Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro..(Ist)
RAGAM RB - Tuntutan terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung semakin tinggi seiring pesatnya perkembangan teknologi digital.
DPRD Kota Bandung menilai, pola kerja yang lambat dan tidak terintegrasi sudah tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, menegaskan bahwa masyarakat kini memiliki akses luas untuk memantau sekaligus menilai kinerja pemerintah secara langsung.
“Warga Kota Bandung saat ini sudah melek digital. Mereka bisa melihat dan menilai sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Karena itu, setiap persoalan harus direspons dengan cepat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Musrenbang 2027, yang juga diiringi evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.
Yuk gabung channel whatsapp REPUBLIKBOBOTOH.COM untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Persib, Bobotoh, Liga 1, dan ragam berita menarik lainnya seputar Bandung Raya. Klik di sini (JOIN)
Menurutnya, kompleksitas persoalan di Kota Bandung menuntut adanya kerja kolaboratif lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia menilai, pendekatan sektoral justru berpotensi memperlambat penyelesaian masalah di lapangan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian serius adalah persoalan sampah. Ia mengingatkan bahwa potensi krisis sampah harus diantisipasi sejak dini melalui langkah konkret dan berkelanjutan.
“Solusi untuk sampah itu banyak. Tinggal bagaimana political will kita untuk benar-benar menanganinya. Harus dimulai dari hal paling kecil, seperti di tingkat RW hingga rumah tangga,” tegasnya.
Selain itu, efektivitas program pelatihan yang selama ini dijalankan pemerintah juga menjadi sorotan.
Ia menilai, pelatihan tanpa akses pasar tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian ekonomi masyarakat.
“Pelatihan saja tidak cukup untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semestinya program pelatihan diintegrasikan dengan jejaring bisnis yang sudah mapan, seperti kemitraan dengan sistem waralaba (franchise) agar peserta pelatihan memiliki akses pasar dan peluang usaha yang lebih jelas%” ujarnya.
Lebih jauh, Susanto menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari sejumlah faktor utama, mulai dari investasi, belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga hingga neraca perdagangan.
Ia menegaskan, belanja pemerintah memiliki peran strategis sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan efek berantai bagi masyarakat.
“Spending government ini penting karena bisa mendorong efek berantai bagi perekonomian masyarakat. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana program yang dirancang benar-benar mampu menjawab persoalan yang ada,” ujar politisi PKS tersebut.***
Follow Berita Republik Bobotoh di Google News
Penulis: Tim Republik Bobotoh | Editor: Daddy
