RBNEWS - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I mencatat neto penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp26,014 triliun.
Angka ini mencapai 95,31% dari target penerimaan pajak 2021 sebesar Rp27, 295 triliun (data MPN per tanggal 3 Januari 2022.
Hal ini disampaikan Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Erna Sulistyowati saat ditemui usai Rapat Pembinaan di Gedung Keuangan Negara, Jalan Asia Afrika no. 114 Kota Bandung, Senin 3 Januari 2022.
“Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian neto penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Barat I mengalami pertumbuhan sebesar 10,38%," katanya.
Dia menjelaskan, penerimaan pajak tersebut didukung oleh lima sektor dominan penentu penerimaan yaitu Industri Pengolahan sebesar 29%, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 24%, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial sebesar 9%, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6%, dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 5%.
Yuk gabung channel whatsapp REPUBLIKBOBOTOH.COM untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Persib, Bobotoh, Liga 1, dan ragam berita menarik lainnya seputar Bandung Raya. Klik di sini (JOIN)
“Penerimaan Kanwil DJP Jawa Barat I tahun 2021 ini ditopang oleh PPh sebesar Rp13,200 triliun (50,74%), PPN dan PPnBM Rp11,875 triliun (45,65%) dan pajak lainnya Rp939,067 miliar (3,61%),” ungkapnya.
Erna mengatakan bahwa 14 (empat belas) KPP Pratama dari 16 KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I telah berhasil melampaui target yang ditetapkan untuk masing-masing KPP pada tahun 2021.
Erna juga mengatakan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari peran seluruh pegawai yang berada di Kanwil DJP Jawa Barat I serta kontribusi wajib pajak dan seluruh pihak yang mendukung.
“Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada wajib pajak dan seluruh stakeholder kami yang turut berkontribusi dalam pencapaian penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Barat I tahun 2021,” ujarnya.
Kanwil DJP Jawa Barat I akan tetap mengevaluasi kinerja tahun 2021 untuk mempersiapkan diri menyongsong 2022. Terkait implementasi Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Kanwil DJP Jawa Barat I telah melakukan sosialisasi secara masif kepada wajib pajak dan masyarakat luas melalui berbagai kanal.
Erna mengingatkan agar wajib pajak dapat memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarel (PPS). Seperti diketahui, sesuai UU HPP, PPS sudah dimulai secara resmi pada 1 Januari 2022 dan akan berakhir pada 30 Juni 2022.
Wajib pajak yang akan mengikuti PPS dapat langsung melalui laman https://pps.pajak.go.id, tidak perlu datang ke kantor Pajak. Aplikasi ini dapat diakses 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan enam langkah mudah, yaitu login ke DJPonline, masuk aplikasi PPS, unduh formulir, isi formulir, lakukan pembayaran, kemudian submit.
Namun jika wajib pajak masih memerlukan konsultasi, unit vertikal di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I memberikan layanan helpdesk daring dan luring. Kanwil DJP Jawa Barat I juga membuka layanan helpdesk luring/tatap muka bagi wajib pajak dengan terlebih dahulu mendaftar di Aplikasi Kunjung Pajak (AkuPajak) di https://kunjung.pajak.go.id.
Follow Berita Republik Bobotoh di Google News
Penulis: Sirojul M | Editor: Sirojul Muttaqien
