Wakil Ketua Pansus 19 DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman. (Ist)
RAGAM RB - DPRD Kota Bandung tengah menyiapkan penguatan regulasi untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan dan manfaat pembangunan secara adil.
Upaya tersebut dilakukan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang digarap Panitia Khusus (Pansus) 19.
Regulasi ini diarahkan agar perspektif gender menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pemerintah, mulai dari penyusunan perencanaan, pengalokasian anggaran, pelaksanaan program hingga evaluasi pembangunan.
Wakil Ketua Pansus 19 DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman, menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender memiliki cakupan lebih luas daripada sekadar membedakan laki-laki dan perempuan.
Menurutnya, kebijakan pembangunan harus mampu mengakomodasi perbedaan kebutuhan, peran, tanggung jawab, serta kesempatan setiap kelompok masyarakat.
Yuk gabung channel whatsapp REPUBLIKBOBOTOH.COM untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Persib, Bobotoh, Liga 1, dan ragam berita menarik lainnya seputar Bandung Raya. Klik di sini (JOIN)
“Pengarusutamaan gender bukan soal jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, melainkan bagaimana pembangunan memperhatikan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan setiap warga. Kita ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya dirancang untuk sebagian kelompok, tetapi mampu memberikan akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan secara adil bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Christian menjelaskan, penerapan PUG sebenarnya telah memiliki pijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Kebijakan tersebut mengamanatkan agar perspektif gender diintegrasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
Di Kota Bandung, sejumlah aturan turunan juga telah diterbitkan, di antaranya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1146 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
Meski demikian, Pansus 19 memandang perlu adanya penguatan melalui peraturan daerah agar pelaksanaannya memiliki landasan hukum dan mekanisme yang lebih kokoh.
Koordinasi ant perangkat daerah, pengawasan, serta evaluasi juga menjadi bagian yang perlu diperjelas dalam regulasi baru tersebut.
“Perwal yang sudah ada menjadi fondasi penting. Namun, kita perlu melihat bagaimana pengarusutamaan gender dapat diperkuat dengan peraruran daerah yang lebih kuat. Melalui Raperda ini, kita ingin mendorong agar perspektif gender menjadi bagian dari cara pemerintah merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan,” jelasnya.
Pokja PUG dan Focal Point OPD Jadi Perhatian
Salah satu poin yang turut dibahas dalam penyusunan Raperda adalah penguatan struktur kelembagaan melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender dan pembentukan focal point di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Pokja PUG nantinya diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas instansi, sedangkan focal point bertugas mendorong penerapan perspektif gender dalam program kerja masing-masing OPD.
Dengan mekanisme tersebut, pelaksanaan pengarusutamaan gender tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi tertentu. Seluruh perangkat daerah diharapkan ikut memastikan kebijakan dan program yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.
Christian menegaskan, keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah program yang terlaksana atau besarnya anggaran yang terserap. Hal terpenting adalah sejauh mana hasil pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak program yang dijalankan atau anggaran yang terserap, tetapi juga apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, perspektif gender harus hadir sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan tidak mengabaikan kelompok masyarakat tertentu,” tambahnya.
Melalui pembahasan Raperda PUG, DPRD Kota Bandung berharap penerapan kebijakan responsif gender dapat berjalan lebih konsisten dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
Pada akhirnya, regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk membangun Kota Bandung yang lebih inklusif, membuka ruang partisipasi bagi seluruh warga, serta memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati tanpa mengabaikan kebutuhan kelompok masyarakat tertentu.***
Follow Berita Republik Bobotoh di Google News
Penulis: Tim Republik Bobotoh | Editor: Daddy