TERASBANDUNG.COM - DPRD Kota Bandung mendorong pembaruan aturan mengenai rumah susun agar lebih berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan hunian layak dengan harga terjangkau.
Revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun diharapkan mampu menjawab persoalan kebutuhan tempat tinggal, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung, Deni Nursani, S.Pdi., menilai perubahan regulasi tersebut harus menjadi kesempatan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang aman dan layak.
Menurutnya, persoalan perumahan di Kota Bandung semakin menantang seiring terbatasnya ketersediaan lahan, perkembangan kawasan perkotaan, serta meningkatnya kebutuhan hunian. Dalam situasi tersebut, pembangunan rumah susun dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan ruang.
Meski demikian, Deni mengingatkan agar pembangunan rumah susun tidak semata-mata mengejar kepentingan bisnis maupun efisiensi penggunaan lahan. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masyarakat harus tetap menjadi tujuan utama kebijakan.
Yuk gabung channel whatsapp REPUBLIKBOBOTOH.COM untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Persib, Bobotoh, Liga 1, dan ragam berita menarik lainnya seputar Bandung Raya. Klik di sini (JOIN)
“Namun, pembangunan rumah susun jangan hanya berorientasi pada efisiensi lahan atau kepentingan investasi. Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan ini mampu memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak,” ujarnya.
Ia menekankan, revisi Perda harus memberikan kepastian mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan fasilitas hunian tersebut. Selain itu, aturan juga perlu mengatur prosedur memperoleh unit, besaran biaya yang harus dibayarkan penghuni, serta bentuk dukungan pemerintah bagi kelompok MBR.
Deni tidak ingin regulasi baru hanya kuat dari sisi ketentuan hukum, tetapi sulit diterapkan oleh masyarakat yang justru menjadi sasaran utama program rumah susun.
Fasilitas dan Lingkungan Hunian Harus Diperhatikan
Selain persoalan harga, Deni menilai kualitas lingkungan tempat tinggal juga harus menjadi bagian penting dalam pembahasan revisi Perda. Pembangunan rumah susun tidak cukup hanya dinilai berdasarkan jumlah bangunan atau unit yang berhasil disediakan.
Ketersediaan air bersih, sanitasi, keamanan konstruksi, akses transportasi, fasilitas sosial, serta kemampuan lingkungan dalam menampung aktivitas penghuni perlu diperhitungkan sejak awal.
Ia mengingatkan, pembangunan hunian tanpa perencanaan kawasan yang matang justru berpotensi memunculkan persoalan baru, mulai dari kepadatan lalu lintas hingga tekanan terhadap infrastruktur dan lingkungan sekitar.
“Jangan sampai solusi untuk memenuhi kebutuhan hunian justru menimbulkan persoalan baru, seperti kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, maupun beban infrastruktur yang tidak terkendali,” katanya.
Aspek kepastian hukum juga menjadi perhatian Pansus 20. Deni berharap aturan baru dapat memperjelas pembagian kewajiban antara pemerintah daerah, pengembang, dan penghuni, termasuk dalam pengelolaan fasilitas bersama serta pengawasan operasional rumah susun.
Ketentuan mengenai hak penghuni dan tanggung jawab pengembang dinilai perlu dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan bangunan setelah dihuni.
“Keberhasilan Perda ini jangan hanya dihitung dari berapa banyak rumah susun yang berdiri, tetapi dari berapa banyak keluarga yang akhirnya bisa mendapatkan hunian layak, aman, sehat, dan terjangkau,” tegasnya.
Deni berharap pembahasan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2014 dapat menghasilkan aturan yang mampu menjawab kebutuhan perumahan masyarakat Kota Bandung secara nyata.
Baginya, regulasi rumah susun bukan hanya mengatur pembangunan fisik bangunan, tetapi juga menentukan bagaimana masyarakat perkotaan bisa memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, dan bermartabat.***
Follow Berita Republik Bobotoh di Google News
Penulis: Tim Republik Bobotoh | Editor: Daddy