Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus. (PSSI)
REPUBLIK BOBOTOH - Setelah sempat beradar kabar bahwa kick off lanjutan Liga 1 2022 akan digelar 2 Desember 2022, PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) memastikan pihaknya belum bisa memberikan kepastian.
Direktur PT LIB Ferry Paulus menjelaskan, pihaknya masih menunggu verifikasi stadion yang akan menjadi venue pertandigan Liga 1 dengan sistem bubble di Jawa Tengah dan Yogyakarta.
"Jadi kami belum bisa bicara tanggal kick off, seperti tanggal 2 (Desember-red), atau 3, 4 dan seterusnya karena memang ada tahapan verifikasi yang mesti dilalui," kata Ferry Paulus dikutip dari Antara, Selasa 29 November 2022.
"Apalagi ada beberapa stadion yang selama ini belum disurvei," imbuhnya.
Sejauh ini, ada empat stadion yang dipersiapkan PT LIB untuk menggelar pertandingan Liga 1 2022.
Selain Jatidiri Semarang, Maguwoharjo Sleman, Sultan Agung Bantul, dan Moch Soebroto Magelang, PT LIB memasukan satu stadion lainnya yaitu Manahan Solo.
Seluruh stadion tersebut menurut PT LIB harus diverifikasi terlebih dahulu, terutama Stadion Sultan Agung dan Moch Soebroto yang belum mendapat perlakukan terebut.
Verifikasi stadion itu nantinya akan melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan dan Polri.
"Terkait apakah nantinya bakal ada perubahan stadion, keputusan akan diambil begitu ada hasil verifikasi. Untuk stadion lainnya (di luar gelembung-red) akan masuk tahap verifikasi setelah ini," ungkap Ferry Paulus.
Sementara itu menurut Karobinops Sops Polri Brigjen Pol Roma Hutajalu, verivikasi tersebut berkaitan erat dengan beberapa aspek seperti keamanan, keselamatan, dan kesehatan.
Dari segi keamanan, Polri mesti menyesuaikan dengan peraturan polisi (Perpol) Nomor 10 2022 tnetang pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.
Regulasi ini ditetapkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada 28 Oktober 2022 dan diundangkan Kemenkumham pada 4 November 2022.
Baca Juga : Jadwal Lengkap Piala AFF 2022: Penyisihan Grup Hingga Final
"Tim teknis bekerja mulai besok sesuai jadwal dari PT LIB. Oleh sebab itu, perlu kerja sama untuk melakukan pengendalian risiko dan mitigasi yang sangat ketat dan betul-betul harus dilaksanakan," pungkasnya.**