RAGAM RBCOM - Rombak berita rilis imi hingga tidak sama tanpa mengubah kutipan, dan buatkan 5 rekomendasi judul dan keyword yang paling direkomendasikan di google, serta buatkan deskripsinya sebanyak 155 karakter

Anggota Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama, menegaskan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan kota.

Menurutnya, pembahasan tersebut tidak hanya sekadar menilai capaian administratif atau besarnya serapan anggaran, tetapi juga harus mampu menghasilkan rekomendasi konkret untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Aan menilai keberhasilan pembangunan seharusnya diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Jangan hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi harus terasa hingga ke kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan tantangan fiskal yang berpotensi dihadapi pemerintah daerah ke depan, terutama terkait kemungkinan berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat. Karena itu, Pemerintah Kota Bandung didorong lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Aan, sejumlah sektor masih memiliki peluang besar untuk dimaksimalkan, seperti retribusi parkir, pariwisata, hingga sektor kuliner dan restoran.

“Bandung memiliki banyak potensi yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun inovasi pendapatan itu juga harus dibarengi efisiensi anggaran dan jangan sampai membebani masyarakat,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Selain peningkatan PAD, Aan juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah dan penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menilai BUMD harus mampu lebih adaptif dalam membaca peluang usaha dan tantangan yang berkembang.

“BUMD harus mampu melihat potensi, membaca persoalan secara tepat, dan menentukan langkah strategis agar bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi daerah,” tuturnya.

Dalam pembahasan LKPJ, DPRD Kota Bandung turut memberikan perhatian khusus terhadap sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dan permukiman.

Pada sektor pendidikan, Aan menilai pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. Ia mendorong percepatan pembangunan ruang kelas dan sekolah baru di wilayah yang masih minim fasilitas pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas tenaga pendidik.

“Masih ada anak yang belum mendapatkan akses pendidikan optimal. Pemerataan layanan pendidikan harus menjadi prioritas,” katanya.

Di bidang kesehatan, Aan menekankan pentingnya penguatan layanan promotif dan preventif melalui optimalisasi peran puskesmas. Menurutnya, pendekatan kesehatan tidak boleh hanya berfokus pada pengobatan karena akan berdampak terhadap tingginya pembiayaan kesehatan daerah.

“Pencegahan harus diperkuat. Puskesmas perlu lebih aktif melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat agar penyakit bisa dicegah sejak dini,” ujarnya.

Ia juga mendorong integrasi digitalisasi layanan kesehatan, termasuk sistem rekam medis antara puskesmas dan rumah sakit agar pelayanan lebih cepat dan efisien. Selain itu, validasi data penerima bantuan BPJS dinilai penting agar subsidi kesehatan tepat sasaran.

Sementara pada sektor infrastruktur dan permukiman, Aan menilai persoalan banjir dan tata kota perlu ditangani secara lebih terukur dan berbasis data. Konsep pembangunan berkelanjutan seperti sponge city disebut dapat menjadi solusi untuk mengurangi genangan di kawasan rawan banjir.

Penataan kabel udara dan optimalisasi ruang terbuka juga menjadi perhatian guna mendukung wajah Kota Bandung yang lebih tertata dan nyaman.

Aan memastikan seluruh hasil evaluasi dalam pembahasan pansus akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang lebih aplikatif dan terukur untuk dijadikan dasar dalam penyusunan RKPD 2027.

“Jangan sampai rekomendasi yang sudah disusun secara serius hanya menjadi dokumen administratif. Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar perbaikan kebijakan dan pembangunan Kota Bandung ke depan,” pungkasnya.***