TERASBANDUNG.COM - Tahun lalu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying mencatatkan kinerja moncer.
Realisasi pengumpulan pajaknya tembus 102,11 persen dari target yang ditetapkan di 2023.
Kepala KPP Pratama Bandung Cibeunying Hasti Garini mengemukakan pada 2023 target penerimaan pajak KPP Pratama Bandung Cibeunying sebesar Rp3,081 triliun.
Kemudian realisasinya tembus di angka Rp3,146 triliun atau sebesar 102,11 persen dari target yang ditetapkan.
Tren capaian pajak yang tembus di atas 100 persen itu juga bertahan dalam tiga tahun terakhir (hattrick). Misalnya pada 2022 tembus 114,47 persen atau 2,943 triliun, lalu 2021 di angka 106,72 persen atau 1,980 triliun.
Yuk gabung channel whatsapp REPUBLIKBOBOTOH.COM untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Persib, Bobotoh, Liga 1, dan ragam berita menarik lainnya seputar Bandung Raya. Klik di sini (JOIN)
“Paling besar sumbernya tetap tidak bisa dipungkiri dari plat merah atau perusahaan negara. Karena memang karakter wilayah kami dominasi kantor pemerintahan atau BUMN,” terangnya selepas Tax Gathering 2024, Rabu 6 Maret 2024.
KPP itu membawahi 6 kecamatan di Kota Bandung. Yakni Bandung Wetan, Cibeunying Kidul, Sumur Bandung, Coblong, Cibeunying Kaler dan Cidadap. Dengan total wajib pajak di angka 202.735. Rinciannya 14.312 wajib pajak badan, 191 wajib pajak instansi pemerintah, dan 188.232 wajib pajak orang pribadi.
Hasti melanjutkan, pada 2024 ini KPP Pratama Bandung Cibeunying juga mendapat target yang tidak sedikit. Yakni di angka Rp 3,498 triliun. “Tentu target yang cukup menantang,” paparnya.
Hasti juga sudah ancang-ancang untuk bisa mencapai target tersebut. Di antaranya dengan mengoptimalkan peningkatan data-data wajib pajak di wilayahnya.
Termasuk di dalamnya optimalisasi data pemadanan NIK dan NPWP. Program itu juga terus disosialisasikan secara gencar hingga tenggat waktu 30 Juni 2024 nanti. Sampai dengan Februari 2024, proses pemadanan itu sudah di angka sekitar 79,15 persen.
Selain itu, Hasti mengatakan bahwa KPP Pratama Bandung Cibeunying telah meraih Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada 2021.
"Saat ini kami sedang membangun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Oleh karena itu, kami meminta dukungan seluruh stakeholder agar kami dapat mewujudkan ZI WBBM dengan tidak menawarkan apapun. Setiap pelayanan perpajakan yang kami berikan tidak dipungut biaya," ujarnya.
Follow Berita Republik Bobotoh di Google News
Penulis: Sirojul M | Editor: Sirojul Muttaqien
