Pansus LKPJ DPRD Kota Bandung Keluarkan 275 Rekomendasi, Ketimpangan Ekonomi hingga Belanja Daerah Jadi Sorotan

Pansus LKPJ DPRD Kota Bandung Keluarkan 275 Rekomendasi, Ketimpangan Ekonomi hingga Belanja Daerah Jadi Sorotan DPRD Kota Bandung Soroti Ketimpangan Ekonomi dan Kinerja APBD dalam LKPJ 2025. (Ist)

RAGAM RBCOM - DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun Anggaran 2025 menyampaikan berbagai evaluasi strategis terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam rapat paripurna penyerahan rekomendasi LKPJ Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.

Anggota Pansus LKPJ, Susanto Triyogo, menegaskan pembahasan LKPJ seharusnya tidak sekadar berfokus pada capaian angka anggaran maupun output program pemerintah. Menurutnya, ukuran utama keberhasilan pembangunan adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya terlihat dari angka makro yang terlihat baik di atas kertas. Yang paling penting adalah apakah manfaat pembangunan benar-benar dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Kota Bandung,” ujarnya.

Dalam pembahasannya, DPRD menyoroti tingginya Koefisien Gini Kota Bandung yang berada di angka 0,420. Angka tersebut dinilai menunjukkan ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan serius dan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

APBD Diminta Lebih Tepat Sasaran

Yuk gabung channel whatsapp REPUBLIKBOBOTOH.COM untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Persib, Bobotoh, Liga 1, dan ragam berita menarik lainnya seputar Bandung Raya. Klik di sini (JOIN)


Pansus LKPJ juga menekankan pentingnya strategi “financial engineering” yang inovatif dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai dapat dilakukan melalui optimalisasi aset daerah, peningkatan investasi, hingga pembenahan pengelolaan BUMD agar lebih profesional dan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, DPRD menilai pola belanja daerah masih terlalu banyak terserap untuk kebutuhan administratif rutin dan belum sepenuhnya mengedepankan pendekatan berbasis hasil atau result oriented government.

“Kami mendorong agar APBD tidak hanya habis untuk rutinitas birokrasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Kang Susanto.

DPRD meminta Pemerintah Kota Bandung melakukan realokasi anggaran ke program prioritas yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik serta mendukung target RPJMD.

Reformasi Birokrasi Jadi Evaluasi

Dalam sektor reformasi birokrasi, Pansus menilai implementasi Zona Integritas dan pengawasan benturan kepentingan masih belum berjalan optimal. Budaya kerja birokrasi juga dianggap masih terlalu administratif dan seremonial.

Karena itu, DPRD mendorong adanya perubahan pola kerja birokrasi agar lebih responsif terhadap persoalan masyarakat dan fokus pada penyelesaian masalah publik.

Secara keseluruhan, Pansus LKPJ menghasilkan 275 rekomendasi strategis untuk seluruh perangkat daerah sebagai bahan evaluasi tata kelola pemerintahan di masa mendatang.

Pansus berharap rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen formal semata, tetapi benar-benar menjadi dasar perbaikan kebijakan demi mewujudkan Kota Bandung yang lebih inklusif, unggul, dan sejahtera.

Farhan Pastikan Rekomendasi Jadi Perhatian

Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengatakan seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

“Catatan strategis dan rekomendasi DPRD merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan Kota Bandung berjalan semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam pembahasannya, DPRD turut memberi masukan terkait kualitas belanja daerah, pelayanan publik, iklim investasi, optimalisasi aset, hingga penguatan reformasi birokrasi.

Sementara itu, Muhammad Farhan memastikan seluruh masukan DPRD akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandung dalam penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan ke depan.

Menurut Farhan, Pemkot Bandung berkomitmen meningkatkan efektivitas pembangunan, menjaga stabilitas fiskal daerah, memperkuat pelayanan publik, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi simbol penguatan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bandung dalam mendorong pembangunan kota yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga dan daya saing daerah.***

TONTON VIDEONYA DI YOUTUBE RBCOM TV

Follow Berita Republik Bobotoh di Google News

Penulis: Tim Republik Bobotoh | Editor: Daddy

Berita Terkini