Pandangan Umum Fraksi PSI bagi 4 Raperda Baru Usulan Wali Kota. (Humas DPRD)
RAGAM RB - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung menyampaikan sejumlah masukan terhadap empat rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan Wali Kota Bandung. Berbagai catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis, 15 Oktober 2026.
Empat rancangan regulasi yang menjadi perhatian meliputi penyelenggaraan rumah susun, pengelolaan barang milik daerah, pengarusutamaan gender, serta penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., bersama H. Toni Wijaya, S.E., S.H. Agenda tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, anggota DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan kewilayahan.
Dalam penyampaian pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menekankan bahwa setiap regulasi yang disusun pemerintah harus memiliki dasar hukum yang kuat dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya pemenuhan kebutuhan hunian terjangkau, perlindungan aset pemerintah, penerapan kesetaraan gender dalam pembangunan, hingga peningkatan mutu pelayanan air bersih melalui Perumda Tirtawening.
Yuk gabung channel whatsapp REPUBLIKBOBOTOH.COM untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Persib, Bobotoh, Liga 1, dan ragam berita menarik lainnya seputar Bandung Raya. Klik di sini (JOIN)
Rumah Susun: Gerindra Ingatkan Kewajiban Pengembang
Keterbatasan lahan di Kota Bandung membuat pembangunan hunian vertikal dinilai menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat.
Fraksi Gerindra menyambut baik langkah pemerintah daerah dalam mendorong penyediaan rumah susun yang layak huni, terjangkau, serta memiliki lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.
Namun, dalam pelaksanaannya, Gerindra mengingatkan agar pemerintah memastikan seluruh ketentuan penyelenggaraan rumah susun dipatuhi, terutama oleh para pengembang.
Ada tiga ketentuan yang secara khusus menjadi perhatian fraksi tersebut.
Pertama, pengembang rumah susun komersial harus memenuhi kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen dari total luas lantai atau jumlah unit yang dibangun.
Kedua, pengaturan kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing (WNA) harus mengacu pada persyaratan perundang-undangan. WNA yang memiliki izin tinggal sesuai ketentuan diperbolehkan mempunyai hak milik atas satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah dengan status hak pakai.
Ketiga, proses Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) baru dapat dilakukan apabila pembangunan fisik rumah susun telah memenuhi persyaratan tingkat keterbangunan minimal 20 persen.
Gerindra menilai ketiga aspek tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi agar pembangunan rumah susun tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi juga berjalan sesuai koridor hukum dan kepentingan masyarakat.
Pengelolaan Aset Daerah Diminta Lebih Tertib
Pada pembahasan Raperda Barang Milik Daerah, Fraksi Gerindra menilai aset pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, pengelolaan aset tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Diperlukan sistem administrasi dan pengamanan yang memadai agar seluruh barang milik daerah dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Gerindra menekankan tiga aspek utama dalam perlindungan aset daerah, yakni pengamanan administrasi, fisik, dan hukum.
Dari sisi administrasi, pemerintah harus memastikan dokumen kepemilikan tercatat secara lengkap dan sah atas nama Pemerintah Kota Bandung.
Sementara pengamanan fisik dan hukum diperlukan untuk mencegah aset mengalami kehilangan, dikuasai pihak yang tidak berhak, maupun tersandung persoalan legalitas.
Pemeliharaan secara berkala juga menjadi bagian penting agar kondisi teknis barang milik daerah tetap terjaga dan dapat digunakan sesuai fungsi serta peruntukannya.
Selain persoalan pengamanan, Gerindra turut menyoroti pentingnya pembaruan data melalui kegiatan inventarisasi dan sensus barang milik daerah.
Inventarisasi perlu dilaksanakan setiap tahun untuk memperbarui buku inventaris sehingga data aset yang dimiliki pemerintah selalu sesuai dengan kondisi terkini.
Adapun sensus barang milik daerah dilakukan setiap lima tahun sekali. Kegiatan tersebut mencakup pemeriksaan menyeluruh yang dikoordinasikan tim kerja tingkat kota.
Dalam prosesnya, data administrasi akan dicocokkan dengan kondisi fisik aset di lapangan, termasuk melalui pemasangan stiker kode barang.
Fraksi Gerindra berharap pelaksanaan pendataan dan pengawasan secara konsisten dapat mengurangi potensi ketidaksesuaian antara catatan administrasi dengan kondisi sebenarnya. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola kekayaan daerah.
Pengarusutamaan Gender Harus Terintegrasi dalam Program Pembangunan
Persoalan kesetaraan gender juga masuk dalam catatan Fraksi Gerindra melalui pembahasan Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG).
Gerindra memandang PUG sebagai pendekatan yang harus diterapkan dalam seluruh proses pembangunan daerah. Artinya, perspektif gender perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, hingga proses pemantauan dan evaluasi.
Penerapannya tidak boleh berdiri sendiri atau hanya menjadi program pada sektor tertentu. Sebaliknya, prinsip tersebut harus terintegrasi dalam pengambilan keputusan dan penyusunan berbagai kebijakan pemerintah daerah.
Salah satu instrumen yang dinilai penting adalah Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Pendekatan ini menggunakan dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebagai perangkat untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dalam pelaksanaan program pembangunan.
Melalui instrumen tersebut, pemerintah dapat mengetahui akar permasalahan, menentukan langkah penanganan, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari mengenali persoalan gender, menentukan kebijakan atau kegiatan yang akan dievaluasi, melakukan pemilahan data, hingga mengidentifikasi hambatan berdasarkan empat indikator utama.
Keempat indikator tersebut meliputi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.
Hasil analisis kemudian digunakan sebagai landasan untuk menyempurnakan kebijakan, merancang tindakan afirmatif, serta menentukan indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan program.
Bagi Fraksi Gerindra, penerapan pendekatan tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan pembangunan di Kota Bandung berjalan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara adil dan terukur.
Penyertaan Modal Tirtawening Rp37,66 Miliar Harus Disertai Kajian
Catatan lainnya yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra berkaitan dengan rencana penyertaan modal Pemkot Bandung kepada Perumda Tirtawening.
Dalam rancangan peraturan daerah tersebut, pemerintah mengusulkan penyertaan modal berupa aset tanah seluas 5.244 meter persegi dengan nilai wajar mencapai Rp37.666.100.000.
Kebijakan ini berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya air yang mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, sekaligus merupakan bagian dari amanat konstitusi.
Apabila rencana tersebut direalisasikan, total modal disetor Pemerintah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening diproyeksikan meningkat menjadi Rp881.123.600.115.
Tambahan modal tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Meski demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa pengajuan penyertaan modal harus didukung kajian yang komprehensif.
Dalam penjelasan umum Raperda, penguatan dasar penyertaan modal disebut membutuhkan kajian ekonomi atau investasi serta kajian hukum.
Gerindra berpandangan, pemerintah perlu melengkapi usulan tersebut dengan target peningkatan cakupan pelayanan yang terukur, analisis investasi independen, serta rencana bisnis yang menjelaskan strategi pencapaian target.
Kelengkapan kajian tersebut diperlukan agar aset daerah yang dialihkan menjadi penyertaan modal benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah.
Selain itu, pengelolaan penyertaan modal harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.
Prinsip tersebut mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
Gerindra berharap penerapan prinsip tata kelola tersebut dapat memastikan penyertaan modal tidak sekadar menambah kekayaan perusahaan, tetapi juga menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Gerindra Harapkan Empat Raperda Berikan Manfaat bagi Warga
Melalui penyampaian pandangan umum tersebut, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung berharap berbagai catatan yang diberikan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan sebelum empat Raperda memasuki pembahasan lebih lanjut.
Meskipun memiliki fokus pengaturan yang berbeda, keempat rancangan tersebut dinilai berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Penyediaan hunian yang layak, pengelolaan aset yang tertib, pembangunan dengan perspektif kesetaraan gender, serta peningkatan layanan air bersih membutuhkan perencanaan matang dan pengawasan berkelanjutan.
Fraksi Gerindra berharap pembahasan regulasi tersebut dapat menghasilkan aturan yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif dan hukum, tetapi juga mampu memperkuat kinerja Pemerintah Kota Bandung serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Follow Berita Republik Bobotoh di Google News
Penulis: Tim Republik Bobotoh | Editor: Daddy