Anggota Pansus 21 DPRD Kota Bandung, Mukhamad Adi Widyanto. (Ist)
RAGAM RB - Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung tengah menggarap pembahasan dua rancangan regulasi yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan legislatif.
Dua aturan yang menjadi fokus pembahasan tersebut yakni perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta perubahan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.
Kedua regulasi tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Karena itu, pembahasannya membutuhkan kajian mendalam agar aturan yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga bisa diterapkan secara nyata.
Pansus 21 dipimpin Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H., dengan Dudi Himawan, S.H., sebagai wakil ketua. Sementara itu, sembilan anggota DPRD Kota Bandung turut terlibat dalam proses pembahasan.
Pembentukan pansus tersebut merupakan bagian dari tahapan legislasi DPRD Kota Bandung. Salah satu agenda yang dibahas berasal dari usulan Pemerintah Kota Bandung terkait penyempurnaan regulasi pengelolaan barang milik daerah.
Yuk gabung channel whatsapp REPUBLIKBOBOTOH.COM untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Persib, Bobotoh, Liga 1, dan ragam berita menarik lainnya seputar Bandung Raya. Klik di sini (JOIN)
Pengelolaan aset daerah perlu diperkuat
Salah satu pekerjaan utama Pansus 21 adalah menelaah kembali aturan mengenai pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandung.
Selama ini, Perda Nomor 12 Tahun 2018 menjadi salah satu pijakan hukum dalam mengatur barang milik daerah. Namun, perkembangan kebutuhan pemerintahan menuntut adanya evaluasi terhadap ketentuan yang sudah berjalan agar pengelolaan aset semakin efektif.
Barang milik daerah sendiri mencakup berbagai aset yang diperoleh melalui APBD maupun sumber lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Keberadaan aset tersebut bukan hanya berkaitan dengan pencatatan kekayaan pemerintah, tetapi juga menyangkut bagaimana penggunaannya dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pembahasan perubahan perda, sejumlah persoalan penting perlu mendapat perhatian. Mulai dari validitas data inventarisasi, kepastian status kepemilikan dan penggunaan aset, pengamanan barang milik daerah, hingga tata cara pemanfaatan serta pengawasannya.
Kejelasan administrasi menjadi salah satu faktor penting. Sebab, data aset yang tertata dengan baik akan memudahkan pemerintah dalam menentukan kebutuhan, mengontrol penggunaan, serta menghindari potensi persoalan dalam pengelolaan kekayaan daerah.
Di samping itu, pemanfaatan aset juga perlu diatur secara transparan dan memiliki dasar hukum yang kuat. Pemerintah daerah harus memastikan setiap kebijakan terkait aset tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
Optimalisasi aset daerah pun tidak semestinya hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan. Fungsi aset dalam menunjang fasilitas publik, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik juga harus menjadi pertimbangan.
Dengan adanya penyempurnaan aturan, diharapkan pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandung memiliki mekanisme yang lebih jelas, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan dan pertanggungjawaban.
Tata Tertib DPRD juga masuk agenda pembahasan
Selain urusan aset pemerintah, Pansus 21 mendapat tanggung jawab untuk mengkaji perubahan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.
Berbeda dengan regulasi pengelolaan barang milik daerah, aturan tata tertib berkaitan langsung dengan mekanisme kerja internal DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga legislatif.
Tata tertib menjadi pedoman bagi anggota dewan dalam melaksanakan tugas, hak, kewajiban, serta berbagai aktivitas kelembagaan.
Oleh sebab itu, perubahan aturan tersebut harus memperhatikan kesesuaian dengan perundang-undangan yang lebih tinggi sekaligus kebutuhan DPRD dalam menjalankan tugasnya.
Kepastian prosedur menjadi hal yang tidak kalah penting agar pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dapat berlangsung secara efektif tanpa menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap aturan internal.
Dua materi yang ditangani Pansus 21 tersebut memang memiliki ruang lingkup berbeda. Namun, keduanya sama-sama membutuhkan ketelitian dalam penyusunan norma agar tidak menimbulkan persoalan ketika diterapkan.
Adi Widyanto tekankan pentingnya kepastian hukum
Anggota Pansus 21 DPRD Kota Bandung, Mukhamad Adi Widyanto, menilai pembahasan kedua regulasi tersebut harus diarahkan pada penguatan sistem pemerintahan yang memiliki landasan hukum jelas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Menurutnya, penyempurnaan aturan pengelolaan barang milik daerah perlu memastikan seluruh aset pemerintah tercatat, memiliki kejelasan status, serta dikelola dengan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pembahasan regulasi ini harus kita tempatkan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Pengelolaan barang milik daerah harus memiliki kepastian administrasi dan hukum, sehingga setiap aset pemerintah dapat dikelola secara tepat serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Kami di Pansus 21 perlu mencermati setiap ketentuan secara menyeluruh, termasuk kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi, kejelasan pelaksanaan di lapangan, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya.
Begitu juga dengan perubahan Tata Tertib DPRD. Aturan internal harus memberikan kepastian prosedur dan mendukung pelaksanaan fungsi kelembagaan secara efektif. Harapannya, hasil pembahasan kedua regulasi ini benar-benar menjawab kebutuhan, memperkuat akuntabilitas, dan dapat diterapkan secara konsisten.”
Adi menegaskan, proses pembahasan tidak boleh hanya berorientasi pada penyusunan ketentuan di atas kertas. Setiap rumusan harus mempertimbangkan kondisi pelaksanaan di lapangan, termasuk kesiapan perangkat daerah maupun mekanisme pengawasannya.
Pansus 21 dituntut hasilkan aturan yang aplikatif
Untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, pembahasan di Pansus 21 perlu melibatkan berbagai tahapan pendalaman materi.
Koordinasi dengan perangkat daerah terkait, evaluasi terhadap aturan sebelumnya, serta penyerapan masukan dari pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Setiap usulan perubahan juga harus diuji berdasarkan kebutuhan nyata, kesesuaian hukum, dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Hal ini diperlukan agar aturan yang nantinya ditetapkan tidak menimbulkan persoalan baru, baik dalam pengelolaan aset pemerintah maupun dalam pelaksanaan tugas DPRD.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah regulasi tidak cukup diukur dari proses pengesahannya. Kejelasan aturan, kemudahan penerapan, efektivitas pengawasan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi indikator penting dari kualitas kebijakan tersebut.
Melalui pembahasan dua rancangan regulasi ini, Pansus 21 DPRD Kota Bandung diharapkan mampu menghadirkan aturan yang memberikan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas kelembagaan, serta memastikan pengelolaan aset daerah berjalan lebih optimal demi kepentingan masyarakat Kota Bandung.
Susunan Pimpinan dan Anggota Pansus 21 DPRD Kota Bandung
Ketua: Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H.
Wakil Ketua: Dudi Himawan, S.H.
Anggota:
Eko Kurnianto W., S.T., M.P.Mat.
Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T.
drg. Maya Himawati, Sp. Orto.
Ir. H. Kurnia Solihat
Dr. H. Juniarso Ridwan
Rendiana Awangga
Mukhamad Adi Widyanto
H. Soni Daniswara, S.E.
Erick Darmadjaya, B.Sc., M.K.P.***
Follow Berita Republik Bobotoh di Google News
Penulis: Tim Republik Bobotoh | Editor: Daddy