juga perlindungan kawasan resapan air,” ujar Eko.

BOPO 91 Persen, Beban Pegawai Diminta Dikaji

Di sisi keuangan, Eko menyoroti rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) Perumda Tirtawening yang disebut mencapai sekitar 91 persen.

Menurutnya, besarnya rasio tersebut perlu menjadi dasar untuk mengevaluasi struktur pengeluaran perusahaan. Pengendalian biaya diperlukan agar tersedia ruang keuangan yang lebih memadai untuk membiayai investasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

Ia juga meminta manajemen melakukan kajian terhadap beban pegawai. Evaluasi itu harus didasarkan pada kebutuhan organisasi, produktivitas, serta kemampuan keuangan perusahaan, bukan keputusan yang diambil tanpa perhitungan.

“Biaya operasional terlalu besar. Harus ada kajian beban pegawai. Kalau hasil kajiannya menunjukkan perlu perampingan, ya harus disampaikan secara terbuka dan berdasarkan kajian,” katanya.

Eko turut mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan daerah. Menurutnya, penentuan pejabat di tingkat direksi maupun manajemen harus mengutamakan kompetensi dan rekam jejak, bukan kedekatan politik.

“Perumda harus mencari orang yang profesional, bukan berdasarkan kepentingan politik,” tuturnya.

Ia menilai kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembenahan perusahaan. Pengelola yang profesional diharapkan mampu mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan operasional, kondisi keuangan, dan target pelayanan yang telah ditetapkan.

Pembenahan Harus Terintegrasi

Eko menegaskan, persoalan di Perumda Tirtawening tidak bisa ditangani secara terpisah. Kehilangan air yang tinggi berpotensi mengurangi efektivitas distribusi sekaligus pendapatan, sementara beban operasional yang besar dapat membatasi kemampuan perusahaan dalam memperbarui infrastruktur.

Oleh sebab itu, ia mendorong reformasi yang mencakup pembaruan jaringan perpipaan, peningkatan akurasi pengukuran air, pengembangan sumber air baku, efisiensi organisasi, serta penguatan kompetensi pegawai.

Dukungan pemerintah daerah juga dinilai diperlukan, terutama untuk memastikan kebutuhan pembiayaan infrastruktur dapat dipenuhi. Tanpa investasi yang memadai, upaya menekan kebocoran dan memperluas jangkauan pelayanan berisiko tidak berjalan sesuai rencana.

Eko meminta direksi menyusun peta jalan pembenahan yang memuat tahapan pelaksanaan, target kinerja, kebutuhan anggaran, dan indikator keberhasilan. Evaluasi secara berkala diperlukan agar perkembangan program dapat diukur secara objektif dan penggunaan anggaran berfokus pada kebutuhan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Kalau ingin pelayanan air bersih meningkat, infrastrukturnya harus dibenahi, manajemennya harus sehat, dan orang-orang yang mengelolanya harus profesional. Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan yang sama,” pungkasnya.***

Follow Berita Republik Bobotoh di Google News

Penulis: Tim Republik Bobotoh | Editor: Daddy

Memuat Terkini...