Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung, Deni Nursani, S.Pdi. (Ist)
TERASBANDUNG.COM - Kebutuhan hunian layak di Kota Bandung terus menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
Di tengah keterbatasan lahan dan semakin tingginya kebutuhan tempat tinggal, keberadaan rumah susun dinilai bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan perumahan di kawasan perkotaan.
Namun, penyediaan rumah susun tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Kebijakan yang mengaturnya juga harus memastikan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mendapatkan akses terhadap hunian yang aman, sehat, dan terjangkau.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung, Deni Nursani, S.Pdi., menilai perubahan regulasi tersebut harus menjadi kesempatan untuk memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak.
Yuk gabung channel whatsapp REPUBLIKBOBOTOH.COM untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Persib, Bobotoh, Liga 1, dan ragam berita menarik lainnya seputar Bandung Raya. Klik di sini (JOIN)
Menurut Deni, persoalan perumahan di Kota Bandung semakin kompleks seiring perkembangan kawasan perkotaan, sementara ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian semakin terbatas.
Kondisi tersebut membuat pembangunan rumah susun perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi penyediaan perumahan. Meski demikian, orientasi pembangunannya tidak boleh semata-mata mengejar efisiensi penggunaan lahan maupun keuntungan investasi.
“Namun, pembangunan rumah susun jangan hanya berorientasi pada efisiensi lahan atau kepentingan investasi. Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan ini mampu memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak,” ujarnya.
Deni menegaskan, prinsip keadilan harus menjadi landasan utama dalam penyusunan aturan baru tersebut. Jangan sampai revisi Perda hanya menghasilkan ketentuan administratif yang baik, tetapi sulit diterapkan dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Karena itu, sejumlah aspek dinilai perlu diperjelas dalam regulasi tersebut. Mulai dari penentuan kelompok masyarakat penerima manfaat, persyaratan memperoleh hunian, besaran biaya yang harus dibayarkan penghuni, hingga bentuk jaminan pemerintah dalam memastikan rumah susun dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selain persoalan harga dan aksesibilitas, Deni juga mengingatkan bahwa pembangunan rumah susun harus direncanakan secara terintegrasi dengan kebutuhan tata kota.
Menurutnya, keberhasilan penyediaan hunian vertikal tidak bisa hanya dilihat berdasarkan jumlah bangunan atau unit yang berhasil dibangun. Kualitas lingkungan dan kelengkapan fasilitas pendukung juga menjadi faktor penting.
Beberapa hal yang harus diperhatikan di antaranya keselamatan konstruksi, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, fasilitas sosial, serta kemampuan lingkungan dalam menopang aktivitas penghuni.
“Jangan sampai solusi untuk memenuhi kebutuhan hunian justru menimbulkan persoalan baru, seperti kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, maupun beban infrastruktur yang tidak terkendali,” katanya.
Persoalan lainnya yang turut menjadi perhatian adalah kepastian hukum dalam penyelenggaraan rumah susun. Deni menilai revisi Perda perlu memberikan batasan dan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat sebagai penghuni.
Pengaturan tersebut mencakup kewajiban pihak pengembang, perlindungan hak penghuni, pengelolaan fasilitas bersama, hingga sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah susun.
Seluruh ketentuan itu juga harus memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Deni menilai ukuran keberhasilan kebijakan rumah susun semestinya tidak berhenti pada capaian pembangunan fisik. Hal terpenting adalah seberapa besar regulasi tersebut mampu membantu keluarga di Kota Bandung memperoleh tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan.
“Keberhasilan Perda ini jangan hanya dihitung dari berapa banyak rumah susun yang berdiri, tetapi dari berapa banyak keluarga yang akhirnya bisa mendapatkan hunian layak, aman, sehat, dan terjangkau,” tegasnya.***
Follow Berita Republik Bobotoh di Google News
Penulis: Tim Republik Bobotoh | Editor: Daddy